Pada tanggal 2 April 2025, Presiden Donald J. Trump mengumumkan kebijakan tarif baru yang dikenal sebagai "Reciprocal Tariffs" untuk mengatasi defisit perdagangan barang AS yang besar dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan menanggapi praktik perdagangan tidak adil dari mitra dagang utama AS.
Isi Kebijakan:
Tarif Dasar: Mulai 5 April 2025, semua impor barang ke AS akan dikenakan tarif dasar sebesar 10%.
Tarif Timbal Balik: Mulai 9 April 2025, tarif yang lebih tinggi akan diterapkan pada barang dari sekitar 60 negara yang dianggap memiliki praktik perdagangan tidak adil. Tarif ini disesuaikan untuk mencerminkan tarif dan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara tersebut terhadap barang AS.
Tujuan Kebijakan:
Kebijakan ini bertujuan untuk:
Mengurangi defisit perdagangan barang AS yang besar.
Menghidupkan kembali basis manufaktur domestik.
Menghasilkan pendapatand tambahan untuk mendukung pemotongan pajak.
Pengecualian:
Kanada dan Meksiko sementara dikecualikan dari struktur tarif timbal balik baru ini karena kepatuhan mereka terhadap perjanjian perdagangan regional dan kebijakan terkait.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempengaruhi perdagangan internasional secara signifikan, dengan kemungkinan dampak terhadap eksportir di berbagai negara, termasuk Australia.
Isi Kebijakan:
Tarif Dasar: Mulai 5 April 2025, semua impor barang ke AS akan dikenakan tarif dasar sebesar 10%.
Tarif Timbal Balik: Mulai 9 April 2025, tarif yang lebih tinggi akan diterapkan pada barang dari sekitar 60 negara yang dianggap memiliki praktik perdagangan tidak adil. Tarif ini disesuaikan untuk mencerminkan tarif dan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara tersebut terhadap barang AS.
Tujuan Kebijakan:
Kebijakan ini bertujuan untuk:
Mengurangi defisit perdagangan barang AS yang besar.
Menghidupkan kembali basis manufaktur domestik.
Menghasilkan pendapatand tambahan untuk mendukung pemotongan pajak.
Pengecualian:
Kanada dan Meksiko sementara dikecualikan dari struktur tarif timbal balik baru ini karena kepatuhan mereka terhadap perjanjian perdagangan regional dan kebijakan terkait.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempengaruhi perdagangan internasional secara signifikan, dengan kemungkinan dampak terhadap eksportir di berbagai negara, termasuk Australia.
Lebih dari 400 Siswa SMP di Buleleng Belum Bisa Membaca
Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, I Made Sedana, mengungkapkan bahwa lebih dari 400 siswa SMP di Kabupaten Buleleng, Bali, belum bisa membaca. Data ini dikumpulkan dari laporan kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan, dan kemungkinan jumlahnya bisa bertambah karena belum mencakup madrasah.
Masalah ini tersebar di hampir seluruh SMP di sembilan kecamatan. Sedana menyebut bahwa penurunan kualitas pendidikan selama pandemi COVID-19, khususnya di jenjang SD, menjadi salah satu penyebab utama. Ia juga menyoroti kebijakan yang melarang siswa tinggal kelas, yang membuat anak tetap naik meski belum menguasai kemampuan dasar.
Dewan Pendidikan menilai persoalan ini krusial dan harus segera ditangani. Sedana menekankan pentingnya metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, termasuk bagi mereka yang mengalami disleksia—gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan membaca dan mengeja.
Sumber
Waduh parah bgt nih! Gimana tanggapanmu?
#BincangPolitik
Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, I Made Sedana, mengungkapkan bahwa lebih dari 400 siswa SMP di Kabupaten Buleleng, Bali, belum bisa membaca. Data ini dikumpulkan dari laporan kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan, dan kemungkinan jumlahnya bisa bertambah karena belum mencakup madrasah.
