#SPTOP #Registrasi
166. Bagaimana cara menonaktifkan (NE) NPWP istri? 

Pengajuan NE bisa dilakukan dengan dua cara: melalui Coretax ybs atau datang langsung ke KPP terdekat. Proses ini akan melalui tahap penelitian 5 hari kerja. 

Cara pengajuan permohonan Non Aktif melalui Coretax bagi Wanita Kawin telah dijelaskan pada FAQ 71

—
t.me/FAQcoretax

#SPTOP #Registrasi
167. Apakah NPWP istri harus dihapus atau cukup di-NE-kan? 

NPWP istri yang telah didaftarkan sebagai tanggungan ke dalam daftar keluarga di akun Coretax suami dan ingin melakukan kewajiban pajak gabung dengan suami, cukup dilakukan permohonan perubahan status ke Non Aktif (NE), bukan dihapus. Suatu saat wanita kawin dapat melakukan perubahan data bila diperlukan.

Selengkapnya tentang ini pernah dijawab lengkap teknisnya di FAQ 107

—
t.me/FAQcoretax

#SPTOP #Registrasi
168. Bagaimana perlakuan bukti potong (bupot) PPh 21 untuk istri yang NPWP-nya gabung suami? 

Bukti potong tetap dibuat menggunakan NIK istri. NIK istri harus didaftarkan terlebih dahulu di menu "Daftar Keluarga" pada akun Coretax suami. Dengan demikian, bukti bukti potong istri akan otomatis masuk ke SPT Tahunan Coretax di lampiran bukti pemotongan non final (L1 - Bagian) suami selama istri sudah masuk ke daftar keluarga per akhir tahun pajak bersangkutan.

Jika istri merupakan karyawan dari satu pemberi kerja, bukti pemotongan yang masuk otomatis ke SPT suami tersebut perlu disesuaikan letaknya agar masuk ke dalam daftar bukti penghasilan final, yakni dengan cara bukti pemotongan istri dihapus manual dari L1 tabel E “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh” lalu ditambahkan manual ke L2 tabel A “Penghasilan yang dikenakan PPh Final”.

Dengan begitu, penghasilan istri tersebut beserta bukti potongnya dianggap sebagai penghasilan final dan tidak menambah penghasilan neto bersifat non final suami (tidak menambah PPh terutang akibat penggabungan penghasilan)

—
t.me/FAQcoretax

#SPTOP #Registrasi
169. Bagaimana perhitungan PPh jika suami-istri memiliki NPWP terpisah (status PH/MT)? 

Jika istri memilih terpisah (MT) atau terdapat perjanjian pisah harta (PH) sehingga istri memiliki kewajiban pelaporan SPT tersendiri, maka meskipun suami-istri akan melaporkan SPT Tahunan secara sendiri-sendiri, terdapat lampiran penghitungan PPh terutang WP dan Suami/Istri yang wajib diisi bersama-sama. Singkatnya, meski masing-masing, harus bersama-sama.

Lampiran penghitungan PH-MT tersebut terdapat dalam lampiran L-4 bagian B SPT Tahunan PPh OP. Lampiran ini terbuka jika WP memilih secara manual status “Pisah Harta (PH)” atau “Memilih Terpisah (MT)” pada pertanyaan nomor 7 di induk SPT.

Penghitungan neto pasangan di dalam lampiran tidak secara otomatis terisi, sehingga penghitungan penghasilan gabungan dalam lampiran PH-MT tersebut harus dilakukan secara bersama dengan pasangan. Misalnya, jika suami mengisi SPT nya, maka dibutuhkan informasi penghasilan neto istri. Begitupun sebaliknya. Lampiran ini wajib dilakukan jika istri tidak terdaftar sebagai tanggungan dalam DUK Coretax suami dan istri masih berstatus Aktif, bukan Non-Aktif.

Penghitungan PPh terutang dalam lampiran PH-MT tersebut akan menghasilkan nilai PPh terutang proporsional yang akan dipindahkan otomatis ke induk SPT masing-masing. Sehingga, bisa terdapat kemungkinan kurang bayar atau lebih bayar di satu atau keduanya.

—
t.me/FAQcoretax

170. Bagaimana perlakuan batasan omzet PP 55 (PPh Final UMKM) untuk suami-istri (PH/MT) yang keduanya memiliki usaha? 

Peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan omzet usaha yang dikenakan final dari suami dan istri.

Jika total omzet gabungan usaha yang dikenakan PPh final pada tahun sebelumnya sudah melebihi Rp4,8 miliar, maka pada tahun berikutnya suami-istri tersebut harus menggunakan tarif umum PPh Pasal 17 dan tidak lagi berhak atas fasilitas PPh Final UMKM. Cfm Pasal 58 ayat 2 huruf b PP 55 tahun 2022.

Di satu sisi, jika suami-istri telah menggunakan tarif umum PPh dan pada tahun tersebut omzet gabungan usaha dan pekerjaan bebas suami-istri yang dikenakan tarif PPh umum tersebut telah melebihi 4.8 miliar, maka pada tahun berikutnya suami-istri tersebut tidak lagi dapat menggunakan pencatatan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan wajib melakukan pembukuan.

