Program Kartu Sakti yang ditawarkan dalam kampanye Capres Petahana Joko Widodo, menjadi bahasan menarik netizen. Menjadi menarik karena ternyata merupakan program lama pemerintah, hanya saja direncanakan akan diterbitkan kartunya.

Klik rangkuman redaksi tentang 3 kartu sakti tersebut dibawah ini :

http://www.tabloidlugas.com/2019/04/diskusi-netizen-3-program-kartu-jokowi-produk-lama-kemasan-baru.html?m=1

Terancam Jiwanya, Pengungkap 17,5 Juta DPT Bermasalah Dikawal Ketat

Nyawa Direktur Informasi dan Teknologi (IT) di Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Agus Maksum, dikabarkan dalam kondisi terancam. Direktur Media dan Informasi BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusomo mengungkapkan, saat ini, terjadi rentetan ancaman pembunuhan terhadap penanggungjawab bidang IT di kubu 02 tersebut.

“Beberapa hari yang lalu, terpaksa saya tugaskan beberapa sekuriti untuk jaga beliau 24 jam. Karena sejak pekan lalu, nyawa beliau diancam,” ungkap Hashim di Jakarta, Kamis (11/4).

Hashim tak mengungkapkan ancaman pembunuhan terhadap Agus Maksum itu dilakukan oleh siapa, atau dari kelompok mana. Namun yang pasti, adik kandung Prabowo Subianto itu mengatakan, istri, dan anak-anak Agus Maksum juga diancam akan dibunuh. “Saya bersaksi, bahwa nyawa beliau diancam oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Hashim.

Ia menilai, ancaman terhadap Agus Maksum ada kaitannya dengan persoalan Pemilu 2019. Karena selama ini, Agus Maksum menjadi orang yang paling rutin melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pun juga kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang sejumlah kejanggalan-kejanggalan dalam sistem IT penyelenggara pemilu. Termasuk juga dalam penyisiran pemilih invalid menuju Pemilu 2019. “Karena keterangan-keterangan beliau, membuat banyak pihak yang tidak senang,” kata Hashim.

Lalu siapa sebenarnya Agus Maksum? Ia sebetulnya bukan tokoh yang tenar di internal BPN. Namun ia menjadi aktor utama dalam pengungkapan 17,5 juta data invalid dari sekitar 196 juta daftar pemilih tetap (dpt) sementara Pemilu 2019. Data invalid temuannya itu, ia sisir sejak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan daftar pemilih potensial pemilu (dp-4) yang menjadi basis data dpt-sementara bagi KPU.

Temuan 17,5 juta pemilih invalid tersebut, tiga kali dilaporkan BPN kepada KPU. Pertama pada Desember 2018, dan Februari, serta Maret 2019. Laporan tentang 17,5 juta data invalid versi BPN itu pula yang membuat KPU sampai hari ini belum menetapkan dpt final Pemilu 2019. Semestinya, KPU merilis dpt final pada 17 Maret lalu.

Akan tetapi, upaya validasi dari KPU atas data invalid versi BPN, yang membuat pengumuman dpt final dimolorkan. Padahal, pencoblosan Pemilu 2019, terjadwal pada 17 April mendatang. Menengok data Agus Maksum, data 17,5 juta pemilih invalid terdiri dari sekitar delapan kategori. Namun dari delapan tersebut, umumnya berada dalam tiga masalah utama. Yaitu, soal 9,8 juta data pemilih invalid yang bertanggal dan bulan lahir seragam 01/01.

Kedua, data pemilih invalid tanggal dan bulan lahir yang sama 01/07 sebanyak sekitar 2,5 juta. Dan ketiga, data pemilih invalid bertanggal dan bulan lahir seragam 31/12, sebanyak sekitar lima jutaan. Selain itu, data invalid juga ada dalam kategori penggunaan NIK yang inkonsisten di beberapa nama calon pemilih. Serta, sejumlah kasus tentang temuan kartu keluarga manipulatif.

https://t.me/tabloidlugas/1095
(ROL)

Jokowi Anggap Paslon 02 Belum Jawab Soal eSport. Benarkah?

Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyinggung jawaban capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang pertanian pada pertanyaannya mengenai eSport.

"Tadi saya bertanya mengenai pengembangan eSport, Mobile Legend. Saya sebetulnya mau cerita mengenai PUBG, DOTA, tapi karena jawaban bapak tadi pertanian, saya jadi kok nggak sambung, ya nggak apa-apa, maaf," ujar Jokowi dari atas panggung debat di The Sultan Hotel Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Jokowi memang menanyakan tentang strategi Prabowo tentang pengembangan eSport. Lalu Prabowo memberi isyarat mempersilakan Sandiaga yang menjawab dan ditimpali Sandi dengan mengatakan, "You wanna test your vice president? Terimakasih Pak Presiden."

Simak videonya.

https://t.me/tabloidlugas/1096

(NET Yogya)

Usai Debat Sandi Langsung Pergi Umrah

"Bismillah Langsung ke airport setelah debat untuk menjalankan ibadah umroh.. Mohon do’a nya teman-teman semua 💙 Alhamdulillah sempat bertemu dengan Atheera dan Amyra anak-anakku yang baru saja sampai dari USA. Please take care of Sulaiman ya cantik love you all so much 😘" tulis Mpok Nur, sapaan akrab istri dari cawapres Sandiaga Uno di akun instagramnya.

