#InfoPenangananKendala
Atas kendala BPE yang tidak bisa diunduh atas SPT yang sudah dilaporkan, saat ini sedang proses perbaikan massal.
Jika butuh segera, silakan bisa minta bantuan helpdesk KPP terdaftar untuk melakukan unduh melalui menu petugas.
—
t.me/FAQcoretax
Atas kendala BPE yang tidak bisa diunduh atas SPT yang sudah dilaporkan, saat ini sedang proses perbaikan massal.
Jika butuh segera, silakan bisa minta bantuan helpdesk KPP terdaftar untuk melakukan unduh melalui menu petugas.
—
t.me/FAQcoretax
Telegram
FAQ Coretax
Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
❤10🙏3✍1👍1
#Pembayaran
179. Apakah terdapat kebijakan khusus penghapusan sanksi administrasi, mengingat WP mengalami kendala, masih beradaptasi, dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan selama masa transisi Coretax?
Ada. DJP memberikan Kebijakan "Penghapusan Sanksi Administratif" (PSA) untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP) yang mengalami kendala selama masa transisi Coretax, yang pada dasarnya disebabkan bukan karena kesalahan WP (Penyesuaian aplikasi, pemutakhiran data coretax, proses adaptasi)
🗓 Masa Berlaku & Tujuan
⚙️ "Keadaan tertentu" dimaksud dapat berupa:
🧾 Apa yang Harus Dilakukan WP?
Kebijakan ini berfungsi sebagai "jangkar" bagi WP selama masa turbulensi penyesuaian sistem, memastikan bahwa sanksi hanya dikenakan atas kesalahan Wajib Pajak murni, bukan karena kendala teknis atau adaptasi sistem yang sedang berjalan.
✍️ Catatan:
Di luar kebijakan tersebut, silakan memanfaatkan haknya mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, sesuai pada PMK-118 Tahun 2024. Pada Pasal 27 ayat 3 terdapat alasan pengurangan/penghapusan yang dapat diberikan pengurangan/penghapusan. Selalu dokumentasi dan simpan bukti terkait pemenuhan unsur alasan tersebut agar memudahkan pengajuan permohonannya. Rangkuman PMK 118 baca di sini
—
t.me/FAQcoretax
179. Apakah terdapat kebijakan khusus penghapusan sanksi administrasi, mengingat WP mengalami kendala, masih beradaptasi, dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan selama masa transisi Coretax?
Ada. DJP memberikan Kebijakan "Penghapusan Sanksi Administratif" (PSA) untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP) yang mengalami kendala selama masa transisi Coretax, yang pada dasarnya disebabkan bukan karena kesalahan WP (Penyesuaian aplikasi, pemutakhiran data coretax, proses adaptasi)
🗓 Masa Berlaku & Tujuan
Kebijakan PSA berlaku untuk keterlambatan pembayaran, penyetoran pajak, dan penyampaian SPT dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena "keadaan tertentu" yang terjadi pada periode Januari–Desember 2025, yaitu masa pasca implementasi SIAP (mulai 1 Januari 2025).
⚙️ "Keadaan tertentu" dimaksud dapat berupa:
1) keterlambatan penyampaian SPT akibat keterlambatan munculnya data NTPN/SP2D pada buku besar WP;
2) keterlambatan pembayaran dan penyampaian SPT akibat keterlambatan proses pemulihan data saldo deposit;
3) keterlambatan pembayaran akibat kesalahan urutan penggunaan setoran deposit;
4) keterlambatan pembayaran dan penyampaian SPT akibat pembatalan (reset) penyampaian SPT oleh sistem;
5) keterlambatan pembayaran utang pajak akibat keterlambatan munculnya data tagihan atau ketetapan pajak, termasuk SPPT;
6) keterlambatan pembayaran utang pajak akibat keterlambatan pemutakhiran pencatatan tagihan atau ketetapan pajak;
7) keterlambatan pembayaran akibat pembetulan SPT Masa PPN karena terjadinya pengkreditan faktur pajak ganda yang diterbitkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP);
8) keterlambatan pembayaran dan penyampaian SPT akibat sistem PJAP yang masih dalam tahap penyesuaian dengan Sistem Coretax;
9) keterlambatan pembayaran akibat kesalahan pembuatan kode billing, yang harus ditindaklanjuti dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, sehingga Wajib Pajak harus melakukan pembayaran kembali; dan
10) keterlambatan pembayaran atas PPN kurang dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan yang dilakukan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan karena terdapat perubahan nilai lebih bayar yang dikompensasikan.
🧾 Apa yang Harus Dilakukan WP?
Secara umum, PSA akan dilakukan secara jabatan (otomatis) oleh DJP.
Namun, jika WP tidak tercantum dalam Daftar Spesifik atau Daftar Indikatif (Data Internal DJP), WP tetap dapat diberikan penghapusan sepanjang:
1️⃣ WP dapat membuktikan bahwa keterlambatannya termasuk yang diterjadi akibat "keadaan tertentu” di atas kepada:
- Seksi Pengawasan/Tim Pemeriksa Pajak atau
- Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan di KPP.