Masalah ini tersebar di hampir seluruh SMP di sembilan kecamatan. Sedana menyebut bahwa penurunan kualitas pendidikan selama pandemi COVID-19, khususnya di jenjang SD, menjadi salah satu penyebab utama. Ia juga menyoroti kebijakan yang melarang siswa tinggal kelas, yang membuat anak tetap naik meski belum menguasai kemampuan dasar.
Dewan Pendidikan menilai persoalan ini krusial dan harus segera ditangani. Sedana menekankan pentingnya metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, termasuk bagi mereka yang mengalami disleksia—gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan membaca dan mengeja.
Sumber
Waduh parah bgt nih! Gimana tanggapanmu?
#BincangPolitik
Forwarded from Katadata Indonesia
Kementerian Keuangan Cina mengatakan akan mengenakan tarif impor 34% untuk produk asal Amerika mulai 10 April. Hal ini menyusul kebijakan serupa yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4).
“Cina mendesak Amerika Serikat untuk segera membatalkan tindakan tarif sepihaknya dan menyelesaikan perbedaan perdagangan melalui konsultasi dengan cara yang setara, penuh rasa hormat, dan saling menguntungkan,” kata kementerian dalam keterangan pers, dikutip dari CNBC Internasional, Jumat (4/4).
Instansi juga mengkritik keputusan Washington yang mengenakan tarif resiprokal atau timbal balik 34% atas produk asal Cina. Jika ditambah dengan tarif impor sebelumnya 20%, maka totalnya menjadi 54%.
“Hal itu tidak konsisten dengan aturan perdagangan internasional dan secara serius merugikan kepentingan Cina, dan membahayakan pembangunan ekonomi global dan stabilitas produksi, serta rantai pasokan,” tulis kantor berita pemerintah Cina Xinhua.
Selengkapnya, klik link di bio.
Kreator...
View original post
“Cina mendesak Amerika Serikat untuk segera membatalkan tindakan tarif sepihaknya dan menyelesaikan perbedaan perdagangan melalui konsultasi dengan cara yang setara, penuh rasa hormat, dan saling menguntungkan,” kata kementerian dalam keterangan pers, dikutip dari CNBC Internasional, Jumat (4/4).
Instansi juga mengkritik keputusan Washington yang mengenakan tarif resiprokal atau timbal balik 34% atas produk asal Cina. Jika ditambah dengan tarif impor sebelumnya 20%, maka totalnya menjadi 54%.
“Hal itu tidak konsisten dengan aturan perdagangan internasional dan secara serius merugikan kepentingan Cina, dan membahayakan pembangunan ekonomi global dan stabilitas produksi, serta rantai pasokan,” tulis kantor berita pemerintah Cina Xinhua.
Selengkapnya, klik link di bio.
Kreator...
View original post
Rupiah Terus Melemah, Hampir Sentuh 17.000 per Dollar AS
Ringkasan:
Nilai tukar rupiah melemah hingga mendekati level psikologis Rp17.000 per dollar AS. Pada Senin (7/4/2025) pukul 09.13 WIB, rupiah tercatat di Rp16.920,5 per dollar AS di pasar spot, turun 1,61% atau 268 poin dari hari sebelumnya.
Di pasar non-deliverable forward (NDF), rupiah bahkan sempat menyentuh Rp17.000.
Pelemahan ini dipicu oleh sentimen global risk off, menyusul pernyataan Menteri Perdagangan AS bahwa tarif impor tidak akan ditunda. Presiden Donald Trump juga menyebut kesepakatan dagang hanya mungkin jika defisit perdagangan AS diatasi.
Ketegangan dagang meningkat dengan potensi balasan dari Uni Eropa setelah China. Sementara itu, mata uang lain seperti yuan, yen, euro, dan pound justru menguat terhadap dollar AS.
Sumber
#BincangPolitik
Ringkasan:
Nilai tukar rupiah melemah hingga mendekati level psikologis Rp17.000 per dollar AS. Pada Senin (7/4/2025) pukul 09.13 WIB, rupiah tercatat di Rp16.920,5 per dollar AS di pasar spot, turun 1,61% atau 268 poin dari hari sebelumnya.
