Channel Diskusi Pajak
11.7K subscribers
1.77K photos
73 videos
190 files
3.03K links
Info perpajakan
Download Telegram
# Silakan dicoba Rumah KoDok DJPonline
Cara Cek server efaktur ยป http://svc.efaktur.pajak.go.id/wsdl/MasterFakturService.wsdl

Ini tandanya server berjalan bagus,
Forwarded from Chintya
Link akses menu djponline direct
Ebiling : sse2.pajak.go.id
Efiling : efiling.pajak.go.id
Ebupot : ebupot.pajak.go.id
ESKD : eskd.pajak.go.id
IKSWP : infokswp.pajak.go.id

Mengubah hak akses: account.pajak.go.id/profil/hakakses

Konfirmasi NTPN : rumahkonfirmasi.pajak.go.id/konfirmasi/ntpn
Mulai 1 April 2020 seluruh instansi pemerintah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, kepala urusan keuangan pemerintah desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban instansi pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.
Bagi instansi pemerintah yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang tunduk pada ketentuan tentang pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah.
Untuk itu mulai 1 April 2020, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapus NPWP bendahara pemerintah dan mencabut pengukuhan PKP atas bendahara penerimaan, serta menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah serta mengukuhkan PKP bagi instansi pemerintah yang bendahara penerimaannya sebelumnya telah dikukuhkan PKP...........
Selamat Jalan Gus Sholah ๐Ÿ™
menu baru e-PHTB menu di pajak.go.id
๐Ÿ‘1
silakan cek kelas pajak #sharingbedahkasus dan #KUP ๐Ÿ‘๐Ÿ‘
Rancangan Omnibus Law
Pengumuman

Jangan bayar PP23, dengan kode 423

Gak ada dasar hukumnya