🔹 Pembaruan Informasi Coretax DJP

📅 Per Tanggal 3 Februari

## 1️⃣ Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh)

📝 Metode Pembuatan Bukti Potong PPh:
1️⃣ Input Manual (Key In): Pengisian data secara manual.
2️⃣ Unggah File XML (Massal): Pengunggahan data untuk banyak penerima.
3️⃣ Melalui PJAP: Pembuatan melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

✅ NIK & NPWP Sementara:
- Jika NIK penerima penghasilan belum terdaftar, sistem akan menggunakan NPWP sementara (Temporary TIN).
- Bukti potong dengan NPWP sementara tidak akan terkirim ke akun wajib pajak penerima.

📊 Jumlah Bukti Potong Terbit:
📌 Hingga 3 Februari 2025 pukul 23.59 WIB: 1.259.578 bukti potong telah terbit.

📌 Rincian Bukti Potong:
🔹 Instansi Pemerintah: 263.871 bukti potong.
🔹 Non-Instansi Pemerintah: 995.707 bukti potong.

📌 Aktivasi Akun untuk Penerima Penghasilan:
Pastikan aktivasi akun di Coretax DJP agar bukti potong ter-prepopulated di SPT.

🔗 *Tata cara aktivasi akun*:
👉 https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/

---

## 2️⃣ Faktur Pajak

✅ Sertifikat Digital:
📌 508.679 WP telah memperoleh sertifikat digital.

📊 Jumlah Faktur Pajak Terbit:
📌 30.143.543 faktur pajak diterbitkan untuk masa Januari 2025.
📌 26.313.779 faktur pajak telah divalidasi/disetujui.

---

## 3️⃣ Surat Teguran

📌 Penerbitan Otomatis: Surat Teguran diterbitkan secara otomatis oleh Coretax DJP untuk WP dengan tunggakan inkraht.

🔹 Imbauan Kepatuhan:
✔️ Surat Teguran berbasis data dan otomatisasi.
✔️ WP yang menerima teguran berulang diminta mengecek Coretax DJP.

📞 Bantuan & Klarifikasi:
👉 Kring Pajak: 1500 200
👉 Helpdesk unit kerja DJP

---

## 4️⃣ Informasi Tambahan

✅ Jaminan Kelancaran Sistem:
DJP memastikan kelancaran penerbitan faktur pajak, bukti potong, dan surat teguran.

📌 Panduan Penggunaan Coretax DJP:
👉 https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/

📌 Narahubung Media:
📞 Dwi Astuti - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP
📧 humas@pajak.go.id | ☎️ 021 – 5250208

🙏 Terima kasih atas kerja sama dan dukungan Wajib Pajak.

"Pengumuman Penting

Rabu, 5 Februari 2025, pada pukul 12.00 s.d 14.00 WIB akan dilakukan peningkatan kapasitas pada modul SPT dan Bukti Potong di Coretax DJP, sehingga dalam waktu tersebut untuk kedua modul akan mengalami kendala akses.

Mohon maaf ketidaknyamanan yang terjadi. Kami berkomitmen meningkatkan performa Coretax DJP agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi Wajib Pajak."

72. Saya lupa kata sandi dengan memilih seluler (no hp). Saat diklik linknya dari SMS, error. Apa solusinya?
#ManajemenAkses
#SolusiError

Silakan coba cara berikut:
1. Copy link yang ada dengan tekan lama dan copy
2. Paste manual ke dalam browser
3. Pada link tersebut, hapus :443/
4. Lalu enter

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1

73. Saya mau membuat kode billing PPh pasal 21, bagaimana caranya?
#Pembayaran

Terdapat perubahan dengan prinsip seamless dalam Kode Billing di Coretax, khususnya terkait Kode Billing terkait SPT, seperti PPh Pasal 21/Unifikasi/PPN

✅ Pembuatan Kode Billing PPh Pasal 21 Setelah Coretax
📌 Dlakukan melalui sistem Coretax, berlaku untuk masa pajak Januari 2025 dan seterusnya.

📌 Kode billing dibuat setelah Wajib Pajak membuat draft SPT Masa PPh Pasal 21. Setelah draft selesai (semua data dipastikan sudah siap dilaporkan), muncul tombol "Bayar dan Lapor" untuk pembayaran dan pembayaran.

⚠️ Tombol Bayar dan Lapor sementara dihilangkan karena masih terdapat perbaikan. Bila masa perbaikan selesai, pastikan bahwa yang mengakses SPT adalah signer SPT/PIC

📌 Setelah klik "Bayar dan Lapor". Wajib Pajak akan diberikan pilihan Kode Billing atau menggunakan Deposit. Cara deposit [klik di sini]

📌 Jika tidak memiliki saldo deposit, sistem akan otomatis menerbitkan kode billing baru dan SPT akan masuk ke status menunggu pembayaran serta tidak dapat dilakukan pembatalan, kecuali kode billing daluarsa atau dibayar lalu SPT dibetulkan lagi.