Di pasar non-deliverable forward (NDF), rupiah bahkan sempat menyentuh Rp17.000.
Pelemahan ini dipicu oleh sentimen global risk off, menyusul pernyataan Menteri Perdagangan AS bahwa tarif impor tidak akan ditunda. Presiden Donald Trump juga menyebut kesepakatan dagang hanya mungkin jika defisit perdagangan AS diatasi.
Ketegangan dagang meningkat dengan potensi balasan dari Uni Eropa setelah China. Sementara itu, mata uang lain seperti yuan, yen, euro, dan pound justru menguat terhadap dollar AS.
Sumber
#BincangPolitik
ʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ
Photo
Prabowo Bertemu dengan 6 Pemred dan Seorang Presenter TV, Jawab soal Isu Terkini
Pada Ahad, 6 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar wawancara bersama tujuh jurnalis dari tujuh media berbeda di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Wawancara ini dibagikan melalui akun Instagram @Prabowo. Para jurnalis yang hadir antara lain Alfito Deannova (detikcom), Lalu Mara (tvOne), Uni Lubis (IDN Times), Najwa Shihab (Narasi), Sutta Dharmasaputra (Kompas), Retno Pinasti (SCTV-Indosiar), dan Valerina Daniel (TVRI) sebagai moderator.
Prabowo menyampaikan harapan agar penjelasannya bisa memberikan informasi yang jelas dan utuh kepada publik. Sebelumnya, pada 22 Februari 2025, ia juga mengundang para pemimpin redaksi dan tokoh media ke Padepokan Garuda Yaksa untuk diskusi selama enam jam mengenai isu-isu nasional, termasuk efisiensi belanja dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai langkah Prabowo ini sebagai respons atas buruknya komunikasi publik pemerintah yang gagal menangani isu-isu viral di media sosial, seperti tagar #AdiliJokowi dan #IndonesiaGelap. Pertemuan dinilai sebagai upaya memperbaiki hubungan dan komunikasi antara pemerintah dan media massa.
Sumber
Sumber
#BincangPolitik
Pada Ahad, 6 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar wawancara bersama tujuh jurnalis dari tujuh media berbeda di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Wawancara ini dibagikan melalui akun Instagram @Prabowo. Para jurnalis yang hadir antara lain Alfito Deannova (detikcom), Lalu Mara (tvOne), Uni Lubis (IDN Times), Najwa Shihab (Narasi), Sutta Dharmasaputra (Kompas), Retno Pinasti (SCTV-Indosiar), dan Valerina Daniel (TVRI) sebagai moderator.
Prabowo menyampaikan harapan agar penjelasannya bisa memberikan informasi yang jelas dan utuh kepada publik. Sebelumnya, pada 22 Februari 2025, ia juga mengundang para pemimpin redaksi dan tokoh media ke Padepokan Garuda Yaksa untuk diskusi selama enam jam mengenai isu-isu nasional, termasuk efisiensi belanja dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai langkah Prabowo ini sebagai respons atas buruknya komunikasi publik pemerintah yang gagal menangani isu-isu viral di media sosial, seperti tagar #AdiliJokowi dan #IndonesiaGelap. Pertemuan dinilai sebagai upaya memperbaiki hubungan dan komunikasi antara pemerintah dan media massa.
Sumber
Sumber
#BincangPolitik
IHSG Langsung Anjlok Saat Dibuka, Perdagangan Sempat Dihentikan
Hari ini, Selasa 8 April 2025, pasar saham Indonesia (IHSG) langsung anjlok sebesar 9,19% saat dibuka, turun sebanyak 598 poin ke level 5.912,06. Karena penurunan yang tajam ini, perdagangan saham sempat dihentikan sementara (trading halt).
Penurunan ini terjadi setelah libur panjang Lebaran. Penyebab utamanya adalah kabar buruk dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif dagang untuk produk dari Indonesia. Hal ini membuat banyak investor panik dan langsung menjual saham mereka.
