✔️ Memastikan data faktur pajak selalu ter-update dalam SPT Masa PPN.
✔️ Mencegah duplikasi data yang bisa menyebabkan kesalahan pelaporan.
✔️ Meningkatkan akurasi pengisian SPT Masa PPN.
✔️ Mengatasi kendala seperti data tidak muncul, faktur pajak terpopulasi sebagian, faktur terhitung ganda, atau kesalahan perhitungan.

⚡️ Cara kerja tombol "Posting" membutuhkan waktu bagi sistem untuk crawling seluruh data baru. Bisa jadi, karena jumlah yang banyak dan adanya data yang masih bergerak (penggantian/pengkreditan/dll) menyebabkan proses timeout. Silakan klik tombol posting sekali dan tunggu hingga seluruh data terprefill sempurna.

Bila error masih berlanjut, silakan coba "pancing" dengan data baru, misalnya kreditkan ulang salah satu faktur, dengan tahapan sebagai berikut:
1️⃣ Salah satu PM yang sudah dicreditkan silakan untuk di back to approved
2️⃣ Posting ulang di Induk SPT
3️⃣ Setelah data sudah benar, kembalikan PM tersebut ke SPT dengan mengkreditkan ulang dan lakukan posting ulang di induk SPT
4️⃣ Cek kembali isi SPT

SPKKP adalah surat dari DJP yang meminta konfirmasi dari Wajib Pajak (WP) terkait pemanfaatan sisa kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak WP sendiri.

📜 Dasar Hukum: Pasal 137 PMK-81 Tahun 2024
📍 Akses Coretax: coretaxdjp.pajak.go.id

🔹 1️⃣ Kapan SPKKP Diterbitkan?
SPKKP diterbitkan setelah didahului adanya penerbitan produk hukum yang menyatakan lebih bayar, seperti:
✅ SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
✅ SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)
✅ SKPIB (Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga)
dll.

📢 SPKKP dikirimkan secara elektronik ke WP melalui Coretax, bisa diakses di menu Dokumen Saya, dan ditanggapi melalui menu Kasus Saya.

🔸 2️⃣ Pilihan yang Bisa Dipilih WP dalam SPKKP
✅ Membayar utang pajak atas nama Wajib Pajak lain
✅ Mengisi Deposit Pajak atas nama WP sendiri
✅ Tidak memilih keduanya (jika WP ingin pengembalian ke rekening)

📌 Batas Waktu Konfirmasi:
📍 7 hari sejak surat diterima, atau
📍 1 hari sebelum jatuh tempo penerbitan SKPKPP
📌 Jika WP tidak merespons dalam batas waktu:
➡️ Kelebihan pajak otomatis dikembalikan ke rekening WP.

🔹 3️⃣ Persiapan Sebelum Konfirmasi di Coretax
📌 Pastikan Nomor Rekening Bank Utama sudah terisi atau diperbarui sebagai rekening tujuan pengembalian sesuai yang diinginkan WP
- Portal Saya → Profil Saya → Detail Bank
- Nama pemilik rekening harus sama dengan nama WP.
- Pastikan sudah ada rekening yang tercentang sebagai rekening utama.
⭕️ Jika rekening belum terdaftar atau salah atau belum ada rekening utama, lakukan perubahan data:
📍 Portal Saya → Perubahan Data → Identitas WP → Perbarui Rekening Bank Utama

🔸4️⃣ Langkah-Langkah Konfirmasi SPKKP di Coretax
1️⃣ Cari Surat SPKKP di Coretax
📍 Portal Saya → Dokumen Saya
➡️ Filter dokumen dengan judul “Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak”
✏️ Catat nomor & tanggal SPKKP

2️⃣ Masuk ke Alur Kasus
📍 Portal Saya → Alur Kasus
➡️ Klik Refresh, lalu cari "Refund of Legal Actions Decisions" dengan tanggal yang sama dengan SPKKP
🔘 Klik Pilih

3️⃣ Konfirmasi dalam Kasus Saya
📍 Portal Saya → Kasus Saya
📌 Jika WP Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN PMSE, ubah status penandatangan menjadi Kuasa/Wakil WP dan isi NPWP hingga data terprefil otomatis.
➡️ Isi nomor & tanggal surat balasan konfirmasi (jika ada, jika tidak bisa diisi "-").
➡️ Isi nomor & tanggal SPKKP.

4️⃣ Pilih Opsi Pemanfaatan Kelebihan Pajak
📌 Opsi 1: Kompensasi ke Utang Wajib Pajak Lain
➡️ Jika WP ingin melunasi tunggakan pajak WP lain (harus isi nomor STP/SKP WP lain, bukan WP sendiri).
📌 Opsi 2: Kompensasi ke Deposit Pajak
➡️ Jika WP ingin menyimpan dana sebagai deposit untuk pembayaran pajak di masa depan.
‼️ Kedua opsi tersebut, boleh untuk tidak dipilih semuanya sehingga pengembalian seluruhnya dilakukan ke rekening utama WP.

5️⃣ Finalisasi Konfirmasi
☑️ Centang Pernyataan WP atau Kuasa/Wakil WP
➡️ Klik Lanjut

🏁 🔚 Proses selesai jika status di Alur Kasus berubah menjadi:
"Kasus sedang dalam proses. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini."

Hanya 19 persen yang menjawab benar dari 1104 jawaban 😄🙏
Batas pelaporan SPT Masa PPN Masa Februari 2025 jatuh pada tanggal 8 April 2025 karena:
1️⃣ Pemerintah menetapkan SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, di mana:
- Jumat, 28 Maret: Cuti Bersama Hari Raya Nyepi
- Senin-Selasa, 31 Maret-01 April 2025: Hari Raya Idul Fitri
- Rabu-Jumat, dan Senin, 02-04 dan 07 April 2025: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri
2️⃣ Sesuai pasal 100 (1) dan Pasal 173 ayat (1), jatuh tempo bayar/lapor SPT Masa PPh mundur di hari kerja berikutnya bila jatuh pada hari libur, meliputi Hari Sabtu, Minggu, Libur Nasional, Libur Pemilu dan Cuti Bersama Nasional, pernah dibahas di FAQ 64 dan FAQ 94
3️⃣ Relaksasi batas waktu lapor bayar menurut KEP-67/PJ/2025 bukan memperpanjang batas/waktu lapor dianggap tepat waktu, tapi batas waktu lapor bayar yang tidak dikenakan sanksi.

Terima kasih sudah ikutan kuisnya.. kita lanjut FAQ berikutnya 🫡