Mpok Nur mengunggah video saat ia bersama sang suami ke bandara dan sempat bertemu dua anaknya yang baru kembali dari Amerika.

Sandiaga Uno bersama istri langsung berangkat menjalankan ibadah umrah usai debat, guna mengisi hari tenang 14-16 April 2019. Ia berangkat ke bandara dari lokasi debat di Hotel Sultan, Jakarta.

Adapun Prabowo Subianto kembali ke kediaman di Jalan Kertanegara IV guna melakukan evaluasi sambil berdiskusi dengan jajaran BPN.

https://t.me/tabloidlugas/1097

Pentolan Relawan Jokowi Berkumpul di Monas. Ini yang Dilakukan!

Pentolan relawan yang mendukung Jokowi pada Pilkada DKI 2012 dan Pilpres 2014 berkumpul di Monas. Mereka diantaranya Ketua Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Muhammad Djumhur Hidayat, Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sjafti Hidayat, mantan Sekjen Pro Jokowi (Projo) Guntur Siregar, Ketua Jokowers Dadan Hamdani, Ketua Aliansi Perguruan Tinggi Feby Lintang, pengurus Jokowi Garis Keras, pengurus Fanatik Jokowi, dan pengurus Barisan Kotak-kotak Kita Jokowi. 

Mereka di Taman Aspirasi Monas itu, pada Jumat (12/4) pekan ini, mendeklarasikan sikap politik beralih dukungan ke Prabowo - Sandi.

Dalam deklarasi ini mereka mengusung tagar #GerakanParaMantan dan #KapokPilihJokowi. 

"Kita kecewa dan sangat marah kepada Jokowi karena apa yang terjadi selama 4,5 tahun pemerintahannya, tidak seperti yang dijanjikan dan yang kita bayangkan. Semua bohong," kata Djumhur saat berorasi. 

Ia mengaku mulai kecewa kepada Jokowi setelah mantan walikota Solo yang dilantik menjadi Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014 itu menerbitkan PP Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menghapus sistem tripartid dalam pembahasan UMP, dan disandarkan pada formula inflasi serta pertumbuhan ekonomi secara nasional, sehingga kehidupan buruh yang sudah sulit, menjadi semakin sulit.

Kekecewannya makin menggunung ketika Jokowi juga membuat kebijakan yang menghapus kewajiban bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk bisa berbahasa Indonesia, dan kebijakan-kebikakan lain yang akhirnya membuat TKA, khususnya dari China, membanjiri Tanah Air. 

"Saya juga melihat makin lama pemerintahan Jokowi semakin otoriter seperti Orde Baru, dan cenderung melanggar HAM, sehingga kebebasan berbicara dan berpendapat pun diberangus. Saya khawatir kalau kita tidak bertindak, kita takut kehidupan kita sehari-hari juga diinteli dan dimata-matai. Bahkan bukan mustahil kita juga akan ditangkapi jika mereka tahu kita tidak lagi mendukung dan berbalik mengkritisinya," kata Djumhur.

Djumhur menilai apa yang dilakukan Pemerintahan Jokowi telah mengkhianati perjuangan para pejuang reformasi yang menumbangkan Orde Baru demi memiliki kehidupan bernegara yang demokratis, dan tidak sesuai dengan apa yang dulu digembar-gemborkan, yang membuat ia dan kawan-kawannya ikhlas mendukung Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi Presiden RI.

Dalam rilis yang dibagikan kepada media, para relawan yang pernah masuk dalam Tim Transisi dan tim-tim lain yang dibentuk di awal pemerintahan Jokowi itu mengaku menyesal memilih Jokowi karena nyatanya, dalam 4,5 tahun pemerintahan Jokowi, mereka hanya melihat berbagai kegagalan dan berbagai persoalan yang membuat kehidupan bernegara pun menjadi tak nyaman. 

Kegagalan itu antara lain terjadi pada program Revolusi Mental yang disebabkan oleh status Jokowi yang hanya sebagai petugas partai yang tidak bisa melakukan perubahan karena berada dalam kendali partai tempatnya berlindung. 

Mereka juga menyebut Jokowi gagal melaksanakan Nawacita, program yang ikut mereka susun sebagai acuan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan, karena dalam perjalanannya Nawacita menjadi Nawaduka bagi rakyat karena berbagai persoalan ekonomi yang diperburuk dengan semakin terbelitnya negara dalam lingkaran utang yang mematikan.

"Manajemen pemerintahan amburadul, karena hanya di pemerintahan Jokowi karpet mereka digelar bagi ketua partai untuk mengintervensi Istana melalui lembaga bertameng Pancasila," kata para relawan itu melalui rilisnya. 

Mereka berharap, dengan mencabut dukungan untuk Jokowi dan mengalihkannya kepada Prabowo-Sandi, mereka dapat memperbaiki kesalahan karena baru di era Jokowi pula persatuan masyarakat Indonesia hancur dan masyarakat terbelah akibat politik jahat bermodus adu domba berbasis politik identitas atas dasar agama dan kesukuan.

https://t.me/tabloidlugas/1098
rmol

Bawaslu Belum Tanggapi Petisi Pemilu Ulang di Sidney

Proses pemungutan suara di Sydney menjadi sorotan sejumlah pihak, karena banyak pemilih tidak dapat memberikan suara mereka di Town Hall dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) pada Sabtu (13/4/2019).