Akibatnya, hampir semua saham besar ikut turun drastis. Indeks LQ45, yang berisi 45 saham unggulan, juga jatuh 11,31% atau sekitar 83 poin ke posisi 651,46.
Sumber
#BincangPolitik
Hari ini, Selasa 8 April 2025, pasar saham Indonesia (IHSG) langsung anjlok sebesar 9,19% saat dibuka, turun sebanyak 598 poin ke level 5.912,06. Karena penurunan yang tajam ini, perdagangan saham sempat dihentikan sementara (trading halt).
Penurunan ini terjadi setelah libur panjang Lebaran. Penyebab utamanya adalah kabar buruk dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif dagang untuk produk dari Indonesia. Hal ini membuat banyak investor panik dan langsung menjual saham mereka.
Akibatnya, hampir semua saham besar ikut turun drastis. Indeks LQ45, yang berisi 45 saham unggulan, juga jatuh 11,31% atau sekitar 83 poin ke posisi 651,46.
Sumber
#BincangPolitik
Forwarded from 𝐏𝐞𝐧𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐞𝐫𝐚𝐤
Tonton aja
Sebenernya bagus ga si kalo bikin satgas phk? Satgas PHK itu bisa berguna banget kalau benar-benar independen, tegas, responsif, dan bersinergi dengan Disnaker. Apalagi kasus Indonesia kan banyak buruh yang PHK secara sepihak, nggak dibayar pesangonnya, dan bingung mau lapor ke mana. Kadang Disnaker overload, kurang responsif, atau terbatas daya jangkau. Nah, Satgas bisa bantu di situ.
Tapi nih tapi, kalau Satgas cuma dibentuk biar kelihatan pemerintah responsif, tapi nggak punya moncong yang bikin dia bertindak, ya mending nggak usah. Itu buang-buang anggaran.
Satgas baru = potensi overlapping + anggaran baru + waktu adaptasi = boros. Dengan kondisi yang lagi efisiensi, ini bukan solusi. Mending perkuat peran aja, misal disnaker. Upgrade kek, apa digitalisasi disnaker dengan kecepatan super, biar kalo lapor langsung ditanggapin cepet, satset seluruh Indonesia ga cuma sebagian doang. Jangan dikit² cabang baru, gaji lagi, pajak ntar naik.
Sebenernya bagus ga si kalo bikin satgas phk? Satgas PHK itu bisa berguna banget kalau benar-benar independen, tegas, responsif, dan bersinergi dengan Disnaker. Apalagi kasus Indonesia kan banyak buruh yang PHK secara sepihak, nggak dibayar pesangonnya, dan bingung mau lapor ke mana. Kadang Disnaker overload, kurang responsif, atau terbatas daya jangkau. Nah, Satgas bisa bantu di situ.
Tapi nih tapi, kalau Satgas cuma dibentuk biar kelihatan pemerintah responsif, tapi nggak punya moncong yang bikin dia bertindak, ya mending nggak usah. Itu buang-buang anggaran.
Satgas baru = potensi overlapping + anggaran baru + waktu adaptasi = boros. Dengan kondisi yang lagi efisiensi, ini bukan solusi. Mending perkuat peran aja, misal disnaker. Upgrade kek, apa digitalisasi disnaker dengan kecepatan super, biar kalo lapor langsung ditanggapin cepet, satset seluruh Indonesia ga cuma sebagian doang. Jangan dikit² cabang baru, gaji lagi, pajak ntar naik.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah, menyatakan ada operasi politik sistematis untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto dengan menyerang orang-orang kepercayaannya, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.
Amir menyoroti serangan terhadap Dasco melalui isu judi online di Kamboja sebagai upaya framing yang tidak berdasar. Ia menyebut Dasco menjadi target karena perannya dalam revisi UU TNI dan posisinya sebagai Ketua Harian Gerindra.
