80. Apakah di Masa Pajak Akhir (Bulan Pegawai Tetap berhenti bekerja/bulan Desember) perlu membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP) dan Tahunan A1 atau cukup A1 saja di Coretax ?
#eBupot21

Untuk pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang berhenti bekerja di tengah tahun atau bekerja hingga Desember, di Masa Pajak Akhir tersebut cukup dibuatkan Bukti Pemotongan Tahunan A1 (BP A1) dan tidak perlu Bukti Potong Bulanan Pegawai Tetap (BPMP).

🔹 Saat perekaman BP A1 di Masa Pajak Akhir:
✅ Tidak ada isian penghasilan masa pajak akhir.
✅ Penghasilan Masa Pajak Akhir terhitung otomatis ke Lampiran IB di SPT Masa PPh 21.
✅ Penghasilan Bruto dalam Lampiran IB = Total Penghasilan Bruto Setahun/Bagian Tahun pada BPA1 — Penghasilan Bruto pada BPMP yang telah diterbitkan.

‼️ Bila buat BPMP dan A1 dalam Masa Pajak yang sama: pasti akan muncul error "Sudah ada pemotongan BPMP pada masa pajak tersebut. Mohon batalkan BPMP terlebih dahulu.

✨ Kesimpulan:
- Penghasilan yang belum terlapor dalam BPMP di masa pajak akhir akan otomatis masuk dalam IB hasil perhitungan otomatis.
- Pegawai tetap yang sudah dibuatkan BP A1 di masa pajak akhir tidak perlu lagi dibuatkan BPMP

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1

👍 Reminder Jika Telah Mengisi Deposit untuk SPT

Sebelum melakukan penandatanganan di tahap "Bayar dan Lapor" pada SPT, harap pastikan hal berikut:

💰 Pastikan Pembayaran Deposit Telah Sinkron di Coretax:
1️⃣ Cek Modul "Buku Besar" → Pastikan saldo Kredit (warna hijau) sudah terbaca di sistem Coretax.
2️⃣ Lihat daftar transaksi di dasbor "Buku Besar Saya":
- Pastikan terdapat Jenis Transaksi Kredit dengan deskripsi KAP "Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya - Deposit".
3️⃣ Pastikan Nilai Deposit cukup untuk menutup PPh terutang yang ada pada Induk SPT.

👛 Saat Klik Tombol "Bayar dan Lapor"

- Jika Deposit Tersedia & Cukup → Muncul 2 pilihan:
✅ "Pemindahbukuan Deposit"
✅ "Buat Kode Billing"
- Jika Deposit Tidak Ada atau Tidak Cukup →
🔹 Sistem otomatis membuat Kode Billing, dan SPT masuk ke daftar "SPT Menunggu Pembayaran".

🗓 Tanggal Pelaporan SPT
- Jika menggunakan deposit → Saat klik "Bayar dan Lapor".
- Jika menggunakan kode billing → Saat melakukan pembayaran kode billing.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1

🔄 Update terkait munculnya Tombol "Bayar dan Lapor" namun isi data SPT belum akurat
Pukul 18:16 WIB - 11/02/2025

Penting bagi Wajib Pajak Pemotong untuk menghapus draft SPT PPh 21 lama (dibuat sebelum 10 Februari 2025), lalu membuat ulang draft SPT Masa PPh 21 baru sebelum melaporkan Masa Januari 2025.

✅ Mengapa Harus Menghapus Draft Lama?
- Untuk memastikan sistem memperbarui prepopulasi data bukti pemotongan terkini.
- Agar angka pelaporan lebih akurat sesuai dengan kondisi terbaru di Coretax.

📌 Langkah yang Harus Dilakukan:
1️⃣ Hapus draft SPT Masa PPh 21/26 lama (jika dibuat sebelum 10 Februari 2025).
2️⃣ Buat ulang draft SPT Masa PPh 21/26 di Coretax.
3️⃣ Lanjutkan proses "Bayar dan Lapor" seperti biasa.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1

#PPN #PPh21

ℹ️ Info update terkait Kompensasi LB FAQ PPN dan FAQ PPh 21
LB Kompensasi Desember 2024 ke Januari 2025:

Kompensasi Lebih Bayar Desember 2024 dapat dilihat di menu SPT » submenu Dasbor Kompensasi dan akan prefil (terisi) otomatis ke dalam SPT.

1️⃣ Pastikan SPT Masa Desember 2024-nya sudah dilapor dan memilih kompensasi ke Januari 2025.