Sekitar 400 orang tidak dapat memberikan suaranya karena tempat pemungutan suara yang disewa panitia harus tutup pada pukul 18.00 waktu setempat.

Ditanya adanya petisi yang mendesak dilakukannya pemilu ulang di Sydney, Bawaslu enggan menjawab.

"Itu sedang didiskusikan malam ini. Saya tidak mau melampaui apa yang sedang didiskusikan sekarang," ujar anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar.

Komisi Pemilihan Umum juga masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perihal proses pemungutan suara di Sydney yang bermasalah.

"Perlu ada rekomendasi resmi Bawaslu," kata Komisioner KPU Ilham Saputra.

https://t.me/tabloidlugas/1099

ICW Kecewa Para Menteri Kabinet Jokowi Tak Lapor Harta Kekayaan

“Data ini mengecewakan, para menteri tidak patuh lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara),” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhan di Kantor ICW, Jakarta, Ahad (14/4/2019) sebagaimana dilansir Teropong Senayan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan sikap para menteri di jajaran kabinet Jokowi, yang hingga 31 Maret 2019 tak tidak ada satu pun yang melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW menelusuri laman ACCH-KPK, e-LHKPN, dan Pantau LHKPN pada 8 April, dan hanya satu menteri yakni Mendag Enggartiasto Lukito yang melaporkan hartanya pada 2017.

Beberapa menteri seperti Menkeu Sri Mulyani, MenESDM Ignasius Jonan, Menko Polhukan Wiranto, dan Mendes Eko Putro terakhir melaporkan pada 2016.

Sebagian besar menteri melaporkan hartanya terakhir pada 2014, tak lama setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi anak buahnya. Mereka diantaranya Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menlu Retno Marsudi.

Pantauan ICW terdapat beberapa menteri yang tidak pernah melaporkan hartanya setelah menjabat. Mereka diantaranya Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi AAGN Puspayoga, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menhub Budi Karya, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

ICW mengingatkan bahwa undang-undang mengatur pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala setiap tahun paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

https://t.me/tabloidlugas/1100

SETELAH DITUDUH MONEY POLITICS, UANG SAKSI GERINDRA DITAHAN POLISI


Partai Gerindra membantah caleg Gerindra dari Dapil Riau 2 yang ditangkap oleh Tim Gakkumdu Pekanbaru bersama tiga orang kader Gerindra terlibat money politik. Menurutnya, uang yang disita saat penangkapan sebanyak Rp 506 juta adalah uang saksi.

“Itu bukan money politik, tapi mereka yang ditangkap itu kader partai gerindra yang ditugaskan untuk menyampaikan bantuan saksi partai pemilu. Hanya kebetulan saat itu ada seorang caleg,” kata Miftah Nur Sabri, salah seorang caleg Partai Gerindra Dapil Riau 1 yang juga Jubir BPN Prabowo-Sandi, Selasa (16/4) malam.

Gerindra menyayangkan pernyataan yang dibuat polisi dan Bawaslu yang menyebutkan Caleg Gerindra terlibat money politik

“Itu fitnah dan framing yang dibuat oleh pihak kepolisian dan bawaslu. Mestinya mereka klarifikasi dulu. Itu adalah uang untuk saksi Partai Gerindra di Riau. Ini memang resmi, mereka punya surat tugas,” tegasnya.

Menurutnya, kalau memang uang itu untuk serangan fajar, kenapa di sana ada daftar kabupaten, khan mestinya serangan fajar itu langsung ke desa,” tambah Miftah.

Disebutkan, keempat orang yang ditangkap tim Gakkumdu Pekanbaru itu, malam ini akan pulang, karena memang tidak ada pelanggaran apa-apa.

Sayangnya, uang sebanyak Rp 506 juta yang diperuntukan untuk saksi Partai Gerindra masih ditahan polisi.

“Malam ini akan pulang, karena memang tidak ada pelanggarn apa-apa, bukan money politik. Tapi duitnya ditahan, dan ini kita bisa menyimpulkan tujuan agar duit saksi gerindra tidak sampai.”

Sebelumnya dalam jumpa pers di Mapolresta Pekanbaru, Selasa sore, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Susanto menyebutkan Tim Gakkumdu Pekanbaru menangkap empat orang dalam kasus dugaan serangan fajar di salah satu hotel berbintang di Jalan Sudirman dengan barang bukti uang sebanyak Rp 506 juta. Dana tersebut bersumber dari caleg Gerindra Dapil Riau II.

https://t.me/lugasnews_riau_kepri/47

Bawaslu Minta Copot Dua PPLN Malaysia Termasuk Wakil Dubes

"Sebagian surat suara yang masuk PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Kuala Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas luber Jurdil. Dengan demikian, PPLN terbukti secara sah tidak melaksanakan tugas secara objektif transparan dan profesional," ujar anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, Selasa 16 April 2019. 

Oleh sebab itu, Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengganti dua orang PPLN Malaysia. 

Hal ini bertujuan agar terhindar dari masalah konflik kepentingan dalam proses Pemilu ini. 

"Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU RI untuk mengganti PPLN [Malaysia] sebanyak dua orang, atas nama Bapak Krisna (KU Hanan) sebagai Wakil Duta Besar (Indonesia untuk Malaysia) yang menurut kami untuk menghindari konflik kepentingan agar perlu diganti, dan Bapak Djajuk Nashir," ujar Rahmat. 

Pemberhentian dua orang itu bertujuan agar berjalan dengan baik serta menjaga profesionalitas dalam penyelenggara Pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia.

https://t.me/tabloidlugas/1102
rn/viva

Viral Video Kecurangan Secara Massif dan Terbuka. AHY: Gunakan Jalur Hukum

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat menegaskan sengketa hasil Pemilu harus dibawa ke jalur hukum.

AHY meminta agar segala indikasi kecurangan segera dilaporkan ke pihak berwenang. Pelaporan ini menurut AHY harus disertai bukti-bukti.

"Dan segala sesuatunya lebih baik diserahkan atau pun menggunakan jalur hukum, karena ini negara hukum maka gunakan hukum yang berlaku di negara kita termasuk dalam menyelesaikan sengketa dalam pemungutan suara," ujar AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Jl Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019).

AHY juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dan tidak membuat kesimpangsiuran informasi di masyarakat terkait penghitungan suara.

https://t.me/tabloidlugas/1104
det

PILPRES 2019: KPU JEBOL, KEDAULATAN NKRI RUNTUH

[Mencermati Cyber Crime]

Pesta demokrasi 17 April 2019 usai digelar, perhitungan hasil suara oleh lembaga resmi [KPU] on progress. Rakyat harap-harap cemas menanti hasil finalnya, di sisi lain mengkawatirkan kompleksitas ekses dari pemilu terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan keamanan.

Rakyat mendambakan pemilu 2019 berjalan transparan, jujur dan adil bahkan berkeadaban. Jurdil, transparan dari sejak proses awal, saat pelaksaan, jurdil dan transparan di proses hitung suara.

Semua mendambakan dari proses awal hingga akhir tidak cacat oleh tindakan kecurangan yang meruntuhkan prinsip jurdil dan berkeadaban guna melahirkan kepemimpinan baru yang legitimate dan bermartabat.

Jika obyektif lakukan monitoring dan kajian elaboratif terhadap semua proses diatas, akan kita temukan adanya indikasi-indikasi persoalan terkait kinerja, integritas dan kapabilitas KPU, Bawaslu/Panwaslu, oknum-oknum di luar lembaga resmi penyelenggara pemilu terindikasi mencederai proses dengan lakukan kecurangan.

KPU adalah lembaga negara, posisinya sangat krusial karena dari proses yang ditangani KPU ini akan lahir sosok pemimpin baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan siapapun yang memecundangi KPU itu sama artinya mencederai bahkan meruntuhkan kadaulatan NKRI.

Harus disadari bicara kedaulatan itu juga bicara ancaman apa yang bisa membahayakan atau meruntuhkannya. Misal banyak tindak kejahatan terjadi, tapi tidak semua tindak kejahatan itu bisa menggoyang kedaulatan.

Korelasinya dengan pemilu 2019, kita sadar dihadapkan pada kejahatan luar biasa (exstra ordinary crime) yaitu kejahatan siber (cyber crime).

Kenapa cyber crime adalah kejahatan luar biasa? Korelasinya dengan KPU & Pilpres, jelas jika kejahatan ini tidak bisa dicegah, diatasi, diamputasi maka kejahatan ini menjadi "penentu" siapa menang dan siapa kalah, siapa jadi pemimpin dan siapa akan dipimpin. Artinya urusan puncak politik berbangsa dan bernegara diacak-acak oleh segerombolan penjahat.

Semua pakar IT dan cyber crime sangat paham bahwa sebelum dan sejak perhitungan hasil pilpres 17 April 2019 para peretas jahat mencoba mengambil alih IT KPU.

Penjahat cyber ini prabayar, bekerja karena order pihak tertentu. Mereka berjejaring layaknya mafia internasional, bekerja bisa dengan save house di berbagai negara mulai dari Cina, Rusia, Amerika, Hongkong, atau lainnya. Dan realitas empirik saat ini KPU dalam bahaya besar, dibawah bayang-bayang kejahatan cyber.

Logikanya, perhitungan resmi di tangan KPU. Dan tabulasi resmi yang dimana publik bisa menyaksikan adalah tabulasi KPU. Namun jika paparan tabulasi resmi tersebut ternyata produk "sihir" dari mafia pelaku cyber crime itu artinya kedaulatan NKRI runtuh. Para penjahat menjadi penentu hasil akhir.

KPU sebagai lembaga negara harusnya juga di__backup__ atau bersinergi dengan lembaga negara yang berkompeten amankan IT KPU seperti Lemsaneg (Lembaga sandi negara), BSN (Badan Siber Nasional), TNI, POLRI, BIN, dan Kemenkominfo yang juga punya teknologi mutakhir.

Kalau IT KPU jebol itu artinya kedaulatan NKRI runtuh. Dan alat atau lembaga negara yang berfungsi menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI apakah hanya bisa berpangku tangan menjadi penonton tanpa sigap bekerja demi rakyat dan negara?

Pelaku Cyber Crime harus ditangkap dan diadili. Kejahatan mereka pada proses perhitungan pemilu 2019 akan menggoncang keamanan Indonesia.

