silakan download2, jangan lupa baca deskripsinya dulu ya » https://gumroad.com/pajakresources

Bagi #KawanPajak Badan yang menggunakan tarif pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 ada batas pemberlakuannya, lho!

Jadi, penggunaan tarif pajak UMKM untuk wajib pajak badan hanya berlaku 3 tahun untuk Perseroan Terbatas dan 4 tahun untuk Koperasi, CV, atau Firma.

#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatIndonesiaMaju
#WajibPajak #Badan

PMSE gelombang ketiga

MORNING UPDATE:

Bagi PKP yang sudah menggunakan e-Faktur 30 per 1 September 2020 untuk Masa Pajak Agustus 2020,
e-Faktur Web Based digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Agustus 2020.

Dalam hal Bapak/Ibu hendak melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak sebelumnya,
Silahkan melakukan posting SPT pada aplikasi e-Faktur 30 (BUKAN e-Faktur 2.2) kemudian melaporkan csv melalui DJPOnline.

Terima kasih.

Catatan: Bapak/Ibu yang sudah melakukan instalasi e-Faktur 30, tidak dapat kembali menggunakan e-Faktur 2.2

FAQ terkait Prepopulated Pajak Masukan dan SPT Masa PPN pada Aplikasi e-Faktur juga telah tersedia di

https://pajak.go.id/id/prepopulated-pajak-masukan-dan-spt-masa-ppn-pada-aplikasi-e-faktur

Aturan Perpajakan Terkait Covid

Pengguna classroom

https://bit.ly/classformulirpajak

Terdapat update/tambahan materi
1. Step mudah lapor realisasi insentif covid
2. SPT versi PDF dan XLS untuk latihan

UPDATE: Melalui Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Desktop Versi 3.0, DJP secara resmi mengumumkan bahwa implementasi e-Faktur Client Desktop versi 3.0 akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2020.
Terima kasih
https://pajak.go.id/id/pengumuman/implementasi-nasional-aplikasi-e-faktur-desktop-versi-30

UPDATE:
Apakah implementasi e-Faktur 30 per 1 Oktober 2020 wajib bagi seluruh PKP?
Bapak/Ibu PKP yang saat ini masih menggunakan e-Faktur 2.2, per tanggal 1 Oktober 2020 wajib beralih ke e-Faktur 3.0.

Tidak ada Keputusan Direktur Jenderal Pajak baru yang diterbitkan kepada PKP. Kepdirjen yang berlaku adalah KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Perhatian: Setiap ada perubahan atau update versi aplikasi e-Faktur, Bapak/Ibu tidak dapat menggunakan aplikasi versi yang lama kembali. Aplikasi e-Faktur versi 2.2 rencananya akan ditutup pada 5 Oktober 2020.

Terima kasih

UPDATE:

Bagi anda PKP baru per 1 Oktober 2020 terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bahwa Aplikasi e-Faktur 3.0 yang tersedia di https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi merupakan Patch Update yang harus ditambahkan kepada aplikasi e-Faktur versi sebelumnya (dalam hal ini e-Faktur versi 2.2).

Dengan demikian, Bapak/Ibu yang merupakan PKP baru dapat melakukan langkah berikut ini:

(1) Download aplikasi e-Faktur versi 2.2 dan Patch Update Aplikasi e-Faktur 3.0
(2) Extract aplikasi e-Faktur versi 2.2
(3) Silahkan install aplikasi e-Faktur versi 2.2 terlebih dahulu sebelum Patch Update Aplikasi e-Faktur 3.0
(4) Extract Patch Update Aplikasi e-Faktur 3.0
(5) Copy seluruh file (3 file) hasil extract Patch Update Aplikasi e-Faktur 3.0
(6) Paste file nomor (5) ke aplikasi e-Faktur versi 2.2
(7) Jalankan instalasi aplikasi e-Faktur

Terima kasih.