👩‍💼👨‍💼 Ilustrasi: Bapak Iqbal & Ibu Uzi (PH)

📅 Tahun Pajak 2024
• Omzet:
• Iqbal (Percetakan): Rp3.000.000.000
• Uzi (Toko Kue): Rp2.500.000.000
• Total gabungan: Rp5.500.000.000

➡ Karena > Rp4,8 Miliar, maka Tahun Pajak 2025 tidak boleh lagi pakai PPh Final UMKM → wajib pakai tarif umum Pasal 17.

📅 Tahun Pajak 2025
• Omzet dengan PPh umum:
• Iqbal: Rp3.500.000.000
• Uzi: Rp2.000.000.000
• Total gabungan: Rp5.500.000.000

➡ Tahun 2025: Bisa melaporkan SPT dengan pencatatan dan Norma.
Tahun 2026: Karena > Rp4,8 Miliar, maka Tahun Pajak 2026 tidak boleh lagi pakai NPPN → wajib pembukuan.

📅 Tahun Pajak 2026 dan seterusnya
• Iqbal & Uzi wajib pembukuan untuk hitung penghasilan neto.
• Tidak bisa lagi gunakan Norma Penghitungan.

📊 Alur Transisi
1. 2024 → masih bisa PPh Final UMKM (karena sistem lihat tahun sebelumnya).
2. 2025 → beralih ke PPh tarif umum Pasal 17 (masih bisa pencatatan/NPPN)
3. 2026 → wajib pembukuan, karena omzet gabungan tahun sebelumnya > Rp4,8 Miliar saat sudah pakai PPh umum.

Dasar Hukum:
• PP 55 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) huruf b
• PER-11/PJ/2025 Lampiran G

—
t.me/FAQcoretax

#PPh26
171. Bagaimana solusinya jika terdapat nilai kompensasi LB PPh Pasal 26 di induk SPT PPh Pasal 21/26 Coretax yang berasal dari pembetulan SPT sebelumnya dan nilai LB PPh Pasal 26 tersebut juga muncul di dasbor kompensasi, padahal sebenarnya WP tidak memiliki LB tersebut?

📌 Permasalahan
Muncul nilai kompensasi LB PPh Pasal 26 di Induk SPT PPh Pasal 21/26 (Coretax) yang berasal dari SPT pembetulan sebelumnya, padahal seharusnya nilai itu tidak muncul. Nilai tersebut juga ikut tampil di dasbor kompensasi.

✅ Solusi Sementara

Lakukan offset atas nilai LB kompensasi PPh Pasal 26 yang tidak seharusnya tersebut melalui pembuatan Bukti Pemotongan (BP) 26 dengan Kode Objek Pajak 27-100-99, agar tidak sampai digunakan untuk pelunasan PPh 26 yang seharusnya, bila ada di kemudian hari.

🛠 Langkah-langkah Pembuatan BP 26

1. Pilih BP 26 Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri, klik "+Create eBupot BP26".
2. Masa Pajak → gunakan masa pelaporan SPT Normal berikutnya (yang memuat kompensasi LB Pasal 26 salah tersebut).
3. Nama Fasilitas → pilih “Fasilitas Lainnya”.
4. NPWP → isi dengan NPWP tampungan: 9990000000999000.
5. Nama Objek Pajak → hanya ada 1 pilihan:
“Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan, Hadiah dan Penghargaan, Pensiun dan Pembayaran Berkala Lainnya yang Dipotong PPh Pasal 26” (Kode Objek Pajak 27-100-99).
6. Penghasilan Bruto (Rp) → isi dengan nilai LB Pasal 26 yang tidak seharusnya (sebagai koreksi).
7. DPP (%) dan Tarif (%) → isi 100,00. Sistem otomatis menghitung Jumlah PPh sama dengan nilai bruto .
8. Dokumen Referensi → isi sesuai administrasi, contoh:
• Jenis Dokumen: Dokumen Lainnya
• Nomor Dokumen: Offset kompensasi Pasal 26 (SPT Masa Agustus Pembetulan 1)
9. NITKU Sub Unit → isi sesuai unit penerbit BP26.

🎯 Hasil Akhir

• Nilai kompensasi LB PPh Pasal 26 yang salah muncul akan ter-offset.
• SPT berikutnya akan bersih dari kompensasi LB Pasal 26 yang tidak seharusnya

✍️ Catatan
• Pastikan melakukan komunikasi dengan AR atau penyuluh KPP terkait kendala yang dihadapi.

—
t.me/FAQcoretax

Saat ini ada live edukasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Coretax,
khusus untuk asosiasi GAPMMI/HIPPINDO/APLI/APRNDO/REI langsung dari studio P2humas KPDJP

Link zoom: http://s.kemenkeu.go.id/zoomedukasispt16sep1
Silakan join selama kursi masih ada

Mohon untuk berdiskusi dengan positif dan sopan ya. Tidak ada toleransi spam. Biar edukasi lancar dan kondusif.
Terima kasih.