Rakyat berharap alat negara penjaga kedaulatan juga memastikan kerja KPU aman dari rongrongan pihak manapun, KPU transparan menjamin hasil akhir dari kontestasi pilpres 2019 adalah produk kerja jurdil, transparan, berkeadaban dan minus intervensi para penjahat cyber yang diorder oleh pembajak demokrasi!

Kisaran 25 trilyun rupiah dianggarkan untuk pemilu 2019, tapi jika nilai akhir adalah produk kecurangan dan kejahatan sistematis, sangat mungkin rakyat akan bangkit melawan.[]

Jakarta, Kamis 18 April 2018
Harits Abu Ulya~Pengamat Intelijen & Terorisme

https://t.me/tabloidlugas/1111

PP Muhammadiyah: Capres Jangan Provokatif dan Saling Klaim Kemenangan

Pasca pemungutan suara para 17 April, Muhammadiyah meminta kepada kedua kubu capres - cawapres untuk tidak mengeluarkan pernyataan saling klaim kemenangam sambil menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI).

“Jangan mengeluarkan pernyataan provokatif yang berpotensi menimbulkan gejolak pasca pelaksanaan pemilu 2019,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Dik Tiro, Kamis (18/4/2019).

Soal hasil hitung cepat yang dirilis lembaga-lembaga survei, Haedar menghargai atas data yang telah didapatkan dengan berbagai metode yang menyertainya. Namun, Muhammadiyah meminta kubu 01 maupun 02 tak saling klaim kemenangan dengan dasar survei yang kemudian bisa menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Klaim kemenangan dalam politik itu hal normal tapi kami mengajak masyarakat bahwa patokan kemenangan pemilu tetap hasil perhitungan KPU, bukan survei internal maupun eksternal, semua pihak sebaiknya menerima secara objektif dan legawa proses itu” terangnya.

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas menambahkan, masyarakat sipil dan lembaga negara yang berkewenangan dapat ikut serta mengawal perhitungan suara di KPU sebagai bagian cek and balances juga kontrol.

“Lewat cek and balance ini KPU bisa lebih hati-hati bekerja karena ini menyangkut tanggung jawab pada masyarakat. Bagaimana Pemilu ini menghasilkan kemenangan secara obyektif sekaligus memegang prinsip kejujuran,” terang Busyro Muqqodas, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah.

https://t.me/tabloidlugas/1112

Gunung Agung Erupsi, Sejumlah Wilayah Terpapar Hujan Abu

Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, mengalami erupsi pada Minggu (21/4) pukul 03.21 Wita.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali menyatakan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat erupsi. Namun, sejumlah daerah terpapar hujan abu.

Abu membubung hingga 2.000 meter dari atas puncak, atau 5.142 meter di atas permukaan laut, condong mengarah ke Barat Daya.

Paparan hujan abu di wilayah kabupaten Katang Asem meliputi Kecamatan Selat (Bukit Galah, Sebun, Telung Bhuana, Badeg Tengah, Badeg Dukuh, Perang Sari, Geriana Kauh, Tegeh Amertha Bhuana, Pura Pasar Agung Sebudi, Br. Pura Sebudi).

Di Kecamatan Bebandem hujan abu meliputi Banjar/Dusun Nangka, Banjar Bukit Paon, wilayah Banjar Butus bagian atas, Banjar Yeh Kori Jungutan, Desa Sibetan bagian atas.

Hujan abu juga terjadi di Kabupaten Bangli, Klungkung, Badung dan Kota Denpasar.

https://t.me/tabloidlugas/1113

Ditagih Potong Leher, La Nyalla Mattalitti Ngeles Begini

Ketua MPW Pemuda Pancasila Jatim, La Nyalla Mattalitti angkat bicara terkait janji potong leher jika Capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf kalah di Madura dari Prabowo-Sandi.

Ketika kini Prabowo unggul di Madura, La Nyalla Mattalitti berkilah bahwa sebenarnya tantangan tersebut bukan untuk menantang kubu Prabowo-Sandi maupun orang Madura, melainkan untuk kader dan anggotanya.

Sebagaimana diketahui, ia berbicara soal tantangan potong leher itu di depan kelompok relawan Jakarta Anak Muda Satu (JAMS) di Rumah Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin DKI Jakarta, Jalan Borobudur, Jakarta, Rabu (24/10/2018) malam. Kala itu La Nyalla Mattalitti berjanji untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Madura, salah satu basis suara Prabowo, dengan perolehan lebih dari 70 persen suara. Dia bahkan siap berkorban untuk itu.

"Potong leher saya kalau Madura bisa menang suara Prabowo. Dulu Madura bisa memenangkan Prabowo. Tapi sekarang saya akan turun langsung dan memenangkan Jokowi. Saya akan menangkan Jokowi-Ma’ruf di atas 70 persen," kata La Nyalla.

Alih-alih ngeles, ia justru bercerita kalau dirinya memimpin beberapa organisasi dan yayasan mulai dari pemuda pancasila, KADIN, KONI dan yayasan La Nyalla Academia yang sudah berkiprah selama 20 tahun di Jawa Timur. "Saya memiliki kader!" kata La Nyalla menunjukkan pengaruh bahwa kadernya tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim termasuk di Madura.

https://t.me/lugasnewsjatim/5

Polda Jambi Tangkap Caleg PDIP, Panwascam dan ASN Pelaku Pembakar Kotak Suara

Pelaku pembakaran 13 kotak kotak suara di TPS 1, 2 dan 3 pada 18 April 2019 di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi, ditangkap polisi.

