Sesuai Pasal 106 ayat (2) huruf a PMK-81 Tahun 2024: Jika suatu Wajib Pajak sudah mendapat izin pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USD, maka semua pembayaran PPh tertentu di tahun pajak 2025 wajib dilakukan dalam USD, termasuk:
1. Angsuran PPh Pasal 25,
2. PPh Pasal 29,
3. STP / SKPKB / SKPKBT dan keputusan lain yang diterbitkan dalam USD,
4. Deposit pajak yang dipakai untuk bayar kewajiban PPh tersebut.
📅 Ketentuan ini berlaku di era Coretax (Tahun Pajak 2025).
✍️ Regulasi tersebut menghapus ketentuan terkait konversi mata uang rupiah yang sebelumnya diatur pada PMK-18 Tahun 2021.

Saat pembuatan kode billing mandiri untuk Angsuran PPh pasal 25 (411126-100) dan Deposit (411618-100), pada pilihan "Mata Uang" seharusnya memilih "United States Dollar".

Jika WP seharusnya membayar Angsuran PPh 25 dalam USD tetapi malah bayar dengan Rupiah, maka pembayaran Rupiah tersebut dianggap sebagai kelebihan bayar (overpayment) karena tidak sesuai mata uang yang diwajibkan PMK-81 Tahun 2024.

1️⃣ WP bisa mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang (PPYSTT) atas pembayaran yang salah tersebut, karena dianggap pajak yang tidak seharusnya terutang dan tidak bisa dilakukan pemindahbukuan.
2️⃣ WP melakukan pembayaran ulang atas angsuran PPh pasal 25 dengan memilih mata uang "Dollar United States".

Impersonate → Pilih modul "Pembayaran" → "Formulir Restitusi Pajak" → Isi formulir Pengembalian Kelebihan Pembayaran, khususnya bertanda bintang dengan rincian:
a. Status Penandatangan: "Wakil Wajib Pajak (Pengurus)"
b. Alasan Hal Pengembalian: "Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan"
c. Pilihan Kode Akun Pajak: 411126
d. Pilihan Kode Jenis Setoran: 100
e. Masa dan Tahun Pajak: Januari 2025 👉 Sesuaikan dengan masa pajak pembayaran. 1 masa untuk 1 PPSYTT.
f. Mata Uang: Rupiah Indonesia
g. Jenis Akun Wajib Pajak: Kewajiban Pajak Lain
h. Jenis Detail Akun Wajib Pajak: Pelaporan Melalui Pembayaran
Kemudian klik "Tambah Data" sehingga pembayaran KJP/KJS PPh 25 muncul → Masukkan nominal nilai pengembalian yang diminta → Pilih Rekening Bank untuk tujuan pengiriman nilai pengembalian → Buat dan upload "Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang" yang telah ditandatangani (format bebas, namun sebaiknya berisi unsur identitas WP dan penandatangan (pengurus), perhitungan nilai yang seharusnya tidak terutang, dan alasan atau kronologi) → Submit

Pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam mata uang Rupiah tidak dapat terprepopulated (terisi), bahkan tidak dapat diisi manual, pada SPT Tahunan PPh Badan Dolar. Hal ini mengakibatkan PPh pasal 29 menjadi lebih besar pada SPT Tahunan.

WP dapat berkonsultasi dengan Seksi Pengawasan dan meminta dibuatkan Berita Acara Tidak Diterbitkan STP atas Keadaan Tertentu sesuai Kebijakan Penghapusan Sanksi, yakni berupa "keterlambatan pembayaran akibat kesalahan pembuatan kode billing, yang harus ditindaklanjuti dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, sehingga Wajib Pajak harus melakukan pembayaran kembali". Selengkapnya tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Klik Di Sini

1. WP menunjukkan bukti bahwa memenuhi keadaan tertentu dimaksud kepada Seksi Pengawasan; dan
2. Keterlambatan pembayaran tersebut dilakukan di sepanjang tahun 2025.

🔤 Pasal 171 ayat (17) PMK-81/2024:
> Kewajiban pelaporan SPT Masa PPN bagi PKP, Pihak Lain tetap berlaku dalam hal tidak terdapat pemungutan dan penyetoran PPN (Nihil) dalam suatu Masa Pajak.
🔤 Ketentuan Umum Pengisian SPT Masa PPN (PER-11/PJ/2025):
> SPT Masa PPN bagi PKP atas suatu Masa Pajak tidak dapat disampaikan dalam hal SPT Masa PPN Masa Pajak sebelumnya belum disampaikan.

1️⃣ Cek kembali pelaporan yang telah dilakukan di menu "SPT Dilaporkan".
2️⃣ Pastikan seluruh Masa Pajak sejak pengukuhan PKP sudah dilaporkan, urutkan kolom *Masa Pajak* atau *Tanggal Jatuh Tempo.*
3️⃣ Lakukan pelaporan untuk masa pajak yang belum dilaporkan sebelum melaporkan masa berjalan.
4️⃣ Jika masih terkendala, hubungi Helpdesk KPP atau Kring Pajak.