🥳 Libur Panjang, DJP berikan Bebas Sanksi Telat Bayar & Lapor SPT Tahunan 2024 bagi Kawan Pajak

Dirjen Pajak menghapus sanksi administratif (tidak menerbitkan STP) bagi Kawan Pajak Orang Pribadi yang terlambat bayar PPh Pasal 29 (kurang bayar tahunan) dan/atau lapor SPT Tahunan 2024, asalkan dilakukan paling lambat 11 April 2025.

Kebijakan ini diberikan sesuai dengan KEP-79/PJ/2025, mengingat batas waktu 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur panjang Nyepi dan Idulfitri.

Pemerintah ingin memastikan kepatuhan pajak tetap berjalan dengan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Kawan Pajak.

Tambahan: Informasi terkait EFIN dan LUPA EFIN, termasuk tutorial lengkap SPT Tahunan dapat dilihat di direktori KPP Rungkut di bit.ly/pajaksbyrungkut

Terima kasih

Hai #KawanPajak batas waktu pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024 adalah tetap 31 Maret 2025.

Yuks segera laporkan SPT Tahunan, lapor hari ini, lapornya di sini 👇
👉 https://djponline.pajak.go.id

Eits, ada kabar gembira. #KawanPajak Orang Pribadi dapat membayar PPh Pasal 29 dan/atau melaporkan SPT Tahunan PPh setelah jatuh tempo hingga 11 April 2025 dengan tidak dikenakan sanksi administratif.

Info selengkapnya, simak di https://pajak.go.id

Update terkait Laporan Realisasi Investasi
Telah terkonfirmasi oleh tim @FAQcoretax

1. Wajib pajak yang sudah menyampaikan laporan realisasi investasi melalui DJP Online, tidak perlu menyampaikan ulang di Coretax
2. Wajib pajak yang belum lapor silakan gunakan Coretax
3. Kanal pelaporan Realisasi Investasi (e-Reporting Investasi) di DJP Online segera ditutup dan bersifat view only
4. Laporan fasilitas lainnya masih di DJP Online, misalnya e-reporting investasi PPS

—
t.me/FAQcoretax
Diskusi konsulgabjatim1

💡 Batas pemberitahuan NPPN tidak ada perpanjangan ya

Untuk tahun pajak 2025, pemberitahuan penggunaan NPPN disampaikan paling lama 31 Maret 2025

Silakan bisa melalui Coretax atau Pos/jasa Ekspedisi.

Baca, unduh panduan dan format suratnya di FAQ 127
Jangan sampai terlewat 🙏

🎙 Episode 14 IG Live @pajaksbyrungkut:

👨‍🏫 #KawanPajak Bingung tentang NPPN, apa hubungannya dengan tarif final UMKM?

Yuk simak langsung penjelasan dari Penyuluh Pajak Rahmatullah & Finta seputar:
✅ Apa itu NPPN dan siapa saja yang boleh menggunakannya
✅ Syarat Penggunaan NPPN dan Caranya
✅ Contoh cara hitung penghasilan neto dengan norma
✅ Bolehkah WP yang pakai NPPN tetap pakai tarif final 0,5%?
✅ Penjelasan lengkap aturan terbaru terkait NPPN dan SPT Tahunan (Relaksasi dan Informasi Penting tentang Fenomena Pegawai SPT Tahunan Lebih Bayar)

📚 Dilengkapi contoh:
Semoga gampang dipahami buat pelaku usaha atau pekerja bebas

📆 Kamis, 27 Maret 2025
🕑 Pukul 14.00 WIB
📍 Live di Instagram: instagram.com/pajaksbyrungkut

🎧 Jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi IG @pajaksbyrungkut biar nggak ketinggalan ya

#NPPN2025 #PPhFinalUMKM, #EdukasiPajak, #Coretax, #PajakKuatAPBNSehat, #SemuaLayananGratis

Tonton siaran ulang
🎙 Episode 14 IG Live @pajaksbyrungkut:
"TENTANG NPPN DAN PPH FINAL UMKM"

https://www.instagram.com/pajaksbyrungkut/reel/DHsiunHz0Yy/

(1) ⚠️ Reminder buat #KawanPajak yang hanya punya penghasilan sebagai Pegawai Tetap

📌 Kalau SPT Tahunannya berstatus Lebih Bayar, baik belum lapor atau sudah lapor, yuk silakan cek ulang datanya.

💢Pada dasarnya:
SPT Lebih Bayar ≤ 100 juta bisa dapat pengembalian pendahuluan (fast refund). Tapi bisa juga ditolak & diarahkan ke pemeriksaan kalau datanya tidak lengkap/benar.

