Channel Diskusi Pajak
11.7K subscribers
1.77K photos
73 videos
190 files
3.03K links
Info perpajakan
Download Telegram
Aspek Pajak Katering
Download melalui link bio 👇🏻 di profil


#berbagifile
https://instagram.com/kelaspajakwithless
Mulai tanggal 11 November 2019, terhadap pengajuan dokumen kepabeanan akan dilakukan validasi kepatuhan pelaporan perpajakan. Reject atas pengajuan dokumen PIB dan dokumen di TPB, akan dilakukan dalam hal Pengguna Jasa Kepabeanan (Importir, PPJK, dan Pengusaha TPB) tidak memenuhi kewajiban perpajakan berupa:
1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan/atau
2. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 3 (tiga) masa pajak terakhir dalam hal Pengguna Jasa Kepabeanan mempunyai status sebagai Pengusaha Kena Pajak
sesuai dengan PMK 179/KM.01/2016 tentang Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Dirjen Pajak Per-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan.

Segera hubungi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk memenuhi kewajiban perpajakan Anda.
👍1
Aspek Pajak Pekerjaan Bebas
Download melalui link bio ☝️ di profil


#berbagifile
#pekerjaanbebas
#download
https://instagram.com/kelaspajakwithless
Aspek Perpajakan
Pedagang Perantara/ Makelar

link download ada di bio

https://instagram.com/kelaspajakwithless
#makelar
#aspekpajak
Sharing Bedah Kasus Pajak CA

masih banyak yang belum kumpul tugas 😀 kelas room

link kelas 🔗 https://s.id/83uPY
pengumuman-rekrutmen-cpns-kemenkeu-ta-2019.pdf
307.6 KB
Pengumuman Rekrutmen CPNS di lingkungan Kemenkeu 2019
.
Kau bilang kau tak pernah lelah, meskipun kadang kau terlihat payah
.
Kau bilang kau tak pernah letih, meskipun kadang kau tertatih
.
#SelamatHariAyah
sangat mudah bukan? 😉
Pajak Bertutur, 22 November 2019, Serentak di Seluruh Indonesia
🙏🙏
Bikin billing hari jumat dan sabtu besok bisa, tapi bayar billingnya baru bisa mulai hari Minggu tanggal 24 Nov 2019.

Harap bersabar, ini ujian.
Selamat Hari Guru Nasional
pengecualian sanksi
KEP-692_PJ_2019.pdf
834.9 KB
pengecualian sanksi SPT Masa PPh 20 November 2019