Dua orang pelaku bernama RJ (31) tahun, adalah Panwascam Desa Tanjung Karang; Kharul Saleh (53), adalah caleg PDIP Koto Padang, Kecamatan Tanah Rampung, Kerinci. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan satu orang ASN berinisial Az (55) menyerahkan diri di Polres Kerinci.

"Benar ada dua orang sudah ditetapkan polisi dan sudah jadi tersangka dan satu orang PNS masih sebagai saksi," kata Jumiral, Bawaslu Sungai Penuh.

AKBP Edi Faryadi, Reskrimum Polda Jambi, membenarkan penangkapan dua tersangka. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah penduduk.

https://t.me/lugasnews_sumsel/65
viva

Ada Bensin di Lokasi Terbakarnya Gudang Logistik Pemilu Sumbar

Kebakaran gudang penyimpanan logistik Pemilu 2019 di Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Senin (22/4) dini hari hanguskan kotak dan surat suara. Tak jauh dari tempat kejadian, ditemukan dua botol minuman berisi sisa bensin, tergeletak di dekat pintu gudang.

Penemuan botol itu terjadi pada Senin (22/4) dini hari saat proses pemadaman api.

Polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan.

"Semuanya kita dalami. Tapi sekarang sudah ditangani oleh Tim Inafis Polda Sumbar. Belum tahu apakah memang ada kesengajaan atau tidak. Belum bisa kita simpulkan. Masih menunggu olah TKP," kata Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Ferry Herlambang.

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga warga sekitar. Juga ikut diamankan beberapa jenis barang bukti untuk kebutuhan proses penyelidikan.

KPU memastikan sudah mengamankan dokumen pemilu terkait terbakarnya gudang penyimpanan kotak suara di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

"Dokumen-dokumen sudah diamankan sebagaimana mestinya. Terutama dokumen C1 di setiap TPS itu kan juga sudah diketahui oleh publik secara luas. Jadi tidak ada persoalan," kata komisioner KPU Wahyu Setiawan di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

https://t.me/lugasnews_sumbar/50

Tabrakan Kapal Ferry di Merak-Bakauheni, Diduga Navigasi Kapal Tak Berfungsi

Tabrakan kapal ferry di jalur penyeberangan terpadat di Indonesia, antara KMP Windu Karsa Dwitya dan KMP Virgo 18 pada Senin (22/4) pukul 16.30 wib menimbulkan berbagai spekulasi. Banyak yang tak percaya, mengapa dua kapal yang tiap hari melintasi jalur itu dan lebarnya jalur masih terjadi tabrakan.

Tak sedikit yang menduga sistem navigasi kapal tidak berfungsi. "Harusnya untuk trafik yang sibuk seperti jalur Merak-Bakauheni, mesti ada ruang kontrol yang dilengkapi dengan atutomatic identivication system (AIS) untuk mendeteksi lokasi kapal dengan global position system (GPS). Jadi, ketika akan terjadi tabrakan sudah diketahui dari ruang kontrol," kata GM Pelabuhan Panjang, Drajat Sulistyo, Selasa (23/4/2019).

Seharusnya, KMP Windu Karsa Dwitya tidak boleh lagi beroperasi di jalur Merak-Bakauheni mengacu pada Permenhub PM 88/2014 tentang Pembatasan Ukuran Kapal yang Beroperasi di Lintas Penyeberangan Selat Sunda (Merak-Bakauheni). KMP Windu Karsa Dwitya termasuk yang tereleminasi dari Selat Sunda karena tidak memenuhi syarat ukuran di atas 5.000 GT.

KMP Windu Karsa Dwitya yang milik PT Windu Karsa menjadi kapal terkecil yang terpaksa harus mencari lintasan lain di luar Selat Sunda. Pasalnya, kapal ferry itu hanya berukuran 2.553 GT. Dari 71 unit kapal ferry yang beroperasi di lintasan sepanjang 15,5 mil tersebut ada 51 unit ukuran di atas 5.000 GT.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Pelabuhan Bakauheni, Iwan Syahrial, mengatakan pemberlakuan Permenhub 88 ditunda selama enam bulan. Sehingga, KMP Windu Karsa Dwitya masih boleh beroperasi hingga batas penundaan berakhir. "Ada surat edaran penundaan Permenhub. Kalau tidak ada penundaan, tentu tidak boleh lagi beroperasi di Selat Sunda," kata Iwan Syahrial.

Dampak pemberlakuan Permenhub 88, ada 20 kapal yang tereliminasi dan penambahan kapal berukuran 5.000 GT sebanyak 17 unit. Beberapa kapal yang bakal tereliminasi dari Selat Sunda yakni KMP Portlink V milik PT ASDP Indonesia Ferry (4028 GT), KMP Nusa Dharma (3282 GT) berusia 45 tahun (1973), KMP Elysa (4824 GT), dan KMP Windu Karsa Dwitya.

