Cara Cek server efaktur ยป http://svc.efaktur.pajak.go.id/wsdl/MasterFakturService.wsdl
Ini tandanya server berjalan bagus,
Ini tandanya server berjalan bagus,
Forwarded from Chintya
Link akses menu djponline direct
Ebiling : sse2.pajak.go.id
Efiling : efiling.pajak.go.id
Ebupot : ebupot.pajak.go.id
ESKD : eskd.pajak.go.id
IKSWP : infokswp.pajak.go.id
Mengubah hak akses: account.pajak.go.id/profil/hakakses
Konfirmasi NTPN : rumahkonfirmasi.pajak.go.id/konfirmasi/ntpn
Ebiling : sse2.pajak.go.id
Efiling : efiling.pajak.go.id
Ebupot : ebupot.pajak.go.id
ESKD : eskd.pajak.go.id
IKSWP : infokswp.pajak.go.id
Mengubah hak akses: account.pajak.go.id/profil/hakakses
Konfirmasi NTPN : rumahkonfirmasi.pajak.go.id/konfirmasi/ntpn
Mulai 1 April 2020 seluruh instansi pemerintah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, kepala urusan keuangan pemerintah desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban instansi pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.
Bagi instansi pemerintah yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang tunduk pada ketentuan tentang pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah.
Untuk itu mulai 1 April 2020, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapus NPWP bendahara pemerintah dan mencabut pengukuhan PKP atas bendahara penerimaan, serta menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah serta mengukuhkan PKP bagi instansi pemerintah yang bendahara penerimaannya sebelumnya telah dikukuhkan PKP...........
Bagi instansi pemerintah yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang tunduk pada ketentuan tentang pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah.
Untuk itu mulai 1 April 2020, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapus NPWP bendahara pemerintah dan mencabut pengukuhan PKP atas bendahara penerimaan, serta menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah serta mengukuhkan PKP bagi instansi pemerintah yang bendahara penerimaannya sebelumnya telah dikukuhkan PKP...........
Proses Bisnis eFaktur
Silakan:
https://kutt.it/10P6YB >> lain-lain >> eFaktur
atau
https://kelaspajak.github.io/fitur/lain-lain/#efaktur
#kelaspajakwithless
#eFaktur
#brevet
#freedownload
Silakan:
https://kutt.it/10P6YB >> lain-lain >> eFaktur
atau
https://kelaspajak.github.io/fitur/lain-lain/#efaktur
#kelaspajakwithless
#eFaktur
#brevet
#freedownload
HS Code versus Detail eFaktur ยป
https://kelaspajak.github.io/fitur/lain-lain/#DJBC-HS%20Code%20Search%20Engine
https://kelaspajak.github.io/fitur/lain-lain/#DJBC-HS%20Code%20Search%20Engine
Aspek Perpajakan Pembuat Konten Daring
Silakan download:
https://gum.co/ZdxCd/la9qiaz
atau
https://kelaspajak.github.io/fitur/aspekpajak/#Versi%20Ringan-Pembuat%20Konten%20Daring
#kelaspajakwithless
#instagrammers
#youtuber
#brevet
#freedownload
#pembuatkontendaring
#aspekpajak
Silakan download:
https://gum.co/ZdxCd/la9qiaz
atau
https://kelaspajak.github.io/fitur/aspekpajak/#Versi%20Ringan-Pembuat%20Konten%20Daring
#kelaspajakwithless
#instagrammers
#youtuber
#brevet
#freedownload
#pembuatkontendaring
#aspekpajak
Forwarded from Channel Diskusi Pajak
AspekPerpajakan #readymix khusus kelas aspekpajak https://kelaspajak.github.io/fitur/aspekpajak/#Versi%20Lengkap-Ready%20Mix%20Cement
Pengumuman
Jangan bayar PP23, dengan kode 423
Gak ada dasar hukumnya
Jangan bayar PP23, dengan kode 423
Gak ada dasar hukumnya
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi
- Mendaftarkan diri
- NPWP bukan untuk
- Menghitung pajak terutang
- Membayar pajak
- Melaporkan SPT
- Kewajiban pembukuan dan pencatatan
- Pembetulan SPT
- Pemeriksaan Pajak
- Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali
- Menunda/mengangsur pembayaran pajak
Untuk file
Silakan
Cek Classroom
#KUP
#kelaspajakwithless
#WPOP
#WPOrangPribadi
#brevet
- Mendaftarkan diri
- NPWP bukan untuk
- Menghitung pajak terutang
- Membayar pajak
- Melaporkan SPT
- Kewajiban pembukuan dan pencatatan
- Pembetulan SPT
- Pemeriksaan Pajak
- Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali
- Menunda/mengangsur pembayaran pajak
Untuk file
Silakan
Cek Classroom
#KUP
#kelaspajakwithless
#WPOP
#WPOrangPribadi
#brevet
Telat nonton 1917 gak masalah, asal jangan telat lapor SPT.
Segera minta Bukti Potong PPh pasal 21 ke bendahara/pemberi kerja, biar bisa segera lapor SPT
form 1721 A1 bagi Peg Tetap Swasta
form 1721 A2 bagi PNS/TNI/Polri
1721 VI (Tidak final) bagi pekerja bebas/pegawai tidak tetap/tenaga ahli/MLM/bukan pegawai
Segera minta Bukti Potong PPh pasal 21 ke bendahara/pemberi kerja, biar bisa segera lapor SPT
form 1721 A1 bagi Peg Tetap Swasta
form 1721 A2 bagi PNS/TNI/Polri
1721 VI (Tidak final) bagi pekerja bebas/pegawai tidak tetap/tenaga ahli/MLM/bukan pegawai