📋 KPP akan teliti hal-hal berikut:
🔸 Kelengkapan Dokumen: Bukti potong PPh 21 terlampir (PDF)
🔸 Kebenaran penulisan: Penghasilan & PPh yang dipotong harus sesuai dengan bukti potong
🔸 Kebenaran penghitungan: Hitungan PPh & kredit pajak harus tepat
🔸 Bukti potong diverifikasi dengan data pemberi kerja

🚫 Kalau ada salah penulisan atau penghitungan, misalnya penghasilan tidak sama dengan bukti potong atau salah mengisi jumlah PPh dipotong, maka penelitian fast refund ditutup dengan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan dan SPT akan diusulkan ke pemeriksaan.

Lalu bagaimana cara benar mengisi SPT Tahunan agar tidak menjadi lebih bayar yang tidak seharusnya? Bagaimana dengan hak lebih bayar yang tercantum dalam bukti potong 1721-A1?

Simak penjelasan berikutnya https://t.me/infopajaksbyrungkut/1421

(2) Sebelum bahas soal cara pengisian, Mari kita bahas dulu soal hak pegawai atas PPh 21 yang lebih bayar! 💸

Perlu diketahui, Perhitungan pajak pegawai/pensiunan dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) setiap bulan bisa bikin kelebihan atau kekurangan potong PPh Pasal 21, terutama di bulan Desember atau di bulan berhenti bekerja.

ini terjadi karena TER bulanan sifatnya pukul rata dan belum tentu cocok dengan kondisi setahun penuh

Di Desember atau bulan berhenti bekerja, penghitungan akan disesuaikan dengan penghasilan sebenarnya dalam setahun, sekaligus dibuatkan bukti potong 1721-A1 tahunan.

Di sini bisa timbul lebih bayar, di mana jumlah pemotongan sebelum Desember/Berhenti Bekerja lebih besar dari jumlah PPh 21 terutang setahun tersebut.

🤔 Terus gimana kalau ternyata kelebihan potong?

Sesuai PMK 168 Tahun 2023:
✅ Perusahaan/bendahara harus mengembalikan kelebihan potong ke pegawai atau pensiunan, disertai dengan bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2, paling lambat akhir bulan berikutnya.
❌ Tapi kalau PPh-nya ditanggung pemerintah, kelebihannya tidak dikembalikan.

Artinya:
✨ Kelebihan potong tersebut tidak dimintakan (lagi) ke Kantor Pajak melalui SPT Tahunan.
✨ Isikan kolom Jumlah PPh dipotong di SPT Tahunan dari jumlah "PPh 21 terutang" di bukti potong (angka 21 atau 22) ➡️ Bukan jumlah yang benar-benar dipotong, tapi yang terutang
💥 Saat ini, banyak pegawai swasta yang salah isi jumlah dipotong tersebut di SPT-nya, seharusnya netral (nihil).

Lalu bagaimana cara agar tidak salah isi jumlah PPh dipotong di SPT? Apakah bisa dibetulkan? Cek https://t.me/infopajaksbyrungkut/1422

(3) Sekarang kita belajar mengisi jumlah PPh dipotong dalam SPT Tahunan

PPh Pasal 21 yang bisa dikreditkan di SPT Tahunan adalah jumlah total "PPh Pasal 21 Terutang" yang diambil dari:
➊ Angka 21 pada bukti potong 1721-A1
➋ Angka 22 pada bukti potong 1721-A2

Nilai tersebut diisikan ke formulir SPT Tahunan pada:
🧑‍💼 Form 1770: Lampiran II Bagian A kolom 7
🧑‍💼 Form 1770S: Lampiran I Bagian C kolom 7
🧑‍💼 Form 1770SS: Induk SPT Bagian A angka 6

Selanjutnya, ilustrasi kasus dan cara pengisiannya: https://t.me/infopajaksbyrungkut/1427

(5) Bila SPT Tahunan telanjur dilaporkan dalam kondisi salah isi Jumlah PPh dipotong dan akhirnya lebih bayar, silakan lakukan pembetulan SPT Tahunan

Pembetulan hanya membutuhkan waktu 5 menit
1. Buat ulang SPT Tahunan Tahun Pajak 2024
2. Isian dari SPT Tahunan normal akan terisi otomatis (tidak mengulang)
3. Ganti bagian jumlah PPh dipotong saja dan laporkan kembali SPT tersebut

📞 Bila butuh bantuan:
Hubungi KPP terdaftar, daftar kontak di pajak.go.id/unit-kerja
khusus bagi WP KPP Rungkut:
- Telegram Chat di @pajaksbyrungkut atau
- Telepon WhatsApp di wa.me/6289622615615

Terima kasih

Sudah 31 Maret tapi #KawanPajak belum lapor SPT Tahunan Orang Pribadi?

Jangan Khawatir!! #KawanPajak Orang Pribadi dapat membayar PPh Pasal 29 dan/atau melaporkan SPT Tahunan PPh setelah jatuh tempo hingga 11 April 2025 dengan tidak dikenakan sanksi administratif.

Segera laporkan SPT Tahunan, lapor hari ini, lapornya di sini https://djponline.pajak.go.id

📷 @pajaktulungagung