Mulai akhir 2018 terdapat sejumlah regulasi sektor pelayaran yang mulai diberlakukan terhadap kapal berbendera Indonesia. Termasuk terhadap seluruh angkutan penyeberangan di lintasan Selat Sunda. Tata kelola yang baru di Selat Sunda meliputi tonase minimal 5.000 GT, speed 10 Knot, port time 45 menit, sailing time 120 menit, wajib pakai bahan makar B20, dan pemilik/operator kapal wajib melaporkan konsumsi bahan bakar kapal setiap tahun.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menurunkan tim penyidik untuk menginvestigasi tabrakan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Merak-Bakauheni yakni KMP Windu Karsa Dwitya dan KMP Virgo 18.

Selama penyidikan, kedua kapal tersebut wajib doking dan tak diizinkan beroperasi.

"Kami akan kirim tim beranggotakan dua investigator. Mereka bekerja sekitar tiga bulan untuk mengetahui apakah ini human error atau technical error," kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono. (LP1)

https://t.me/lugasnewslampung/74
amirudin

Pasar Girian Terbakar, Kerugian Mencapai Puluhan Milyar

265 Kios yang berlokasi di komplek Pasar Girian Kota Bitung, Selasa (23/4) dini hari terbakar. Diduga, kebakaran hebat itu karena korsleting listrik.

"Api berasal dari tempat penjualan Ayam potong sekitar jam 04.30 pagi," kata seorang pedagang.

Pemadaman api mengerahkan 4 armada damkar dengan 25 personel guna memadamkan si jago merah, dibantu warga sekitar dan pedagang.

Kebakaran berlangsung sangat cepat hingga menghanguskan kios-kios dalam waktu singkat.

Diperkirakan kerugian mencapai lebih dari Rp 50 miliar.

Pasar Girian merupakan pasar terbesar di kota Bitung yang menjual bermacam-macam kebutuhan masyarakat di kota Bitung dan sekitarnya.

https://t.me/tabloidlugas/1118
(Kusmayadi)

Lembaga Survei & Kedaulatan Rakyat

Oleh: Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra

Saya ingin menuliskan tentang lembaga survei Pemilu yang akhir-akhir ini sering menghebohkan dunia politik kita.

Kita sudah tahu-sama-tahu bahwa lembaga-lembaga survei yang menjamur itu bukanlah lembaga yang murni akademis, tetapi lembaga profesial yang komersial. Tidak saya pungkiri bahwa dalam bekerja, lembaga-lembaga survei itu menggunakan metode-metode akademis. Namun aspek komersialnya tidak dapat diabaikan pula.

Partai politik atau politisi yang akan berkompetisi, sudah lazim meminta lembaga survei melakukan kegiatannya. Tujuannya bukan semata-mata untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dirinya, tetapi juga untuk membentuk opini publik. Tidak jarang suatu lembaga survei sdh menandatangani kontrak dengan partai politik atau politisi untuk jangka waktu tertentu. Besarnya nilai kontrak tentu sesuai kemampuan partai atau politisi yang bersangkutan. Makin besar uang, makin canggih lembaga surveinya.

Biasanya laporan hasil riset ada 2 macam. Satu yang benar, hanya untuk kepentingan internal; dan yang tidak benar, untuk kepentingan publik. Hasil survei yang tidak benar dan disulap itulah yang dijadikan konsumsi untuk memengaruhi opini publik.

Hasil survei yang disulap itu dipublikasikan secara luas melalui jaringan media sehingga menjadi kontroversi. Hasil survei yang disulap itu bisa dijadikan sebagai bagian dari upaya kecurangan pemilu secara sistemik. Melalui pengumuman hasil survei yang meluas itu, pelan-pelan opini publik akan terbentuk, mana partai atau tokoh yang unggul, mana yang memble.

Kalau opini sudah terbentuk, langkah selanjutnya merekayasa perolehan suara agar pas seperti hasil survei. Banyak cara dapat dilakukan untuk merekayasa perolehan suara. Langkah pertama dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Makin kacau dan tidak akurat DPT, rekayasa akan makin mudah. Surat suara yang berlebih, bisa dicoblos sendiri untuk menangkan suatu parpol.

Berbagai trik untuk mengatur perolehan suara dilakukan sejak dari tingkatan TPS (lokasi), PPS (Desa/Kelurahan), PPK (Kecamatan) sampai Kabupaten/kota. Luasnya wilayah negara kita membuat pengawasan penghitungan suara menjadi sangat sulit dan rumit. Ada potensi untuk curang disini.

Tiap kali Pemilu, Teknologi Informasi (IT) Komisi Pemilihan Umum selalu ngadat, pengumpulan suara lamban dan membosankan. Keadaan ini membuat orang lelah, apatis dan akhirnya putus asa serta tidak perduli lagi. Dalam keadaan seperti itu, praktik jual beli suara, transaksi pemindahan suara dari 1 parpol ke parpol lain terjadi dengan mudahnya.

Siap yang dapat melakukan kecurangan seperti ini? Yang dapat melakukan kecurangan sistemik seperti itu hanya mereka yang kuat secara politik, birokrasi dan finansial. Akhirnya Pemilu ditentukan oleh transaksi uang dan kekuasaan. Suara rakyat dipermainkan dan dimanipulasi. Kedaulatan rakyat hanyalah mimpi.

