⭐ Jangan Tunda Pajak
🔹 Para wajib pajak orang pribadi, terutama golongan menengah dan atas, diimbau tidak menunda pembayaran dan pelaporan pajaknya, untuk menunjukkan kepeduliannya atas bangsa ini dalam mengatasi masalah virus corona.
🔹 Pemerintah berencana mengeluarkan paket stimulus tangkal corona terbaru untuk sektor informal seperti ritel, rumah makan, pedagang asongan hingga pedagang kaki lima.
🔹 Para wajib pajak orang pribadi, terutama golongan menengah dan atas, diimbau tidak menunda pembayaran dan pelaporan pajaknya, untuk menunjukkan kepeduliannya atas bangsa ini dalam mengatasi masalah virus corona.
🔹 Pemerintah berencana mengeluarkan paket stimulus tangkal corona terbaru untuk sektor informal seperti ritel, rumah makan, pedagang asongan hingga pedagang kaki lima.
Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan yang menggunakan dana APBD menggunakan kode setor...
Anonymous Poll
16%
900
14%
910
65%
920
5%
930
PT status WP NonEfektif (ada Surat NE), Desember 2019.
gak disengaja dilapor Pph 21nya via efilling 😬 Bagaimana status WP nya sekarang?
gak disengaja dilapor Pph 21nya via efilling 😬 Bagaimana status WP nya sekarang?
Anonymous Poll
28%
Masih berstatus WP Non Efektif
72%
Berubah jadi WP aktif.
Tutorial pembayaran pajak menggunakan kode billing di pajak.go.id tampilan baru.
Baru posting hari ini..
https://youtu.be/zn00tvtRRdY
Baru posting hari ini..
https://youtu.be/zn00tvtRRdY
YouTube
Tutorial Pembayaran Pajak Menggunakan e-Billing
Tata cara pembayaran pajak menggunakan e-Billing.
WP PP23 yang memilih untuk menggunakan tarif pasal 17 atau sudah diatas 4,8M sesuai PMK215/2018 apakah dikategorikan WP baru, yang artinya Angsuran PPh Pasal 25 nya NIHIL ??
Anonymous Poll
65%
Iya, WP baru dengan Angsuran PPh Pasal 25 Nihil
15%
WP OPPT dengan Angsuran 0,75%
20%
Saya bingung
Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
diajukan ke kantor pajak cc ARnya
kiriman kak @Lalaquinn
catatan: jangan lupa ditindaklanjuti, jangan ajukan aja tapi setelah itu diam-diam aja
link ke sumber >> https://kelaspajak.github.io/fitur/lain-lain/#TPT-Angsuran%20PPh%20Pasal%2025
diajukan ke kantor pajak cc ARnya
kiriman kak @Lalaquinn
catatan: jangan lupa ditindaklanjuti, jangan ajukan aja tapi setelah itu diam-diam aja
link ke sumber >> https://kelaspajak.github.io/fitur/lain-lain/#TPT-Angsuran%20PPh%20Pasal%2025
#kpp #441 #MadyaBandung #406 #Cianjur #409 #Purwakarta #421 #Cimahi #422 #Tegallega #423 #Cibeunying #424 #Karees #425 #Tasikmalaya #428 #Bojonagara #429 #Cicadas #443 #Garut #444 #Majalaya #445 #Soreang #446 #Sumedang #442 #Ciamis #405 #Sukabumi
Kontak Online Kantor Pajak Se-Surabaya
Surabaya Sukomanunggal Kode KPP #604,
Surabaya Gubeng Kode KPP #606,
Surabaya Genteng Kode KPP #611,
Surabaya Sawahan Kode KPP #614,
Surabaya Simokerto Kode KPP #616,
Surabaya Karangpilang Kode KPP #618,
Surabaya Krembangan Kode KPP #605,
Surabaya Pabean Cantikan Kode KPP #613,
Surabaya Rungkut Kode KPP #615,
Surabaya Mulyorejo Kode KPP #619,
Surabaya Tegalsari Kode KPP #607,
Surabaya Wonocolo Kode KPP #609,
Madya Surabaya Kode KPP #631
Surabaya Sukomanunggal Kode KPP #604,
Surabaya Gubeng Kode KPP #606,
Surabaya Genteng Kode KPP #611,
Surabaya Sawahan Kode KPP #614,
Surabaya Simokerto Kode KPP #616,
Surabaya Karangpilang Kode KPP #618,
Surabaya Krembangan Kode KPP #605,
Surabaya Pabean Cantikan Kode KPP #613,
Surabaya Rungkut Kode KPP #615,
Surabaya Mulyorejo Kode KPP #619,
Surabaya Tegalsari Kode KPP #607,
Surabaya Wonocolo Kode KPP #609,
Madya Surabaya Kode KPP #631
Resume sekilas dr bacaan tadi :
PMK 23 tahun 2020 berlaku pada WP dengan KLU tertentu (tercantum dalam SPT Tahunan 2018) dan/atau Perusahaan KITE (wajib melampirkan KMK KITE-nya), dengan insentif berupa
1. PPh Pasal 21 untuk Pegawainya yang memiliki NPWP dan penghasilan di suatu masa tidak lebih dari 200jt, untuk pajak yang dijadikan sebagai tunjangan atau ditanggung pemberi kerja, wajib dibayarkan secara tunai. Melalui proses pemberitahuan (jangka waktu proses 5 hari kerja dan bisa ditolak), dan berlaku sejak masa pemberitahuannya.