QNA: Dalam hal Bapak/Ibu melakukan get data pada menu prepopulated PIB dan terdapat dokumen PIB Bapak/Ibu yang belum tersedia pada menu prepopulated PIB. Apa yang dapat Bapak/Ibu lakukan?
========
Fitur prepopulated disediakan sebagai fitur tambahan untuk membantu perusahaan Bapak/Ibu. Bapak/IBu tetap diberikan pilihan untuk melakukan skema import data csv Pajak Masukan seperti pada versi e-Faktur Client Desktop yang sudah ada sebelumnya.
Khusus untuk PIB, dalam hal belum tersedia pada menu prepopulated PIB, Bapak/Ibu dapat melakukan input secara manual, baik key-in maupun import file csv, pada menu dokumen lain Pajak Masukan.
Bagi Bapak/Ibu yang telah diwajibkan menggunakan e-Faktur 3.0, setiap Bapak/Ibu melakukan input dokumen PIB akan dilakukan validasi ke sistem DJP untuk mengetahui apakah PIB dimaksud telah tersedia pada sistem DJBC dan dipertukarkan ke DJP sesuai dengan PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Adapun tata cara pengisian pada kolom dokumen PIB pada aplikasi e-Faktur adalah sebagai berikut:
a. Untuk PIB, nomor yang di-input adalah nomor pendaftaran.
Contoh: PIB dengan nomor pendaftaran 000100 dan NTPN 0802060711110609, maka pada nomor dokumen tertentu diisi 000100#0802060711110609.

b. Untuk dokumen BC 2.8, nomor yang di-input adalah nomor pendaftaran. Contoh: dokumen BC 2.8 dengan nomor pendaftaran 003412 dan NTPN 0802060711110609, maka pada nomor dokumen tertentu diisi 003412#0802060711110609.

c. Untuk SPTNP, nomor yang di-input adalah 6 (enam) digit pertama setelah “SPTNP-“. Contoh: SPTNP dengan nomor SPTNP-009760/NOTUL/KUP-T/KPU.01/2020 dan NTPN 0802060711110609, maka pada nomor dokumen tertentu diisi 009760#0802060711110609.

d. Untuk SPKTNP, nomor yang di-input adalah 6 (enam) digit pertama setelah “SPKTNP-“. Contoh: SPKTNP dengan nomor SPTNP-000341/BC/2020 dan NTPN 0802060711110609, maka pada nomor dokumen tertentu diisi 000341#0802060711110609.

e. Untuk SPPBMCP, nomor yang di-input adalah Nomor Barang/Airway Bill (AWB). Contoh: nomor SPPBMCP 003411, Nomor Barang/AWB 445789335, dan NTPN 0802060711110609, maka pada nomor dokumen tertentu diisi 445789335#0802060711110609.

Sementara itu, untuk kolom tanggal diisi dengan tanggal yang tercantum dalam SSP, dengan format dd-mm-yyyy.
Terima kasih

Ini nih yang bikin persahabatan ambyar.

Siapkan bukti laporan realisasimu supaya bisa mlipir kalau dituduh kawan-kawanmu!

Yuk, lapor melalui www.pajak.go.id 😎

#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatIndonesiaMaju
#AmongUs

Sehubungan dengan pemeliharaan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN), maka pembayaran pajak melalui MPN tidak dapat dilakukan pada:

Sabtu, 26 September 2020
Pukul 22.00 s.d. 24.00 WIB

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/waktu-henti-layanan-modul-penerimaan-negara

Apakah rekan-rekan punya trick, agar SPT PPN status kurang bayar berubah menjadi nihil?

Silakan berbagi disini

Sudah tanggal 1oktober silakan dicoba fitur prepop nya

Web efaktur itu membaca serdig, pastikan 1 kompi, 1 serdig.

Langkah 1:

Jika lebih dari 1 serdig, jgn conteng "remember/always use this...." agar tiap kali mau login, browser nanyain mau pake credential yg mana. 😅

Semacam remember/not remember password

Langkah 2:
Kalo pake chrome jangan di bookmark

soalnya akan kesimpen data sertel itu terus

Selamat datang di era e-Faktur 3.0
Per 1 Oktober 2020 ini kepada Bapak/Ibu yang masih menggunakan e-Faktur 2.2 silahkan beralih menggunakan e-Faktur 3.0.
Dalam hal sudah berhasil update ke versi terbaru namun belum bisa menggunakan fitur prepopulated nya, mohon bersabar.
Fitur prepopulated PM dan PIB akan tersedia untuk Bapak/Ibu akses mulai siang ini.
Selamat menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0.
Terima kasih

Klaster Pajak terkait UU Cipta Kerja

UU PPh
1. Pasal 2
2. Pasal 4
3. Pasal 26 halaman 484

UU PPN
1. Pasal 1A
2. Pasal 4A
3. Pasal 9
4. Pasal 13

UU KUP
1. Pasal 8
2. Pasal 9
3. Pasal 11
4. Pasal 13
5. Pasal 13A dihapus
6. Pasal 14
7. Pasal 15
8. Pasal 17B
9. Pasal 19
10. Pasal 27A
11. Ditambah Pasal 27B
12. Pasal 38
13. Pasal 44B

Mudah2an benar...