#InfoPenangananKendala

Atas retur pajak masukan yang berhasil dibuat melalui metode key in (rekam manual) namun belum muncul di grid. Silakan tinggal menunggu sinkronisasi dan cek berkala gridnya.
Terima kasih.

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

⏳18-09-2025 17:37
Atas kendala posting SPT PPN yang failed sudah selesai fixing.
Silakan dicoba kembali.

Terima kasih.

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

⏳Deploy 18-09-2025

🔻 Perbaikan agar Tanggal Faktur Pajak Uang Muka berikutnya atau Pelunasan mengikuti tanggal sistem saat pembuatan Faktur Uang Muka/Pelunasan (System Date)

🔺 Perbaikan tampilan Masa Pajak Faktur yang berbeda dengan Tanggal Faktur

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

19-09-2025 pukul 11.00 WIB

Kendala error 'Exception has been thrown by the target of an invocation' pada saat delete dan upload nota retur sedang dalam penanganan.

Akan segera diinformasikan apabila sudah ada update progressnya.

--
http://t.me/FAQcoretax

#Downtime

Rekan rekan PKP silakan menyesuaikan.

eFaktur Desktop tidak terdampak.

🙏🙏

172. Terkait downtime Coretax, apakah ada kompensasi atas sanksi?

Silakan merujuk pada hak mengajukan penghapusan sanksi yang sudah diatur di PMK 118 Tahun 2024.

Sesuai Pasal 27 ayat 3 huruf f PMK 118, salah satu alasan diberikan penghapusan adalah kendala jaringan/gangguan yang menyebabkan terganggungnya pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Info terkait permohonan sanksi tersebut, silakan baca resumenya di sini https://t.me/infopajaksbyrungkut/1443

✅ Kuncinya: simpan dokumentasi yang menyebabkan kendala, seperti pengumuman, capture coretax saat diakses dengan timestamp/jam komputer dsbnya.

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

22/9/2025 9:25 WIB
Atas kendala tanggal faktur pajak yang tidak bisa diubah telah selesai diperbaiki. Silakan untuk CCLoLi, dan coba kembali.

—
t.me/FAQcoretax

📘 Buku: Fasilitas Pajak Penghasilan Badan di Indonesia (Gratis)

Buku ini menyajikan penjelasan komprehensif & terkini tentang berbagai fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan, lengkap dengan studi kasus praktis agar lebih mudah dipahami.

🔎 Isi utama buku:
• Tax Holiday
• Tax Allowance
• Investment Allowance
• Super Tax Deduction (litbang & vokasi)
• Insentif KEK
• Insentif investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN)

📑 Setiap bab dilengkapi dengan:
• Latar belakang kebijakan
• Syarat & ketentuan
• Prosedur pengajuan
• Mekanisme pelaporan
• Studi kasus implementasi

📥 Baca sinopsis & unduh bukunya di:
👉 FAQcoretax
👉 pajak.go.id

—
t.me/FAQcoretax

📘 Buku: Fasilitas Pajak Penghasilan Badan di Indonesia (Gratis)

#InfoPenangananKendala

Senin, 22 September 2025. Pukul 13.20 WIB
Direktorat TIK bersama pihak pihak terkait sedang berupaya maksimal menangani kendala jaringan yang berdampak pada aplikasi eksternal DJP.

—
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

23/09/2025 Pukul 08.00 WIB
Atas kendala di mana masa pajak FP uang muka atau pelunasan yang mengikuti masa pajak FP UM sebelumnya baik saat masih konsep atau yang sudah terlanjur terupload, sudah dilakukan cleansing massal, sehingga atas pembuatan baru atau FP UM yang terbentuk tersebut masa pajaknya sudah sesuai tanggal fakturnya, kecuali FP Pengganti.

Untuk kasus yang sudah terlanjur terupload, silakan untuk lakukan pembetulan di masa pajak yang terdampak dalam hal SPT nya telah terlapor.

Silakan dicoba kembali, bila terdapat kejadian baru silakan komentar atau hubungi KPP/Kring Pajak

--
t.me/FAQcoretax

#InfoUpdate #XML #FakturPajakKeluaran

20-09-2025
Rilis Update Template Faktur PK v1.6
(Converter masih menggunakan v1.5)

🔎 Update Referensi Kode Transaksi 07:

🔸TD.00513 - Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Rumah Susun Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

🔹TD.00524 - PPN Ditanggung Pemerintah


🔍 Update Cap Fasilitas Kode Transaksi 07:

🔸 TD.01113 - PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 13 TAHUN 2025

🔹 TD.01124 - (Tidak ada Cap)


📦 Update Satuan Ukur

UM.0034 - Meter Kubik
UM.0035 - Sentimeter Persegi
UM.0036 - Drum
UM.0037 - Karton
UM.0038 - Kwh
UM.0039 - Roll

Silakan menyesuaikan sesuai kebutuhan.
Terima kasih.

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

24-09-2025

Kendala error 'Exception has been thrown by the target of an invocation' terkait nota retur telah selesai perbaikannya.

Silakan mencoba kembali untuk unduh, hapus, atau buat baru nota retur hingga upload. Semoga berhasil dan lancar.

--
http://t.me/FAQcoretax