2. PPh Pasal 22 Impor melalui SKB PPh Pasal 22 yang diproses dalam jangka waktu 3 hari kerja dan bisa ditolak
3. Angsuran PPh Pasal 25 diberikan pengurangan angsuran 30%. Melalui proses pemberitahuan dengan jangka waktu proses 5 hari kerja dan bisa ditolak
4. Pengembalian pendahuluan untuk SPT Masa PPN LB maksimal 5M
WP wajib membuat laporan realisasi untuk seluruh permohonannya paling lambat 20 Juli 2020 (masa April-Juni 2020) dan 20 Oktober 2020 (masa Juli-September 2020)
Semoga bermanfaat...
PMK 23 tahun 2020 berlaku pada WP dengan KLU tertentu (tercantum dalam SPT Tahunan 2018) dan/atau Perusahaan KITE (wajib melampirkan KMK KITE-nya), dengan insentif berupa
1. PPh Pasal 21 untuk Pegawainya yang memiliki NPWP dan penghasilan di suatu masa tidak lebih dari 200jt, untuk pajak yang dijadikan sebagai tunjangan atau ditanggung pemberi kerja, wajib dibayarkan secara tunai. Melalui proses pemberitahuan (jangka waktu proses 5 hari kerja dan bisa ditolak), dan berlaku sejak masa pemberitahuannya.
2. PPh Pasal 22 Impor melalui SKB PPh Pasal 22 yang diproses dalam jangka waktu 3 hari kerja dan bisa ditolak
3. Angsuran PPh Pasal 25 diberikan pengurangan angsuran 30%. Melalui proses pemberitahuan dengan jangka waktu proses 5 hari kerja dan bisa ditolak
4. Pengembalian pendahuluan untuk SPT Masa PPN LB maksimal 5M
WP wajib membuat laporan realisasi untuk seluruh permohonannya paling lambat 20 Juli 2020 (masa April-Juni 2020) dan 20 Oktober 2020 (masa Juli-September 2020)
Semoga bermanfaat...
Supaya tidak rancu.
Kewajiban menyampaikan SPT ada 2 yaitu secara elektronik dan manual (hardcopy).
Elektronik dibagi lagi yaitu efiling, eform dan e-SPT.
e-SPT bisa dilaporkan via djponline (efiling) atau ke TPT.
Jadi kalau WP sudah pernah lapor secara efiling, bisa juga diterima di TPT tapi dengan e-SPT.
Karena kewajibannya adalah menyampaikan secara elektronik bukan efiling.
Yang tidak bisa diterima di TPT adalah sudah lapor secara elektronik (efiling, eform, espt) kemudian lapor di TPT secara manual (hardcopy).
Link url:
https://kelaspajak.github.io/
Kewajiban menyampaikan SPT ada 2 yaitu secara elektronik dan manual (hardcopy).
Elektronik dibagi lagi yaitu efiling, eform dan e-SPT.
e-SPT bisa dilaporkan via djponline (efiling) atau ke TPT.
Jadi kalau WP sudah pernah lapor secara efiling, bisa juga diterima di TPT tapi dengan e-SPT.
Karena kewajibannya adalah menyampaikan secara elektronik bukan efiling.
Yang tidak bisa diterima di TPT adalah sudah lapor secara elektronik (efiling, eform, espt) kemudian lapor di TPT secara manual (hardcopy).
Link url:
https://kelaspajak.github.io/
kelaspajak.github.io
Home
Mudahnya belajar perpajakan Indonesia