Sudah ada yang coba prepop PM?

Maksimal masa pajak kapan?

Komentar dibawah👇👇

Yang status PKP jangan coba-coba nakal ya. siapa yang udah tau pasalnya??

Kaka Mimin yang unyu:
upload excel ebupot tapi object object:
1. incognito/private browser
2. cek cell di excel apa sudah sesuai ketentuan
3. hapus baris setelah data terakhir sampai baris akhir excel di semua worksheet

Object object ini bener2 misteri😅

gak terdefinisikan sih

--- Solusi dari kak Rinata ---

Kalo d efiling djponline ada yg object object:
Masuk profil, cek isian sesuai ketentuan. Baik ada perubahan maupun tidak ada perubahan, klik ubah profil saja. Setelah itu silakan laporkan seperti biasa.


Itu semua WP yg saya tangani saat efiling, beres semua. Silakan dicoba untuk ebupot. Masuk profil di djponline nya dulu, lakukan seperti di atas.

Batubara jadi BKP,

Bagaiman pendapat rekan2??

📣 #infolayananDJP Mulai tanggal 12 Oktober 2020, WP dapat melakukan perubahan data meliputi, nomor telepon, email, alamat domisili melalui kring pajak 1500200 atau live chat di situs pajak.go.id, ada beberapa informasi yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perubahan data ya. Untuk lebih jelasnya silakan baca link berikut https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/perubahan-data-wajib-pajak-kini-bisa-melalui-telepon-dan-live-chat

yang transaksi dengan bendahara sekolah atau puskesmas silakan konfirm NPWP ke KPP,

PASTIKAN NPWP bendahara sekolah dan/atau puskesmasnya masih aktif

Untuk UPT yg tidak ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) sendiri,

npwpnya pakai NPWP satker induk

Mulai 21 Oktober 2020, Pelaporan SPT Masa PPN 1111 sejak Masa Pajak September 2020 dengan mekanisme Upload CSV di e-Filing DJPOnline sudah ditutup,

untuk pelaporan SPT Masa PPN 1111 bagi PKP Pengguna e-Faktur 3.0 dilakukan melalui e-Faktur Web Based.

Untuk Pelaporan SPT Masa PPN 1111 sebelum Masa Pajak September 2020 masih dapat dilakukan melalui e-Filing DJPOnline.

Regulasi terkait: pasal 5 ayat (1) PER-29/PJ/2015

Manfaatkan libur bayar pajak hingga akhir tahun bagi UMKM...

https://pajak.go.id/id/artikel/begini-efek-surat-keterangan-pp-23-dari-lawan-transaksi

https://youtu.be/Tx9sEYBHvXE

Nontonnya dimulai di menit ke 30

Kiriman Bu edmalia

AR terbaik di Jakarta.

Semoga bisa membantu rekan2 semua

Menolak Seruan Ramai-ramai Tidak Membayar Pajak

Pembangkangan sipil dengan ramai-ramai tidak membayar pajak merupakan seruan yang salah dan membahayakan Republik Indonesia.

Seruan ini mulanya diketengahkan oleh tokoh akademisi dan masyarakat karena menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Mengajak orang tidak bayar pajak, dapat menjerumuskan Republik Indonesia ke jurang kerusakan yang dalam. Mengingat pula kepatuhan pajak Indonesia pada saat ini relatif masih rendah, maka hal tersebut hanya akan menguntungkan orang yang selama ini tidak patuh membayar pajak atau para pengemplang pajak.

Apalagi di tengah pandemi saat ini, penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk menutupi anggaran dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang membutuhkan anggaran senilai Rp695,2 T untuk tahun 2020 ini.

Penolakan membayar pajak hanya akan memperlebar defisit fiskal dan semakin menekan perekonomian nasional, disamping menimbulkan risiko besar dari sisi kesehatan masyarakat karena tidak tertanganinya pandemi Covid-19 ini dengan baik dan cepat.

Padahal, untuk meringankan beban Wajib Pajak selama pandemi, pemerintah juga sudah banyak memberikan insentif dan fasilitas perpajakan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa gerak roda ekonomi tetap berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, masyarakat tentunya perlu menanggapinya dengan hati-hati karena membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara, siapapun pemerintahannya.

Konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945 dan amandemennya pun mengatur bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Pajak berkontribusi lebih dari 75% dari APBN. Bahkan, undang-undang telah menegaskan bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

Sejatinya, ini saatnya kita semua bahu membahu dan saling bergotong royong dengan cara membayar pajak untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dan kesehatan masyarakat.

https://pajak.go.id/id/artikel/menolak-seruan-ramai-ramai-tidak-membayar-pajak

#DariKitaUntukKita
#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatIndonesiaMaju

yang sering gunakan NPWP orang lain untuk PK » https://www.youtube.com/watch?v=AhinhBDESxc

Banyak yang SPT nya error hari ini, terutama untuk SPT LB

Untuk Permasalahan tersebut silakan,
1. Melakukan Clear Cache
2. Menghapus Semua Sertel di Browser
3. Unduh ulang sertel melalui enofa Online
4. Tutup Browser
5. Impor Sertel kembali ke Browser yang digunakan
6. Akses kembali menu efaktur Web.
7. Sarankan kepada WP agar tidak menyimpan (bookmark) halaman eFaktur Web.
Terima Kasih

dari AR terbaik BKM,
dari suhu naga efaktur