📆 Masa Aktif Kode Billing
📌 Kode billing berlaku 7 hari. Jika tidak dibayar dalam waktu tersebut, kode billing akan kadaluarsa dan harus dibuat ulang. Selain itu, SPT akan masuk kembali menjadi draft.

📌 Untuk instansi pemerintah, pembayaran dilakukan dengan kode billing deposit, yang akan dipindahbukukan otomatis (PBK) saat SPT Masa PPh 21 dilaporkan. Update jelasnya akan disampaikan sesegara mungkin.

📋 Langkah-Langkah Pembuatan Kode Billing PPh Pasal 21

1️⃣ Buat Draft SPT
- Masuk ke modul SPT dan buat konsep SPT Masa PPh Pasal 21.
2️⃣ Klik "Bayar dan Lapor"
- Setelah draft dipastikan sudah benar, pilih tombol "Bayar dan Lapor".
3️⃣ Pilih Metode Pembayaran
- Jika memiliki saldo deposit, sistem akan menawarkan opsi penggunaan deposit pajak.
- Jika tidak ada saldo deposit, sistem akan menerbitkan kode billing baru.
4️⃣ Lakukan Pembayaran
- Bayar kode billing sebelum masa aktif habis.
5️⃣ Status SPT
- Setelah pembayaran berhasil, status SPT berubah menjadi "Telah Disampaikan".

Tanggal pelaporan SPT
- Jika menggunakan Kode Billing, tanggal lapor SPT adalah tanggal kode billing dibayarkan.
   - Jika deposit, tanggal lapor SPT adalah tanggal kapan submit and pay. Pastikan saldo deposit cukup senilai pajak terutang dalam SPT tersebut. Tidak bisa ditambal/setengah dengan Kode Billing.

💡 Catatan:

✅ Pembuatan kode billing secara mandiri untuk kewajiban terkait SPT tidak disediakan, melainkan hanya dengan deposit atau pembayaran tagihan pajak atau tagihan yamg tidak terikat SPT (PPh final UMKM, PPN KMS, Angsuran PPh 25)
✅ Tidak perlu input manual NTPN, karena data pembayaran akan terintegrasi otomatis dengan data SPT.
✅ Jika masih ada kendala, hubungi Kring Pajak 1500 200 atau helpdesk KPP terdekat.

---

🔗 Panduan Lengkap Coretax:
https://t.me/infopajaksbyrungkut/1197

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1

74. Saat melihat induk di SPT Masa PPh Pasal 21, pada bagian I "Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong", terdapat angka 5 "Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar pada SPT yang diperbaiki", apa maksudnya?
#SPT21

Masih terdapat kekeliruan translate yang seharusnya "Pembetulan" namun tertulis menjadi "Perbaikan" pada angka 5 tersebut. Oleh karena itu, pada baris tersebut seharusnya tertulis "Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar pada SPT yang dibetulkan."

Artinya, bukan berarti ada sesuatu yang diperbaiki/error.

Poin angka 5 ini terisi otomatis dari poin angka 4 dalam SPT Masa 21 Normal atau Pembetulan sebelumnya untuk masa pajak yang sama.

⚠️ Pada SPT Masa PPh 21, tidak ada penginputan manual sama sekali. Seluruh nilai atau daftar yang ada terisi otomatis dan berkaitan dengan penerbitan bupot ataupun SPT sebelumnya, termasuk kompensasinya.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1

📢 Update Coretax DJP (6 Februari 2024 - 11:06 WIB)

Kepada Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian, berikut adalah update terkini terkait sistem Coretax DJP:

1️⃣ TTE (Tanda Tangan Elektronik)
- Saat ini antrian TTE sedang padat (signing in progress).
- Sedang diupayakan agar proses dapat segera berjalan lancar kembali.

2️⃣ Tombol "Bayar dan Lapor" di SPT
- Menindaklanjuti laporan WP mengenai kendala dalam pelaporan SPT, saat ini sedang dilakukan perbaikan pada modul SPT.
- Perbaikan ini menyebabkan beberapa jenis SPT sementara tidak dapat menggunakan tombol "Bayar dan Lapor".

3️⃣ Sertifikat Elektronik (KODJP)
- Validasi Face Recognition tidak lagi digunakan untuk penerbitan Sertifikat Elektronik.
- Face Recognition hanya digunakan sekali di awal, saat pendaftaran WP baru.
- Untuk memastikan keberhasilan penerbitan Sertifikat Elektronik (KODJP), WP atau petugas dapat melakukan langkah berikut:

✅ Cara Cek Status Penerbitan Sertifikat Elektronik:
1️⃣ Pada menu Profil, lihat menu sebelah kiri, pilih "Cek Nomor Identifikasi Eksternal".
2️⃣ Setelah masuk halaman Identifikasi Eksternal, pilih tab "Digital Certificate".
3️⃣ Geser ke kiri pada tabel/grid dan klik tombol "Periksa Status".
4️⃣ Jika sertifikat berhasil dibuat, akan muncul tombol "Hasilkan" → Setelah diklik, Surat Penerbitan KODJP akan terbit di menu Dokumen WP.
5️⃣ Jika tidak muncul tombol "Hasilkan" atau muncul pesan "KO Created Failed, please create again", maka WP harus mengajukan kembali Permintaan Kode Otorisasi.