2️⃣ Jika terbukti memenuhi keadaan tertentu, KPP/Kanwil akan menindaklanjuti dengan:
- Tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), dan membuat Berita Acara Tidak Diterbitkan STP; atau
- Menghapuskan sanksi administratif dalam STP secara jabatan.
Kebijakan ini berfungsi sebagai "jangkar" bagi WP selama masa turbulensi penyesuaian sistem, memastikan bahwa sanksi hanya dikenakan atas kesalahan Wajib Pajak murni, bukan karena kendala teknis atau adaptasi sistem yang sedang berjalan.
✍️ Catatan:
Di luar kebijakan tersebut, silakan memanfaatkan haknya mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, sesuai pada PMK-118 Tahun 2024. Pada Pasal 27 ayat 3 terdapat alasan pengurangan/penghapusan yang dapat diberikan pengurangan/penghapusan. Selalu dokumentasi dan simpan bukti terkait pemenuhan unsur alasan tersebut agar memudahkan pengajuan permohonannya. Rangkuman PMK 118 baca di sini
—
t.me/FAQcoretax
❤18🙏9👍3🤩2✍1
FAQ Coretax
#InfoPenangananKendala Atas keterangan "Object reference not set.." di kolom "Status Tanda Tangan Elektronik" pada grid BPNR/BP26 Saat ini sedang ditangani dan dieskalasi ke pengembang. -- t.me/FAQcoretax
#InfoPenyelesaianKendala
Atas kendala error penerbitan bukti potong subjek pajak luar negeri (BPNR/BP26) telah selesai dilakukan deploy perbaikan.
Silakan dicoba kembali..
--
t.me/FAQcoretax
Atas kendala error penerbitan bukti potong subjek pajak luar negeri (BPNR/BP26) telah selesai dilakukan deploy perbaikan.
Silakan dicoba kembali..
--
t.me/FAQcoretax
🙏5❤2
Panduan Registrasi Massal NIK - Portal NPWP 19.11.2025.pdf
14.5 MB
Saat ini telah diselesaikan pembuatan Aplikasi
1️⃣ Portal Pemadanan NIK–NPWP versi 2; dan
2️⃣ Simulator Terpandu Coretax DJP untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi KLU Karyawan.
——————
🎯 Portal Pemadanan NIK–NPWP versi 2
Digunakan untuk validasi & registrasi massal NIK dan dapat diakses melalui:
🔗 https://portalnpwp.pajak.go.id
Portal versi 2 menambahkan layanan Validasi NIK sebagai saluran bagi pemberi kerja untuk melakukan validasi dan registrasi NIK pegawai secara massal di Coretax sehingga dapat dilakukan pembuatan Bukti Pemotongan PPh 21 menggunakan NIK tanpa NPWP sementara.
Panduan penggunaan portal terlampir atau bisa diunduh di s.kemenkeu.go.id/validasiNIK
——————
🎯Simulator Terpandu Coretax DJP – SPT OP KLU Karyawan
Akses melalui:
🔗 https://spt-simulasi.pajak.go.id/login
ID Pengguna: NIK (usia ≥18 tahun)
Kata Sandi: P@jakTumbuh1ndonesiaT@ngguh
--
t.me/FAQcoretax
1️⃣ Portal Pemadanan NIK–NPWP versi 2; dan
2️⃣ Simulator Terpandu Coretax DJP untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi KLU Karyawan.
——————
🎯 Portal Pemadanan NIK–NPWP versi 2
Digunakan untuk validasi & registrasi massal NIK dan dapat diakses melalui:
🔗 https://portalnpwp.pajak.go.id
Portal versi 2 menambahkan layanan Validasi NIK sebagai saluran bagi pemberi kerja untuk melakukan validasi dan registrasi NIK pegawai secara massal di Coretax sehingga dapat dilakukan pembuatan Bukti Pemotongan PPh 21 menggunakan NIK tanpa NPWP sementara.
Panduan penggunaan portal terlampir atau bisa diunduh di s.kemenkeu.go.id/validasiNIK
——————
🎯Simulator Terpandu Coretax DJP – SPT OP KLU Karyawan
Akses melalui:
🔗 https://spt-simulasi.pajak.go.id/login
ID Pengguna: NIK (usia ≥18 tahun)
Kata Sandi: P@jakTumbuh1ndonesiaT@ngguh
--
t.me/FAQcoretax
❤13🙏5👍2✍1
Ingat postingan soal persiapan 4 data (NIK, Nama, Email dan No HP Pegawai) di https://t.me/FAQcoretax/860?
Kabar baiknya, aplikasi eskalasinya sudah dibuka di 👉 portalnpwp.pajak.go.id
Cara pemakaiannya bisa dilihat di s.kemenkeu.go.id/validasiNIK atau unduh di sini
Silakan ditelaah dulu panduannya, karena sudah memuat segala hal yang perlu diketahui WP terkait layanan ini.
Jika ada yang butuh ditanyakan, silakan komen ya. Terima kasih
- Rahmatullah Barkat
—
t.me/FAQcoretax
Kabar baiknya, aplikasi eskalasinya sudah dibuka di 👉 portalnpwp.pajak.go.id
Cara pemakaiannya bisa dilihat di s.kemenkeu.go.id/validasiNIK atau unduh di sini
Silakan ditelaah dulu panduannya, karena sudah memuat segala hal yang perlu diketahui WP terkait layanan ini.
