Channel Diskusi Pajak
11.7K subscribers
1.77K photos
73 videos
190 files
3.03K links
Info perpajakan
Download Telegram
pengumuman

Mulai januari 2020 lapor dan buat billingnya pake djponline aja ya.
SPOP PBB 2020

Jika menggunakan SPOP lama, maka dianggap tidak disampaikan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2019 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk Excel.

Seharusnya ada tambahan surat penyataan

Download melalui https://s.id/kelaspajakwithless >> lain-lain >> PBB

#kelaspajakwithless
#pbb
#berbagifile
#spoppbb
Aspek Perpajakan Arsitek

silakan didownload melalui https://s.id/kelaspajakwithless >> Aspek Perpajakan Industri
atau melalui link bio


https://instagram.com/kelaspajakwithless


#kelaspajakwithless
#aspekpajak
#arsitek
# Silakan dicoba Rumah KoDok DJPonline
Cara Cek server efaktur ยป http://svc.efaktur.pajak.go.id/wsdl/MasterFakturService.wsdl

Ini tandanya server berjalan bagus,
Forwarded from Chintya
Link akses menu djponline direct
Ebiling : sse2.pajak.go.id
Efiling : efiling.pajak.go.id
Ebupot : ebupot.pajak.go.id
ESKD : eskd.pajak.go.id
IKSWP : infokswp.pajak.go.id

Mengubah hak akses: account.pajak.go.id/profil/hakakses

Konfirmasi NTPN : rumahkonfirmasi.pajak.go.id/konfirmasi/ntpn
Mulai 1 April 2020 seluruh instansi pemerintah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, kepala urusan keuangan pemerintah desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban instansi pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.
Bagi instansi pemerintah yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang tunduk pada ketentuan tentang pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah.
Untuk itu mulai 1 April 2020, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapus NPWP bendahara pemerintah dan mencabut pengukuhan PKP atas bendahara penerimaan, serta menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah serta mengukuhkan PKP bagi instansi pemerintah yang bendahara penerimaannya sebelumnya telah dikukuhkan PKP...........
Selamat Jalan Gus Sholah ๐Ÿ™
menu baru e-PHTB menu di pajak.go.id
๐Ÿ‘1