Akhirnya apa yang terjadi? Hasil akhir pemilu persis seperti hasil survei yang sebelumnya sudah dicekokkan kepada public. Rakyat pun akhirnya dapat menerima urutan pemenang pemilu, toh sudah cocok dengan hasil survei jauh hari sebelum pemilu yang sudah ada di otak mereka. Kalau demikian, maka bukan lembaga survei itu yang canggih bisa memprediksi hasil Pemilu. Tapi sebaliknya, hasil pemilu yang direkayasa secara sistemik agar hasilnya sesuai dengan hasil survei.

Demikian tulisan saya. Semoga mencerahkan mengenai sisi lain survei dan hasil Pemilu di negeri yang makin antah berantah ini.

Terima kasih.

https://t.me/tabloidlugas/1120
231013 https://bit.ly/2GvfBTA

BPKH Tak Mampu Biayai Kuota Tambahan 10 Ribu Jamaah Haji

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan uang setoran haji yang dikelola BPKH sudah semakin menipis. Dia mengatakan, BPKH tidak memiliki kemampuan lagi jika diminta membiayai semua kuota tambahan sebesar 10 ribu.

"Anggaran virtual account kami sudah terpotong cukup banyak dan untuk memotong lagi nampaknya tidak mungkin. Karena berarti akan mengurangi alokasi virtual accountdibandingkan dengan tahun 2018," kata Anggito saat menggelar rapat di Komisi VIII, Selasa (23/4) kemarin.

Anggito memastikan, kemampuan BPKH saat ini masih sangat terbatas. Karena nilai manfaat yang dipergunakan pada tahun berjalan di 2019 sangat besar sekitar Rp 7 triliun. Sehingga masih terlalu dini jika nilai manfaat yang ada di BPKH diproyeksikan untuk BPIH kuota tambahan.

"Jadi kalau kami ditanya apakah masih ada kemampuan untuk ke nilai manfaat lebih, tentu kami belum bisa menyampaikannya," katanya.

Anggito mengatakan, untuk melaporkan itu, masih satu kuartal. Sehingga BPKH belum bisa memberikan datanya. Tentunya kata Anggito, selama ini BPKH setiap waktu selalu memonitor, memantau pergerakan keuangan haji.

Anggito memastikan, pihaknya terus berupaya untuk bisa mencapai yang ditargetkan dalam program kerja BPKH dan pemerintah. Anggito berharap, target nilai manfaat itu bisa lebih didapat oleh BPKH sehingga jamaah haji dapat merasakan lebih dari nilai manfaatnya. "Syukur-syukur bisa melebihi target nilai manfaat yang dibebankan kepada kami," katanya.

Anggito menyampaikan, selain berusaha untuk dapat meningkatkan nilai manfaat, BPKH juga telah melakukan efisiensi demi keuangan di BPKH tidak semakin menipis yang menyebabkan kerugian terhadap jamaah yang berangkat belakangan. "Kami menyampaikan, Alhamdulillah bisa melakukan efisiensi untuk pengadaan real. Yaitu jumlahnya adalah Rp 65 miliar, meskipun uang tersebut belum diaudit oleh BPK," katanya.

Anggito menyarankan, yang seharusnya menjadi sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji kuota tambahan adalah negara melalui APBN. Karena kuota tambahan sebesar 10 ribu itu demi mengentaskan persoalan kepentingan negara di bidang antrean haji. "Seharusnya yang menjadi sumber utama dalam keadaan di mana negara membutuhkan itu adalah APBN," katanya.

Kenapa APBN harus menjadi sumber utama untuk membiayai 10 kuota haji tambahan? Dia beralasan, hal tersebut merupakan bagian dari urusan negara. Sehingga seharusnya semua hal yang menyangkut kebutuhan negara, negara harus siap membiayai. "Di dalam pengurusan penyelenggaraan kenegaraan seperti ini (biayai kuota tambahab 10 ribu, Red) negara harus hadir," katanya.

Anggito menghargai upaya Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin yang telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan agar mengeluarkan dananya untuk membiayai kuota tambahan 10 ribu calon jamaah. "Dan tentu jawabannya sampai saat ini belum didapat. Namun demikian tentu kami mengharapkan bahwa APBN itu menjadi tiang pertama menjadi sumber BPIH tambahan kuota 10 ribu," katanya.

https://t.me/tabloidlugas/1121
IHRAM

Sepekan "Bencana" Pemilu, 225 Petugas KPPS Meninggal, 1.470 Jatuh Sakit

Tak ubahnya tertimpa bencana, korban terus berjatuhan akibat petugas KPPS kelelahan mengurus tahap-tahap pemilu serentak tahun 2019. Hingga Kamis (25/4), korban meninggal mencapai 225 orang dan menderita sakit sebanyak 1.470 orang.

Para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), itu bekerja siang malam guna mengawal seluruh proses pemilu berlangsung jujur dan adil.

"Jumlah anggota wafat sebanyak 225 dan sakit 1.470," ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada wartawan, Kamis (25/4/2019).

KPU berkoordinasi dengan Kemenkeu guna memberikan dana santunan bagi keluarga korban petugas KPPS yang meninggal, dengan besaran santunan ditentukan Kemenkeu.

"Pemberian santunan bagi penyelenggara pemilu di badan ad hoc KPU (PPK, PPS, dan KPPS) yang meninggal atau sakit prinsipnya sudah disetujui," kata Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.

https://t.me/tabloidlugas/1122