Jika ada yang butuh ditanyakan, silakan komen ya. Terima kasih
- Rahmatullah Barkat
—
t.me/FAQcoretax
Telegram
FAQ Coretax
#SolusiMassalNPWPSementara ✨
Para pemberi kerja/pemotong PPh 21, ada kabar baik.
👉 Sesuai FAQ 144, Bukti Potong A1 di masa pajak akhir (Desember) tidak bisa dibuat oleh pemberi kerja jika histori penghasilan pegawai masih pakai NPWP Sementara/Tampungan.…
Para pemberi kerja/pemotong PPh 21, ada kabar baik.
👉 Sesuai FAQ 144, Bukti Potong A1 di masa pajak akhir (Desember) tidak bisa dibuat oleh pemberi kerja jika histori penghasilan pegawai masih pakai NPWP Sementara/Tampungan.…
❤12👍2😢2🙏2👏1🤗1
📢 Layanan Baru: Validasi & Registrasi Massal NIK Kini Resmi Tersedia
Kabar baik untuk seluruh Pemberi Kerja Badan dan Instansi Pemerintah!
Mulai hari ini, layanan Validasi & Registrasi Massal NIK Pegawai telah resmi dirilis melalui Portal NPWP versi 2.1 di laman:
👉 https://portalnpwp.pajak.go.id
Layanan ini memudahkan pemberi kerja melakukan validasi NIK pegawai secara massal agar datanya dapat didaftarkan otomatis ke sistem Coretax, tanpa perlu menggunakan NPWP sementara (999xxx).
Fungsi utama layanan ini:
- Melakukan validasi NIK pegawai terhadap data kependudukan (Dukcapil).
- Mendaftarkan (registrasi) NIK yang valid ke database Coretax.
- Memastikan pegawai dapat dibuatkan bukti potong tanpa NPWP sementara.
📘 Untuk membantu pengguna, DJP juga telah menerbitkan Panduan Resmi “Validasi & Registrasi Massal NIK” yang dapat diunduh di:
👉 s.kemenkeu.go.id/validasiNIK
🧾 Panduan ini menjelaskan langkah demi langkah:
1. Registrasi akun pemberi kerja di portal NPWP.
2. Unggah file Excel berisi data pegawai (NIK, nama, HP, email).
3. Monitoring hasil validasi & migrasi ke Coretax (H+3).
4. Imbauan Pembatalan Bupot lama & penerbitan ulang Bupot baru tanpa NPWP sementara.
⚠️ Catatan: Saat ini layanan khusus untuk Pemberi Kerja Badan & Instansi Pemerintah. Akses bagi Pemberi Kerja Orang Pribadi sedang dalam tahap pengembangan.
#Coretax #ValidasiNIK #PortalNPWP #IntegrasiNIKNPWP
#PajakTumbuhIndonesiaTangguh #SemuaLayananGratis
Kabar baik untuk seluruh Pemberi Kerja Badan dan Instansi Pemerintah!
Mulai hari ini, layanan Validasi & Registrasi Massal NIK Pegawai telah resmi dirilis melalui Portal NPWP versi 2.1 di laman:
👉 https://portalnpwp.pajak.go.id
Layanan ini memudahkan pemberi kerja melakukan validasi NIK pegawai secara massal agar datanya dapat didaftarkan otomatis ke sistem Coretax, tanpa perlu menggunakan NPWP sementara (999xxx).
Fungsi utama layanan ini:
- Melakukan validasi NIK pegawai terhadap data kependudukan (Dukcapil).
- Mendaftarkan (registrasi) NIK yang valid ke database Coretax.
- Memastikan pegawai dapat dibuatkan bukti potong tanpa NPWP sementara.
📘 Untuk membantu pengguna, DJP juga telah menerbitkan Panduan Resmi “Validasi & Registrasi Massal NIK” yang dapat diunduh di:
👉 s.kemenkeu.go.id/validasiNIK
🧾 Panduan ini menjelaskan langkah demi langkah:
1. Registrasi akun pemberi kerja di portal NPWP.
2. Unggah file Excel berisi data pegawai (NIK, nama, HP, email).
3. Monitoring hasil validasi & migrasi ke Coretax (H+3).
4. Imbauan Pembatalan Bupot lama & penerbitan ulang Bupot baru tanpa NPWP sementara.
⚠️ Catatan: Saat ini layanan khusus untuk Pemberi Kerja Badan & Instansi Pemerintah. Akses bagi Pemberi Kerja Orang Pribadi sedang dalam tahap pengembangan.
#Coretax #ValidasiNIK #PortalNPWP #IntegrasiNIKNPWP
#PajakTumbuhIndonesiaTangguh #SemuaLayananGratis
❤10✍1🔥1🗿1
#InfoUpdateCoretax
1. Sudah dilakukan deploy atas penggunaan fitur "back to approved" di menu pajak masukan yaitu prosedur mengembalikan status faktur pajak masukan yang terlanjur dikreditkan/tidak dikreditkan dan telah dilaporkan di SPT Masa PPN untuk dapat kembali ke status approved.
🔸Salah satu kegunaannya adalah memperbaiki laporan SPT apabila baru diketahui kemudian hari bahwa terdapat faktur pajak masukan yang salah identitas atau seharusnya tidak masuk ke dalam pelaporan SPT.
🔹Faktur Pajak Masukan yang sudah dilaporkan dan dikembalikan ke status Approved, dapat dikreditkan kembali sesuai dengan Masa Pajak pengkreditan sebelumnya.
2. Tidak dimunculkannya data alamat surat elektronik (e-mail) secara otomatis/prefil saat pembuatan faktur pajak keluaran terkait isu keamanan data.
🔹Silakan input data e-mail apabila memang mengetahui informasi tersebut dari lawan transaksi (pembeli BKP/penerima JKP).
🔸Apabila tidak mengetahui data e-mail lawan transaksi, dapat dikosongkan. Tidak ada konsekuensi khusus dikarenakan e-mail bukan termasuk komponen identitas keterangan yang disyaratkan dalam pembuatan faktur pajak (cfm. Pasal 33 PER-11 Tahun 2025).
--
t.me/FAQcoretax
1. Sudah dilakukan deploy atas penggunaan fitur "back to approved" di menu pajak masukan yaitu prosedur mengembalikan status faktur pajak masukan yang terlanjur dikreditkan/tidak dikreditkan dan telah dilaporkan di SPT Masa PPN untuk dapat kembali ke status approved.
🔸Salah satu kegunaannya adalah memperbaiki laporan SPT apabila baru diketahui kemudian hari bahwa terdapat faktur pajak masukan yang salah identitas atau seharusnya tidak masuk ke dalam pelaporan SPT.
🔹Faktur Pajak Masukan yang sudah dilaporkan dan dikembalikan ke status Approved, dapat dikreditkan kembali sesuai dengan Masa Pajak pengkreditan sebelumnya.
2. Tidak dimunculkannya data alamat surat elektronik (e-mail) secara otomatis/prefil saat pembuatan faktur pajak keluaran terkait isu keamanan data.
🔹Silakan input data e-mail apabila memang mengetahui informasi tersebut dari lawan transaksi (pembeli BKP/penerima JKP).
🔸Apabila tidak mengetahui data e-mail lawan transaksi, dapat dikosongkan. Tidak ada konsekuensi khusus dikarenakan e-mail bukan termasuk komponen identitas keterangan yang disyaratkan dalam pembuatan faktur pajak (cfm. Pasal 33 PER-11 Tahun 2025).
--
t.me/FAQcoretax
👍11❤9🙏9
FAQ Coretax
Photo
#Reminder
Saat registerasi di portal NPWP, pastikan bahwa pilihan "Jenis Registerasi" adalah "Validasi NIK" jika keperluannya adalah registerasi massal NIK pegawai. (Nomor 9 pada gambar, di tahap pengisian data lainnya)
Jika salah memilih ke "Pemadanan NIK-NPWP" maka proses bisnis pendaftarannya akan memerlukan penelitian dan persetujuan manual dari DJP, terdapat risiko ditolak jika tidak memenuhi syarat syarat yang disebutkan.
Jika telanjur memilih yang pemadanan dan telah ditolak, maka silakan pastikan registrasi ulang dengan pilihan jenis registerasi yang benar.
Sekian. Terima kasih
--
t.me/FAQcoretax
Saat registerasi di portal NPWP, pastikan bahwa pilihan "Jenis Registerasi" adalah "Validasi NIK" jika keperluannya adalah registerasi massal NIK pegawai. (Nomor 9 pada gambar, di tahap pengisian data lainnya)
Jika salah memilih ke "Pemadanan NIK-NPWP" maka proses bisnis pendaftarannya akan memerlukan penelitian dan persetujuan manual dari DJP, terdapat risiko ditolak jika tidak memenuhi syarat syarat yang disebutkan.
Jika telanjur memilih yang pemadanan dan telah ditolak, maka silakan pastikan registrasi ulang dengan pilihan jenis registerasi yang benar.
Sekian. Terima kasih
--
t.me/FAQcoretax
❤8✍1
#eFaktur
180. Faktur Batal di e-Faktur Desktop tapi Masih Aktif di Coretax?
Bagaimana solusinya jika lawan transaksi sudah membatalkan Faktur Pajak di e-Faktur Desktop dan FP Batal sudah dikirim ke Anda, namun di Coretax statusnya masih aktif?
Sejak 8 November 2025, faktur yang diganti atau dibatalkan di e-Faktur Desktop kini tidak lagi dimigrasi statusnya ke Coretax.
Artinya, meskipun pembatalan sudah approval di e-Faktur Desktop, statusnya tetap approved di Coretax.
✅ Solusi:
Minta lawan transaksi Anda untuk melakukan pembatalan atau penggantian Faktur Pajak langsung di Coretax.
---
t.me/FAQcoretax
180. Faktur Batal di e-Faktur Desktop tapi Masih Aktif di Coretax?
Bagaimana solusinya jika lawan transaksi sudah membatalkan Faktur Pajak di e-Faktur Desktop dan FP Batal sudah dikirim ke Anda, namun di Coretax statusnya masih aktif?
Sejak 8 November 2025, faktur yang diganti atau dibatalkan di e-Faktur Desktop kini tidak lagi dimigrasi statusnya ke Coretax.
Artinya, meskipun pembatalan sudah approval di e-Faktur Desktop, statusnya tetap approved di Coretax.
✅ Solusi:
Minta lawan transaksi Anda untuk melakukan pembatalan atau penggantian Faktur Pajak langsung di Coretax.
---
t.me/FAQcoretax
❤10🤯3🙏2✍1👍1
#InfoPenangananKendala
Atas kendala pilihan menggunakan deposit tidak muncul saat bayar dan lapor, meskipun deposit cukup, saat ini masih sedang ditangani.
Segera setelah dapat kabar akan kami kabari
—
t.me/FAQcoretax
Atas kendala pilihan menggunakan deposit tidak muncul saat bayar dan lapor, meskipun deposit cukup, saat ini masih sedang ditangani.
Segera setelah dapat kabar akan kami kabari
—
t.me/FAQcoretax
Telegram
FAQ Coretax
Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
❤4🙏2
FAQ Coretax
📢 Layanan Baru: Validasi & Registrasi Massal NIK Kini Resmi Tersedia Kabar baik untuk seluruh Pemberi Kerja Badan dan Instansi Pemerintah! Mulai hari ini, layanan Validasi & Registrasi Massal NIK Pegawai telah resmi dirilis melalui Portal NPWP versi 2.1…
#Reminder
Bagi pemberi kerja yang menggunakan layanan registrasi massal di Portal NPWP, saya mengimbau agar data penerima penghasilan yang dimasukkan hanya merupakan penerima penghasilan yang memang belum pernah terdaftar sebagai WP sebelumnya (memang belum punya NPWP sebelum implementasi Coretax).
Artinya, jika terdapat pegawai/penerima penghasilan diketahui sudah memiliki NPWP 15 digit sebelum 1 Januari 2025, maka seharusnya yang dilakukan bukan registrasi lagi, tetapi minta pegawai/pemilik NIK secara mandiri melakukan PEMADANAN NIK-NPWP ke KPP terdekat
Hal ini menghindari risiko terjadinya 2 record data, yang bisa membuat data histori perpajakan tidak terekam dalam satu id.
Perlu diketahui bahwa sesuai PMK 136/2023 tentang perubahan atas PMK 112/2023 terkait implementasi pemadanan NIK-NPWP, NPWP 15 digit sudah tidak bisa digunakan sejak 1 Juli 2024 dan kampanye untuk pemadanan NIK-NPWP telah dilakukan hingga akhir 31 Desember 2024.
Rahmatullah Barkat
- Penyuluh Pajak
--
t.me/FAQcoretax
Bagi pemberi kerja yang menggunakan layanan registrasi massal di Portal NPWP, saya mengimbau agar data penerima penghasilan yang dimasukkan hanya merupakan penerima penghasilan yang memang belum pernah terdaftar sebagai WP sebelumnya (memang belum punya NPWP sebelum implementasi Coretax).
Artinya, jika terdapat pegawai/penerima penghasilan diketahui sudah memiliki NPWP 15 digit sebelum 1 Januari 2025, maka seharusnya yang dilakukan bukan registrasi lagi, tetapi minta pegawai/pemilik NIK secara mandiri melakukan PEMADANAN NIK-NPWP ke KPP terdekat
Hal ini menghindari risiko terjadinya 2 record data, yang bisa membuat data histori perpajakan tidak terekam dalam satu id.
Perlu diketahui bahwa sesuai PMK 136/2023 tentang perubahan atas PMK 112/2023 terkait implementasi pemadanan NIK-NPWP, NPWP 15 digit sudah tidak bisa digunakan sejak 1 Juli 2024 dan kampanye untuk pemadanan NIK-NPWP telah dilakukan hingga akhir 31 Desember 2024.
Rahmatullah Barkat
- Penyuluh Pajak
--
t.me/FAQcoretax
Telegram
FAQ Coretax
Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
❤11👍4🙏3
#InfoPenangananKendala
Atas kendala notif "Http failure response for 503 OK" saat submit pelaporan SPT Masa PPN, telah dieskalasi ke pengembang dan sedang ditangani.
Segera setelah dapat kabar akan kami kabari.
—
t.me/FAQcoretax
Atas kendala notif "Http failure response for 503 OK" saat submit pelaporan SPT Masa PPN, telah dieskalasi ke pengembang dan sedang ditangani.
Segera setelah dapat kabar akan kami kabari.
—
t.me/FAQcoretax
Telegram
FAQ Coretax
Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
🤯5❤4🙏3✍2👍2
#Pembayaran
181. Apakah WP dengan izin pembukuan USD boleh bayar angsuran PPh 25 pakai Rupiah di tahun pajak 2025?
Tidak boleh ❌
💵 Pembuatan Kode Billing Seharusnya:
⁉️ Bagaimana jika terlanjur bayar angsuran PPh 25 pakai Rupiah?
✅ Solusi atas Salah Setor:
👨💻 Cara Singkat Pengajuan PPYSTT di Coretax:
➡️ Dampak Tidak Melakukan Penyetoran dengan Mata Uang US Dolar.
