Channel Diskusi Pajak
11.7K subscribers
1.77K photos
73 videos
191 files
3.03K links
Info perpajakan
Download Telegram
(cont) Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2016 1. Target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2016 sebesar 72,5%.
(cont) 2. Target rasio kepatuhan pembayaran Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan pada tahun 2016 sebesar 27,5%.
(cont) Penentuan target sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 telah mempertimbangkan pencapaian target nasional, kondisi geografi,..
(cont) demografi, segmentasi Subjek Pajak, danpencapaian tahun-tahun sebelumnya.
(cont) Target minimal masing-masing Kanwil DJP dan KPP ditetapkan pada Lampiran SE-07/PJ/2016
(cont) Kriteria Penilaian Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2016
(cont) 1. Kanwil DJP dinyatakan tercapai apabila telah mencapai target minimal rasio sesuai kualifikasinya pada tabel dalam Lampiran
(cont) 2. KPP dinyatakan tercapai apabila telah mencapai target minimal rasio sesuai kualifikasinya pada tabel dalam Lampiran
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2016 ttg Penetapan Target Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan WP Pada Tahun 2016
(cont) Strategi Peningkatan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2016 >> KPP melakukan upaya peningkatan rasio kepatuhan dgn melakukan kegiatan sbb ;
(cont) 1a. Strategi peningkatan rasio kepatuhan sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2016 ;
(cont) WP Badan WP OP Non Karyawan : Melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan kepada asosiasi-asosiasi
(cont) misalnya asosiasi pengusaha sektor jasa konstruksi, pedagang eceran, dan sebagainya.
(cont) 1b. Mengirimkan himbauan terhadap WP Badan dan OP Non Karyawan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan ..
(cont) dan tahun-tahun sebelumnya namun ada data transaksi melalui
pemanfaatan data pada Aplikasi Portal DJP dan Approweb.
@83_sheva coba rekan input dulu satu ke espt pph badan kemudian ekspor, nanti pakai template itu rekan :)
(cont) 2.b WP OP karyawan Melakukan pemetaan dan sosialisasi kepada pemberi kerja di kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah,
(cont) BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya di daerah, serta perusahaan swasta yang memperkerjakan banyak karyawan terkait kewajiban
(cont) pemenuhan perpajakan dengan melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
(cont) a. Untuk pemberi kerja yang membawahi WP OP Karyawan Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Kepolisian RI, agar dilakukan koordinasi
(cont) dgn pemberi kerja agr pegawai menyampaikan SPT Tahunan PPh scr e-filing sesuai dgn SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara