109. Apa yang dimaksud dengan status "Waiting For Amendment/Waiting For Cancellation" dalam grid Pajak Keluaran?
#eFaktur

ℹ️ Latar Belakang:

Faktur Pajak dapat dilakukan penggantian jika terdapat kesalahan dalam pengisian atau penulisan.
Faktur juga dapat dibatalkan jika terjadi pembatalan transaksi yang didukung dengan dokumen pendukung (misalnya, pembatalan kontrak) atau jika seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak (cfm Pasal 23 PER-03)

🎯 Mekanisme di Coretax:

➡️ Jika Pembeli BELUM mengkreditkan Faktur Pajak Masukan
🔹 Penjual dapat melakukan penggantian/pembatalan sepihak
—> Tidak ada proses Waiting For Amendment/Cancellation
➡️ Jika Pembeli SUDAH mengkreditkan Faktur Pajak Masukan
🔹 Harus mendapat persetujuan dari Pembeli
—> Ada proses Waiting For Amendment/Cancellation

📌 Dampak pada Grid Faktur Pajak Keluaran (Ketika FP sudah Dikreditkan/Tidak Dikreditkan Pembeli):

🤑 Dari Sisi Penjual:
- Status Faktur Pajak berubah menjadi "Waiting for Cancellation" atau "Waiting for Amendment"
- Masih menunggu persetujuan pembeli → Silakan hubungi pembeli.
- Penjual masih dapat batalkan permintaan penggantian/pembatalan → klik Pensil > Batalkan Proses

🛒 Dari Sisi Pembeli:
- Pembeli akan menerima notifikasi lonceng dengan subjek "Anda mendapatkan penggantian/pembatalan Faktur Pajak".
- Untuk konfirmasi, pembeli dapat:
🔹 Klik ikon pensil pada FP berstatus "Waiting for Cancellation" atau "Waiting for Amendment".
🔹 Klik "Setujui Penggantian" atau "Setujui Pembatalan".
🔹 Jika transaksi tidak sesuai, klik "Tandai sebagai tidak valid".

📋 Dampak pada SPT Masa PPN:

🤑 Dari Sisi Penjual:
- Faktur Pajak yang berstatus "Waiting for Cancellation/Waiting for Amendment" masih dianggap layaknya Approved dan tetap terbawa ke SPT.
- Jika SPT BELUM dilaporkan (masih draft), Faktur Pajak yang telah disetujui pembeli untuk diganti/dibatalkan akan masuk otomatis ke dalam SPT, menggantikan FP sebelumnya.
- PDF Dokumen FP yang Diganti/Dibatalkan akan berstatus "Amended/Canceled" dengan watermark "REPLACED"/"CANCELED".
- Jika SPT SUDAH dilaporkan, maka penjual harus pembetulan SPT jika persetujuan pembeli setelah pelaporan.

✨ Kesimpulan:

- Status "Waiting for Cancellation/Waiting for Amendment" menandakan FP sedang dalam proses penggantian atau pembatalan dan membutuhkan persetujuan dari pembeli.
- Penjual dan pembeli harus berkoordinasi agar proses penggantian atau pembatalan berjalan dengan lancar.

—
t.me/FAQcoretax
Diskusi konsulgabjatim1

Downtime-nya 6 jam..
Katanya, nambah server lagi..

Semoga berdampak signifikan ya. Amiin.
Malam ini bapak/ibu istirahat dulu.. 🙏

✨ Update #WorkInProgress
SPT Masa PPN
Per 25 Feb 2025 pukul 10.00 WIB

Atas kendala yang terkait pembuatan SPT Masa PPN
- error:
- "exception has been thrown by the target of an invocation",
- "error object ref"
- tampilan data faktur belum semuanya masuk di induk maupun lampiran SPT
✅ baru saja dideploy perbaikannya.

Silakan dicoba lagi

Source: Tim Teknis PSIAP
--
t.me/FAQcoretax

110. Faktur Pajak Masukan tidak ditemukan di grid Faktur Pajak Masukan, apa solusinya?
#eFaktur

📌 Solusi untuk Faktur Pajak Masukan Tidak Ditemukan di Grid:

1️⃣ Filter Masa Pajak:
- Pastikan filter masa pajak sudah disesuaikan dengan masa pajak penerbitan oleh lawan transaksi. Selengkapnya di FAQ ini.
- Secara default, filter yang ada adalah 2 Masa Pajak terakhir.