🧐 Agar Tidak Terkena Sanksi Administrasi Telat Setor (Akibat Setor Ulang):
⚠️ Catatan: Agar dapat masuk dalam kriteria sanksi yang tidak diterbitkan STP dan dibuatkan BA:
Konsultasi lebih lanjut hubungi KPP terdaftar
Semoga informasi ini membantu 🙏
—
t.me/FAQcoretax
181. Apakah WP dengan izin pembukuan USD boleh bayar angsuran PPh 25 pakai Rupiah di tahun pajak 2025?
Tidak boleh ❌
Sesuai Pasal 106 ayat (2) huruf a PMK-81 Tahun 2024: Jika suatu Wajib Pajak sudah mendapat izin pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USD, maka semua pembayaran PPh tertentu di tahun pajak 2025 wajib dilakukan dalam USD, termasuk:
1. Angsuran PPh Pasal 25,
2. PPh Pasal 29,
3. STP / SKPKB / SKPKBT dan keputusan lain yang diterbitkan dalam USD,
4. Deposit pajak yang dipakai untuk bayar kewajiban PPh tersebut.
📅 Ketentuan ini berlaku di era Coretax (Tahun Pajak 2025).
✍️ Regulasi tersebut menghapus ketentuan terkait konversi mata uang rupiah yang sebelumnya diatur pada PMK-18 Tahun 2021.
Saat pembuatan kode billing mandiri untuk Angsuran PPh pasal 25 (411126-100) dan Deposit (411618-100), pada pilihan "Mata Uang" seharusnya memilih "United States Dollar".
⁉️ Bagaimana jika terlanjur bayar angsuran PPh 25 pakai Rupiah?
Jika WP seharusnya membayar Angsuran PPh 25 dalam USD tetapi malah bayar dengan Rupiah, maka pembayaran Rupiah tersebut dianggap sebagai kelebihan bayar (overpayment) karena tidak sesuai mata uang yang diwajibkan PMK-81 Tahun 2024.
✅ Solusi atas Salah Setor:
1️⃣ WP bisa mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang (PPYSTT) atas pembayaran yang salah tersebut, karena dianggap pajak yang tidak seharusnya terutang dan tidak bisa dilakukan pemindahbukuan.
2️⃣ WP melakukan pembayaran ulang atas angsuran PPh pasal 25 dengan memilih mata uang "Dollar United States".
Impersonate → Pilih modul "Pembayaran" → "Formulir Restitusi Pajak" → Isi formulir Pengembalian Kelebihan Pembayaran, khususnya bertanda bintang dengan rincian:
a. Status Penandatangan: "Wakil Wajib Pajak (Pengurus)"
b. Alasan Hal Pengembalian: "Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan"
c. Pilihan Kode Akun Pajak: 411126
d. Pilihan Kode Jenis Setoran: 100
e. Masa dan Tahun Pajak: Januari 2025 👉 Sesuaikan dengan masa pajak pembayaran. 1 masa untuk 1 PPSYTT.
f. Mata Uang: Rupiah Indonesia
g. Jenis Akun Wajib Pajak: Kewajiban Pajak Lain
h. Jenis Detail Akun Wajib Pajak: Pelaporan Melalui Pembayaran
Kemudian klik "Tambah Data" sehingga pembayaran KJP/KJS PPh 25 muncul → Masukkan nominal nilai pengembalian yang diminta → Pilih Rekening Bank untuk tujuan pengiriman nilai pengembalian → Buat dan upload "Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang" yang telah ditandatangani (format bebas, namun sebaiknya berisi unsur identitas WP dan penandatangan (pengurus), perhitungan nilai yang seharusnya tidak terutang, dan alasan atau kronologi) → Submit
➡️ Dampak Tidak Melakukan Penyetoran dengan Mata Uang US Dolar.
Pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam mata uang Rupiah tidak dapat terprepopulated (terisi), bahkan tidak dapat diisi manual, pada SPT Tahunan PPh Badan Dolar. Hal ini mengakibatkan PPh pasal 29 menjadi lebih besar pada SPT Tahunan.
🧐 Agar Tidak Terkena Sanksi Administrasi Telat Setor (Akibat Setor Ulang):
WP dapat berkonsultasi dengan Seksi Pengawasan dan meminta dibuatkan Berita Acara Tidak Diterbitkan STP atas Keadaan Tertentu sesuai Kebijakan Penghapusan Sanksi, yakni berupa "keterlambatan pembayaran akibat kesalahan pembuatan kode billing, yang harus ditindaklanjuti dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, sehingga Wajib Pajak harus melakukan pembayaran kembali". Selengkapnya tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Klik Di Sini
⚠️ Catatan: Agar dapat masuk dalam kriteria sanksi yang tidak diterbitkan STP dan dibuatkan BA:
1. WP menunjukkan bukti bahwa memenuhi keadaan tertentu dimaksud kepada Seksi Pengawasan; dan
2. Keterlambatan pembayaran tersebut dilakukan di sepanjang tahun 2025.
Konsultasi lebih lanjut hubungi KPP terdaftar
Semoga informasi ini membantu 🙏
—
t.me/FAQcoretax
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13✍3👍1🙏1🫡1
FAQ Coretax
#InfoPenangananKendala Atas kendala notif "Http failure response for 503 OK" saat submit pelaporan SPT Masa PPN, telah dieskalasi ke pengembang dan sedang ditangani. Segera setelah dapat kabar akan kami kabari. — t.me/FAQcoretax
#InfoPenyelesaianKendala
Atas kendala notif "Http failure response for 503 OK" saat submit pelaporan SPT Masa PPN, telah selesai ditangani bersamaan dengan deployment baru SPT.