Hashim diserang dari sisi bisnis dan politik luar negeri, sedangkan Sjafrie dari isu HAM dan militerisme. Amir menduga serangan ini bukan hanya dari lawan politik dalam negeri, tetapi juga terkait skenario geopolitik global yang tidak menginginkan dominasi Indonesia di bawah Prabowo.
Ia mengimbau publik agar tidak mudah terpengaruh isu tak berdasar dan meminta aparat hukum menangkal hoaks yang bisa merusak demokrasi.
Sumber
#BincangPolitik
Amir menyoroti serangan terhadap Dasco melalui isu judi online di Kamboja sebagai upaya framing yang tidak berdasar. Ia menyebut Dasco menjadi target karena perannya dalam revisi UU TNI dan posisinya sebagai Ketua Harian Gerindra.
Hashim diserang dari sisi bisnis dan politik luar negeri, sedangkan Sjafrie dari isu HAM dan militerisme. Amir menduga serangan ini bukan hanya dari lawan politik dalam negeri, tetapi juga terkait skenario geopolitik global yang tidak menginginkan dominasi Indonesia di bawah Prabowo.
Ia mengimbau publik agar tidak mudah terpengaruh isu tak berdasar dan meminta aparat hukum menangkal hoaks yang bisa merusak demokrasi.
Sumber
#BincangPolitik
[ PRESIDEN PRABOWO DIDUGA JADI TARGET OPERASI INTELIJEN, KUDETA SENYAP DARI DALAM ISTANA? ]
Pemerhati politik dan intelijen, Hara Nirankara, menduga Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi target operasi intelijen dalam bentuk kudeta senyap dari dalam Istana. Ia menyebut Prabowo dibatasi akses informasinya dan dikurung dalam sistem kekuasaan yang tidak sepenuhnya ia kuasai.
Hara menyoroti wawancara Prabowo pada 6 April 2025 sebagai indikasi adanya pengendalian informasi, di mana Prabowo terlihat tidak memahami isu strategis seperti RUU TNI. Ia menuding ajudan sekaligus Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya—yang merupakan orang kepercayaan mantan Presiden Jokowi—sebagai sosok kunci yang mengontrol informasi dan jadwal presiden.
Menurut Hara, ini adalah bagian dari desain jangka panjang untuk mempertahankan agenda kekuasaan Jokowi dan oligarki, dengan menjadikan Prabowo sebagai simbol pemerintahan tetapi membatasi ruang geraknya.
Ia memperingatkan bahwa jika benar, hal ini mengancam demokrasi dan menjadikan Indonesia dipimpin oleh kekuatan bayangan. Hara mengajak masyarakat sipil, pers, dan akademisi untuk lebih kritis terhadap dinamika kekuasaan yang terjadi.
Sumber
#BincangPolitik
Pemerhati politik dan intelijen, Hara Nirankara, menduga Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi target operasi intelijen dalam bentuk kudeta senyap dari dalam Istana. Ia menyebut Prabowo dibatasi akses informasinya dan dikurung dalam sistem kekuasaan yang tidak sepenuhnya ia kuasai.
Hara menyoroti wawancara Prabowo pada 6 April 2025 sebagai indikasi adanya pengendalian informasi, di mana Prabowo terlihat tidak memahami isu strategis seperti RUU TNI. Ia menuding ajudan sekaligus Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya—yang merupakan orang kepercayaan mantan Presiden Jokowi—sebagai sosok kunci yang mengontrol informasi dan jadwal presiden.
Menurut Hara, ini adalah bagian dari desain jangka panjang untuk mempertahankan agenda kekuasaan Jokowi dan oligarki, dengan menjadikan Prabowo sebagai simbol pemerintahan tetapi membatasi ruang geraknya.
Ia memperingatkan bahwa jika benar, hal ini mengancam demokrasi dan menjadikan Indonesia dipimpin oleh kekuatan bayangan. Hara mengajak masyarakat sipil, pers, dan akademisi untuk lebih kritis terhadap dinamika kekuasaan yang terjadi.
Sumber
#BincangPolitik