2️⃣ Faktur dari e-Faktur Desktop:
Jika Faktur Pajak Masukan dibuat oleh lawan transaksi dari e-Faktur desktop:
🔤 Pastikan pencarian menggunakan nomor faktur yang benar (harus 17 digit). Penomoran dapat dilihat pada FAQ 78, serta pastikan pencarian dilakukan setelah migrasi paling lama H+2
🔤 Sesuai FAQ 106. Jika Pembeli merupakan PKP Orang Pribadi, maka pastikan PKP penjual mengisi NIK PKP pembeli pada kolom NPWP saat merekam Faktur Pajak di Coretax, bukan centang kolom National ID. Jika telanjur, agar dapat ditemukan pada sisi pembeli, faktur pajak harus dibuat ulang (tidak dapat penggantian) dan faktur pajak lama dibatalkan. Perhatikan ketentuan penerbitan Faktur Pajak sesuai masa terutang. Upload Faktur Pajak Keluaran tidak sesuai saat terutang dapat dikenakan sanksi pasal 14 ayat 4 UU KUP. PKP dapat mengajukan hak penghapusan sanksi selama memenuhi ketentuan sesuai PMK 118, klik di sini untuk resumenya.
🔤 Pastikan PKP Pembeli yang terdaftar sejak 1 Januari 2025 dibuatkan Faktur Pajak hanya melalui Coretax dan bukan melalui eFaktur Desktop, sesuai FAQ 135. Salah satu tandanya adalah nomor NPWP nya berawalan digit 1. Jika telanjur, silakan lakukan tiket Melati ke KPP/Kring Pajak, petunjuk tiket lihat FAQ 135.

Last update 19 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

--
t.me/FAQcoretax
Diskusi konsulgabjatim1

➕ Tambahan: Bila link di sms juga tidak bisa di klik, lihat FAQ 72 https://t.me/FAQcoretax/238

🔄 Update #WorkInProgress
SPT PPN
Pukul 20.00 WIB 26 Februari 2025

📌 Kendala SPT Kurang Bayar yang Dapat Dilaporkan Tanpa Pembayaran

🔍 Status Perbaikan:
✅ Telah dilakukan perbaikan atas insiden di mana SPT dengan Kurang Bayar (KB) dapat langsung dilaporkan tanpa dilakukan pembayaran.

🔧 Tindak Lanjut:
- Perbaikan telah diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
- Bagi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT KB tanpa pembayaran, mohon menunggu arahan berikutnya.

📢 Sumber: Tim Teknis PSIAP

💡 Update lebih lanjut akan diinformasikan sesegera mungkin.

--
t.me/FAQcoretax

📌 Rangkuman Relaksasi CoreTax DJP

📝 Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak KEP-67/PJ/2025:
DJP memberikan penghapusan sanksi administratif (PSA) atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak yang terjadi akibat implementasi CoreTax DJP sejak 1 Januari 2025.

🔹 Mengapa Ada Relaksasi Ini?
Karena perubahan sistem bisa menyebabkan keterlambatan yang bukan kesalahan WP, maka sanksi administratif dihapus sebagai bentuk toleransi.

✨ Jenis Sanksi Administratif yang Dihapus:
✅ 1️⃣ Keterlambatan Pembayaran/Penyetoran Pajak:
- PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26 (Masa Pajak Januari 2025).
- PPh 4 ayat (2) atas pengalihan hak tanah/bangunan (Masa Pajak Desember 2024 & Januari 2025).
- PPN & PPnBM (Masa Pajak Januari 2025).
- Bea Meterai yang dipungut pemungut (Masa Pajak Desember 2024 & Januari 2025).

✅ 2️⃣ Keterlambatan Penyampaian SPT:
- SPT Masa PPh 21/26 & SPT Masa PPh Unifikasi (Masa Pajak Januari – Maret 2025).
- SPT Masa PPN (Masa Pajak Januari – Maret 2025).
- SPT Masa Bea Meterai (Masa Pajak Desember 2024 – Maret 2025).
- SPT Masa PPh 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan tanah/bangunan (Masa Pajak Desember 2024 – Maret 2025).
- SPT PPh 4 ayat (2) atas usaha WP dengan peredaran bruto tertentu & PPh 25 (Masa Pajak Januari – Maret 2025).

📌 Cara Penghapusan Sanksi
1️⃣ DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk keterlambatan ini.
2️⃣ Jika STP sudah terlanjur terbit, Kepala Kanwil DJP akan menghapus sanksi administratif secara jabatan.
3️⃣ Keputusan ini mulai berlaku 27 Februari 2025.

Sekian resume ini
🫡 Rahmatullah Barkat
Penyuluh Pajak