🔜 Update Selanjutnya
Kami akan memberikan update lebih lanjut segera. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. 🙏🏻

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1

📚 Modul Coretax 2025
By TaxFlash
Edisi Februari

📑 Daftar isi:
1. Akses Sertifikat Digital, PKP, PBB, Data Status Update, Ebupot, Efaktur
2. Panduan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan Tarif Umum
3. Panduan Pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak pada Aplikasi Coretax
4. Panduan Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Wakil/Kuasa Wajib Pajak
5. Panduan Pengajuan Pencabutan Pengukuhan PKP
6. Panduan Pengajuan Penghapusan NPWP
7. Panduan Pengajuan Perubahan Status Wajib Pajak
8. Panduan Permohonan Pengukuhan PKP melalui Coretax
9. Panduan Perubahan Data Alamat Utama Wajib Pajak
10. Pelaporan SPT Tahunan PPh bagi Pegawai pada Aplikasi Coretax
11. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pengusaha dengan Tarif Umum pada Aplikasi Coretax
12. Pembuatan Bukti Potong Unifikasi pada Aplikasi Coretax
13. Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan pada Aplikasi Coretax
14. Tata Cara Mengakses Menu dan Fitur Coretax
15. Tata Cara Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21
16. Tata Cara Pengajuan Perubahan Data Identitas Wajib Pajak

Unduh [klik di sini]

Cr: Ngotax

[PDF] Modul Coretax 2025
By Taxflash

Daftar Leaflet Panduan Coretax
Resmi dari DJP
Diupdate berkala
Last update 06.02.2025

Klik untuk lompat:
#LeafletCoretax | atau klik:
1. Pendaftaran WP OP Penduduk
2. Pendaftaran WP OP LN Coretax
3. Tax VAT Refund For Tourist 2025 (English)
4. Tutorial Kode Otorisasi DJP

—
@FAQcoretax

#LeafletCoretax
1. Leaflet Pendaftaran WP OP pada Coretax

#LeafletCoretax
2. Leaflet Pendaftaran WP OP LN pada Coretax

#LeafletCoretax
3. Leaflet - Tax VAT Refund 2025 (English)

#LeafletCoretax
4. Leaflet Tutorial KODJP pada Coretax

76. Bagaimana bila saya terlanjur membayar PPh Final Sewa Tanah Bangunan melalui Pembayaran Kode Billing Mandiri, namun ternyata tidak terdeteksi di SPT? Berdasarkan FAQ 75 ini, untuk transaksi Sewa Tanah dan/atau Bangunan seharusnya dilakukan pembuatan Bukti Potong terlebih dahulu, apa solusinya?
#eBupotUnifikasi #Pembayaran

🔖 Pembayaran PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan dengan KAP KJS 411128-403

🛑 Penting! Sehubungan dengan kesalahan konfigurasi pembuatan kode billing PPh Final Sewa Tanah/Bangunan, berikut penjelasannya:

1️⃣ Kesalahan Konfigurasi (2 Januari - 30 Januari 2025)
📌 Seharusnya kode billing dibuat dari menu pembuatan bukti potong (misalnya sesuai penjelasan di sini), tetapi terbuka di pembuatan kode billing secara mandiri.

2️⃣ Dampak Pembayaran
📌 Sebanyak 2.994 kode billing telah terlanjur terbayar (dengan NTPN).

✅ Solusi:
Pembayaran telah dicatat di sisi kredit buku besar WP dan dapat dilakukan pemindahbukuan dari akun 411128-403.

3️⃣ Cara Pemindahbukuan Pembayaran ke SPT
💡 A. Jika PBK dilakukan sebelum SPT dibuat (belum ada bukti potong/draft SPT)
🔹 PBK saldo dari 411128-403 ke 411618-100 (deposit pajak)
🔹 Buat bukti potong atas PPh Final Sewa T/B dan lanjutkan buat draft SPT
🔹 Gunakan saldo deposit saat klik tombol "Bayar dan Lapor" di induk SPT.

💡 B. Jika PBK dilakukan setelah SPT sudah dalam status "Menunggu Pembayaran" (sudah klik bayar dan lapor)
🔹 Tidak perlu PBK ke akun deposit, namun PBK ke Kewajiban SPT
🔹 Gunakan saldo dari 411128-403 langsung sebagai sumber PBK ke SPT, yakni saat ajukan permohonan pemindahbukuan, pilih tujuan PBK "Akun WP Sendiri" dan "Kewajiban SPT"
🔹 Pastikan saldo sumber PBK cukup senilai Kurang Bayar SPT yang menunggu pembayaran

4️⃣ Telah Dilakukan Perbaikan Konfigurasi Kode Billing 411128-403
✅ per 31 Januari 2025 Kode Jenis Setor 403 sudah tidak ada pada Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1