Reminder terkait pengecualian sanksi administrasi
KEP-62/PJ/2014 tanggal 25 Maret 2014
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian
Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara e-Filing
Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2013 secara eFiling melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi namun tidak melewati tanggal 30 April 2014 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan.
Baca selengkapnya di...
https://kelaspajak.github.io/f/kup/#Reminder%20terkait%20pengecualian%20sanksi%20administrasi
KEP-62/PJ/2014 tanggal 25 Maret 2014
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian
Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara e-Filing
Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2013 secara eFiling melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi namun tidak melewati tanggal 30 April 2014 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan.
Baca selengkapnya di...
https://kelaspajak.github.io/f/kup/#Reminder%20terkait%20pengecualian%20sanksi%20administrasi
kelaspajak.github.io
KUP
Mudahnya belajar perpajakan Indonesia
Berikut ini kami sampaikan daftar Frequently Asked Questions serta Jawabannya, dengan topik:
1. Insentif Perpajakan untuk WP Terdampak Wabah Virus Corona (PMK 23/PMK.03/2020), dan
2. Kebijakan Perpajakan dalam Perpu No. 1 Tahun 2020.
Daftar FAQ ini juga dapat dilihat di situs www.pajak.go.id/covid19.
Terima kasih.
Dit.P2Humas DJP
1. Insentif Perpajakan untuk WP Terdampak Wabah Virus Corona (PMK 23/PMK.03/2020), dan
2. Kebijakan Perpajakan dalam Perpu No. 1 Tahun 2020.
Daftar FAQ ini juga dapat dilihat di situs www.pajak.go.id/covid19.
Terima kasih.
Dit.P2Humas DJP
Pengajuan permohonan/pemberitahuan fasilitas pajak secara online terkait PMK-23/PMK.03/2020
Daftar PJAP dan service yang diberikan akan selalu berkembang. Daftar PJAP ini adalah nama perusahaannya. Adapun alamat web dan jenis layanan nya bisa dipantau di web https://pajak.go.id/id/index-pjap
Ambil contoh PT Achilles.. alamat webnya adalah online-pajak.com
Di situs pajak.go.id disebutkan online-pajak.com memiliki wewenang memberikan layanan efiling, efaktur dan ebilling.
Di situs pajak.go.id disebutkan online-pajak.com memiliki wewenang memberikan layanan efiling, efaktur dan ebilling.
Kalau ada yang protes soal layanannya. Jangan ngadu ke kring_pajak atau ke AR. Karena salah sambung. Tapi ke kontak helpdesk masing masing PJAP.
dijajal menu barunya di https://pajak.go.id/index-belajar-pajak
, kalau ada yang kurang masukkan kritik saran tentang webnya ke https://pajak.go.id/form/contact (bukan pengaduan pelayanan perpajakan)
, kalau ada yang kurang masukkan kritik saran tentang webnya ke https://pajak.go.id/form/contact (bukan pengaduan pelayanan perpajakan)
Fasilitas Pajak Alat Kesehatan dan Pendukungnya
untuk penanganan COVID-19
sesuai PMK-28/PMK.03/2020
untuk penanganan COVID-19
sesuai PMK-28/PMK.03/2020