🔤 Pasal 171 ayat (17) PMK-81/2024:
> Kewajiban pelaporan SPT Masa PPN bagi PKP, Pihak Lain tetap berlaku dalam hal tidak terdapat pemungutan dan penyetoran PPN (Nihil) dalam suatu Masa Pajak.
🔤 Ketentuan Umum Pengisian SPT Masa PPN (PER-11/PJ/2025):
> SPT Masa PPN bagi PKP atas suatu Masa Pajak tidak dapat disampaikan dalam hal SPT Masa PPN Masa Pajak sebelumnya belum disampaikan.

1️⃣ Cek kembali pelaporan yang telah dilakukan di menu "SPT Dilaporkan".
2️⃣ Pastikan seluruh Masa Pajak sejak pengukuhan PKP sudah dilaporkan, urutkan kolom *Masa Pajak* atau *Tanggal Jatuh Tempo.*
3️⃣ Lakukan pelaporan untuk masa pajak yang belum dilaporkan sebelum melaporkan masa berjalan.
4️⃣ Jika masih terkendala, hubungi Helpdesk KPP atau Kring Pajak.

1️⃣ Tenaga Ahli Profesional
• Pengacara, akuntan, arsitek
• Dokter, konsultan
• Notaris, PPAT
• Penilai, aktuaris
• Tenaga ahli sejenis lainnya

2️⃣ Seni, Hiburan & Kreator Konten
• YouTuber, TikToker, selebgram, blogger/vlogger (Pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring)
• Pelukis, pemahat
• Penyanyi, musisi, penari
• MC, pelawak
• Bintang film/sinetron/iklan
• Sutradara, kru film, model, peragawan/i
• Seniman lainnya

3️⃣ Pendidikan, Literasi & Riset
• Pengajar, pelatih, penceramah
• Moderator, penyuluh, penasihat
• Pengarang, peneliti, penerjemah
• Profesi sejenis lainnya

4️⃣ Perantara & Agen
• Perantara / pencari pelanggan
• Penjaja barang dagangan
• Agen asuransi
• Agen iklan
• Distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

5️⃣ Manajerial & Teknis Lapangan
• Pengawas/pengelola proyek

6️⃣ Olahraga
• Olahragawan

• Seluruh profesi di atas = pekerja bebas → tidak boleh memakai PPh Final UMKM 0,5% meskipun omzet ≤ 4.8 M
• Dalam menghitung penghasilan neto, pekerja bebas wajib menggunakan metode:
=> NPPN (hanya jika sudah lapor pemberitahuan penggunaan NPPN dan omzet ≤ 4.8 M) atau
=> Pembukuan penyusunan laporan keuangan (wajib menggunakan jika tidak melakukan pemberitahuan penggunaan NPPN)

Aturan pajak membedakan sumber penghasilan menjadi dua jalur yang berjalan beriringan:
• Jalur Usaha (Dagang/Toko):
Tetap boleh pakai PPh Final 0,5% (PP 55).
• Jalur Pekerjaan Bebas (Jasa Profesi):
Tidak boleh pakai PPh Final, harus pakai Tarif Umum. Agar menghitungnya mudah (tanpa pembukuan), maka diajukanlah NPPN.

👉 Jadi, ketika Anda mengajukan NPPN, Anda hanya meminta izin untuk Jalur Pekerjaan Bebas saja, tanpa mengganggu Jalur Usaha.

1️⃣ LA.04-01 (Pemberitahuan NPPN) → *Memberitahu DJP bahwa Anda ingin menghitung penghasilan bersih menggunakan Rumus Persentase (Norma), bukan dengan menyelenggarakan Pembukuan yang rumit.*
Artinya: “Untuk penghasilan jasa saya (yang memang tidak boleh final), tolong izinkan saya hitung pakai Norma (persentase), jangan suruh saya pembukuan.”
✅ Efek ke PPh Final: Tidak ada. Usaha dagang Anda aman, tetap bayar 0,5% sepanjang ketentuan terkait PPh final UMKM masih memenuhi (batas waktu dan batas omzet serta objek usaha)

2️⃣ LA.06-02 (Memilih Ketentuan Umum) → *Memilih GANTI STATUS: yakni Anda TIDAK MAU dikenakan PPh Final UMKM 0,5% dari omzet (PP 55/2022), melainkan ingin dihitung pakai Tarif Umum (Pasal 17) dari penghasilan neto/bersih .*
Artinya: “Saya sudah tidak mau lagi dianggap sebagai UMKM dengan tarif 0,5%. Saya ingin seluruh penghasilan saya (baik dagang maupun jasa) digabung dan dihitung ulang pakai tarif progresif dari penghasilan neto saya (yang saya hitung dengan pembukuan atau pencatatan dengan NPPN).”
❌ Efek ke PPh Final: HILANG. Hak 0,5% Anda dicabut mulai tahun pajak berikutnya.

Jika WP OP punya Usaha Dagang (ingin tetap 0,5%) sekaligus Pekerjaan Bebas (ingin pakai Norma):

✅ WAJIB ajukan pemberitahuan penggunaan NPPN (LA.04-01) setiap awal tahun (3 bulan pertama).
🚫 JANGAN ajukan pemberitahuan memilih ketentuan umum (LA.06-02) karena itu akan mematikan fasilitas 0,5% Anda selamanya.