Silakan dicoba kembali. Terima kasih.
—
t.me/FAQcoretax
Atas kendala notif "Http failure response for 503 OK" saat submit pelaporan SPT Masa PPN, telah selesai ditangani bersamaan dengan deployment baru SPT.
Silakan dicoba kembali. Terima kasih.
—
t.me/FAQcoretax
❤6
FAQ Coretax
#InfoPenangananKendala Atas kendala notif "Http failure response for 503 OK" saat submit pelaporan SPT Masa PPN, telah dieskalasi ke pengembang dan sedang ditangani. Segera setelah dapat kabar akan kami kabari. — t.me/FAQcoretax
#SPT
182. Apakah saat ini tidak bisa lagi mengunduh PDF atas Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) setelah berhasil Submit SPT di Coretax?
Ya, mulai 26 November 2025, penerbitan BPE setelah berhasil submit SPT diubah dari pembentukan PDF menjadi pengiriman BPE dalam surat elektronik atau email 📩
WP dapat meminta pengiriman ulang BPE dalam menu "SPT Dilaporkan" dengan klik tombol "Email".
Dengan perubahan ini, risiko kegagalan submit karena ketergantungan pada pembentukan PDF dapat diantisipasi 👍
—
t.me/FAQcoretax
182. Apakah saat ini tidak bisa lagi mengunduh PDF atas Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) setelah berhasil Submit SPT di Coretax?
Ya, mulai 26 November 2025, penerbitan BPE setelah berhasil submit SPT diubah dari pembentukan PDF menjadi pengiriman BPE dalam surat elektronik atau email 📩
WP dapat meminta pengiriman ulang BPE dalam menu "SPT Dilaporkan" dengan klik tombol "Email".
Dengan perubahan ini, risiko kegagalan submit karena ketergantungan pada pembentukan PDF dapat diantisipasi 👍
—
t.me/FAQcoretax
❤10🤬6🗿5👏3😭2✍1💔1🫡1
#Reminder
Terkait terbukanya akses pembuatan konsep SPT Tahunan di Coretax untuk Tahun Pajak "Januari s.d. Desember 2025":
1️⃣ Terbukanya ini akibat akan dilakukan Simulasi nasional, praktik pengisian SPT, tujuannya familiarisasi SPT Tahunan PPh OP Coretax di internal DJP yang akan dilakukan serempak hari Kamis oleh 27 ribu pegawai DJP.
2️⃣ Terbukanya ini tidak ditujukan untuk Wajib Pajak, karena masih dalam proses tes, feedback dan pengembangan terus-menerus oleh tim PSIAP/Pengembang, Di ubah saja bahasanya, simulasi nasional, praktik pengisian SPT, untuk melayani WP lebih baik di tahun 2026.
3️⃣ Akses pembentukan konsep akan ditutup/dihapus kembali setelah simulasi internal selesai dilakukan oleh internal DJP.
⛔️ Jika WP secara umum sudah membentuk konsep SPT untuk satu tahun 01122025, PASTIKAN TIDAK DISUBMIT, ya.. 👍
Kalau bisa, konsep tersebut dihapus saja.. biar aman..
🧠 Gimana kalau mau belajar SPT Tahunan?
1. Silakan coba melalui Simulator Coretax di 👉 https://spt-simulasi.pajak.go.id/login
2. Seluruh Materi Edukasi resmi terkait SPT sudah dikumpulkan satu pintu di 👉 pajak.go.id/lapor-tahunan
3. Masih bingung, tanya-tanya di kolom komentar silakan
—
t.me/FAQcoretax
Terkait terbukanya akses pembuatan konsep SPT Tahunan di Coretax untuk Tahun Pajak "Januari s.d. Desember 2025":
1️⃣ Terbukanya ini akibat akan dilakukan Simulasi nasional, praktik pengisian SPT, tujuannya familiarisasi SPT Tahunan PPh OP Coretax di internal DJP yang akan dilakukan serempak hari Kamis oleh 27 ribu pegawai DJP.
2️⃣ Terbukanya ini tidak ditujukan untuk Wajib Pajak, karena masih dalam proses tes, feedback dan pengembangan terus-menerus oleh tim PSIAP/Pengembang, Di ubah saja bahasanya, simulasi nasional, praktik pengisian SPT, untuk melayani WP lebih baik di tahun 2026.
3️⃣ Akses pembentukan konsep akan ditutup/dihapus kembali setelah simulasi internal selesai dilakukan oleh internal DJP.
⛔️ Jika WP secara umum sudah membentuk konsep SPT untuk satu tahun 01122025, PASTIKAN TIDAK DISUBMIT, ya.. 👍
Kalau bisa, konsep tersebut dihapus saja.. biar aman..
🧠 Gimana kalau mau belajar SPT Tahunan?
1. Silakan coba melalui Simulator Coretax di 👉 https://spt-simulasi.pajak.go.id/login
2. Seluruh Materi Edukasi resmi terkait SPT sudah dikumpulkan satu pintu di 👉 pajak.go.id/lapor-tahunan
3. Masih bingung, tanya-tanya di kolom komentar silakan
—
t.me/FAQcoretax
❤9✍4🙏4🤯2🙊1
#InfoPenangananKendala
Beberapa Wajib Pajak menerima Surat Teguran otomatis secara sistem coretax terkait belum disampaikannya SPT Masa Bea Meterai untuk masa pajak Oktober 2025, padahal bukan Pemungut Bea Meterai.
Hal ini dimungkinkan terjadi pada Wajib Pajak pengguna materai teraan dikarenakan terjadi kesalahan flag sebagai Pemungut Bea Meterai.
Apabila Wajib Pajak bukan termasuk Pemungut Bea Meterai, atas teguran ini dapat diabaikan.
Kendala salah flagging sedang ditangani untuk dilakukan cleansing massal.
—
t.me/FAQcoretax
Beberapa Wajib Pajak menerima Surat Teguran otomatis secara sistem coretax terkait belum disampaikannya SPT Masa Bea Meterai untuk masa pajak Oktober 2025, padahal bukan Pemungut Bea Meterai.
Hal ini dimungkinkan terjadi pada Wajib Pajak pengguna materai teraan dikarenakan terjadi kesalahan flag sebagai Pemungut Bea Meterai.
Apabila Wajib Pajak bukan termasuk Pemungut Bea Meterai, atas teguran ini dapat diabaikan.
Kendala salah flagging sedang ditangani untuk dilakukan cleansing massal.
—
t.me/FAQcoretax
✍2👍1😡1
#InfoPenyelesaianKendala
Jika Anda selaku PKP lawan transaksi (pembeli) telah setuju pembatalan FP dan telah terbit FP Cancelled namun atas FP tersebut masih ada di lampiran B2 konsep SPT Masa PPN, maka silakan untuk posting ulang agar FP tersebut tidak ikut dalam pelaporan.
--
t.me/FAQcoretax
Jika Anda selaku PKP lawan transaksi (pembeli) telah setuju pembatalan FP dan telah terbit FP Cancelled namun atas FP tersebut masih ada di lampiran B2 konsep SPT Masa PPN, maka silakan untuk posting ulang agar FP tersebut tidak ikut dalam pelaporan.
--
t.me/FAQcoretax
❤5✍2👍2
Fitur unduh Bukti Pbk_portal WP-1.pdf
459.5 KB
⚠️ *MOHON PERHATIAN*
Per 27 November 2025, fitur *UNDUH* atas dokumen Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk) tersedia pada menu *Permohonan Pemindahbukuan* .
1. Untuk pelaporan SPT dengan pilihan pembayaran Pemindahbukuan Deposit, Pdf dokumen Bukti Pbk tidak di _generate_ pada saat pelaporan SPT. Wajib Pajak/Petugas dapat men _generate_ dokumen Bukti Pbk dengan fitur *UNDUH* yang disediakan pada menu Permohonan Pemindahbukuan.
2. Fitur *UNDUH* ini tidak dibatasi hanya untuk Pemindahbukuan deposit dari pelaporan SPT saja. Seluruh dokumen Bukti Pbk yang diterbitkan, baik dari penyampaian SPT maupun dari menu permohonan Pbk dapat diunduh ulang Pdf dokumennya dengan fitur ini.
3. Pengunduhan dokumen Bukti Pbk dapat dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) dokumen sekaligus. WP hanya perlu memilih dokumen mana yang akan diunduh dengan mencentang _checkbox_ yang tersedia lalu klik tombol *UNDUH*.
Demikian informasi ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian. Terima kasih
Per 27 November 2025, fitur *UNDUH* atas dokumen Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk) tersedia pada menu *Permohonan Pemindahbukuan* .
1. Untuk pelaporan SPT dengan pilihan pembayaran Pemindahbukuan Deposit, Pdf dokumen Bukti Pbk tidak di _generate_ pada saat pelaporan SPT. Wajib Pajak/Petugas dapat men _generate_ dokumen Bukti Pbk dengan fitur *UNDUH* yang disediakan pada menu Permohonan Pemindahbukuan.
2. Fitur *UNDUH* ini tidak dibatasi hanya untuk Pemindahbukuan deposit dari pelaporan SPT saja. Seluruh dokumen Bukti Pbk yang diterbitkan, baik dari penyampaian SPT maupun dari menu permohonan Pbk dapat diunduh ulang Pdf dokumennya dengan fitur ini.
3. Pengunduhan dokumen Bukti Pbk dapat dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) dokumen sekaligus. WP hanya perlu memilih dokumen mana yang akan diunduh dengan mencentang _checkbox_ yang tersedia lalu klik tombol *UNDUH*.
Demikian informasi ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian. Terima kasih
❤10👍2🙏2✍1