2️⃣ Pastikan SPT Masa Desember 2024-nya sudah masuk ke tabel SPT dilaporkan di coretaxnya

3️⃣ Pastikan Saldo LB kompensasinya sudah masuk ke dashbor kompensasi

4️⃣ Buat SPT Masa Januari 2025nya, cek ke induk harusnya ketika 1️⃣ - 2️⃣ - 3️⃣sudah 🆗 maka nilai kompensasinya akan muncul


✅ Jika no 2️⃣ sudah dilakukan namun belum masuk, mohon dapat ditunggu agar proses migrasi selesai, ditargetkan sebelum tanggal 15 sudah muncul.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1

83. Bagaimana Cara Memastikan Kerahasiaan Pembuatan Bukti Pemotongan PPh 21 antar Pegawai, bila hanya memiliki satu tempat kegiatan usaha?
#eBupot21 #ManajemenAkses

Untuk menjaga kerahasiaan antara pegawai yang bertugas membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 pada level gaji yang berbeda, silakan menambah Tempat Kegiatan Usaha (TKU) sesuai jumlah pemisahan akses yang dibutuhkan, meskipun alamatnya sama.

Terkait TKU dan penambahan TKU dapat baca FAQ 66

🙊 Pengaturan Akses TKU untuk Memisahkan Bukti Potong
— Seorang PIC TKU (mis. 000001) tidak dapat melihat BP PPh Pasal 21 yang dibuat oleh PIC TKU lain (mis. 000002) meskipun memiliki role akses pajak yang sama (EBUPOT_21/26).
— Syarat agar akses terpisah:
✅ PIC TKU tersebut hanya ditambahkan dalam TKU tersebut (tidak sebagai pihak terkait di pusat).
✅ Penambahan PIC TKU dilakukan melalui menu "Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit", bukan melalui menu "Edit Pihak Terkait".
✅ Setiap TKU dapat memiliki lebih dari 1 PIC.
✅ Pemberian role akses PIC TKU dilakukan di menu "Wakil/Kuasa Saya" di login PIC atau Login Badan.

⚠️ Penting:
Signer/Drafter SPT (ARTICLE_21/26) hanya diberikan kepada pihak berwenang dalam pengelolaan pegawai secara keseluruhan, karena mereka dapat melihat semua Bukti Potong PPh 21 yang dibuat di seluruh TKU.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1

💡 UPDATE

Langkah-langkah pembuatan dokumen lain pajak masukan (PIB dan termasuk PIB Konsolidasi)

1️⃣ Masuk ke Menu Dokumen Lain.
2️⃣ Pilih sub-menu Pajak Masukan.
3️⃣ Klik Create From Interface.
4️⃣ Pilih Masa Pajak & Tahun Pajak sesuai dengan Masa Pajak SSP atas PIB.
5️⃣ Pada bagian Prepopulated Data, pilih Prepopulated PIB.
6️⃣ Klik Membuat, sistem akan mengambil data PIB sesuai yang tercatat di sistem DJBC.

Kembali ke FAQ 84

85. All about KEP-54 tentang PKP yang dapat menggunakan e-Faktur Client Desktop
#KEP54 #eFakturDesktop

Resume by @FAQcoretax:

✨ Kini wajib pajak PKP (semua WP PKP) dapat memilih menggunakan eFaktur Desktop atau e-Faktur Host-to-Host sesuai KEP-54/PJ/2025. Kecuali PKP yang telah dikukuhkan sejak tanggal 1 Januari 2025 dan PKP yang pemusatannya dilakukan dicabang.

Penggunaannya bersifat opsional, bisa tetap dengan CORETAX atau menggunakan e-Faktur Desktop, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu:

Berikut resume dari KEP tersebut:
✅ Tujuan: Memberikan kemudahan dalam pembuatan faktur pajak dengan saluran tambahan bagi pengusaha kena pajak tertentu.
✅ Menetapkan: Pengusaha Kena Pajak tertentu dapat membuat Faktur Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop dan e-Faktur Host-to-Host.
✅ Definisi Pengusaha Kena Pajak Tertentu: Selain yang telah ditetapkan dalam KEP-24/PJ/2025 yang telah diubah dengan KEP-39/PJ/2025 (Semua PKP*)
✅ Faktur Pajak: PKP tertentu tetap dapat membuat FP di aplikasi e-Faktur Desktop bersamaan atau paralel dengan CORETAX
✅ Tanggal Berlaku: 12 Februari 2025.

Selanjutnya, klik:
🗃 PDF KEP-54
📋 Pengumuman Resmi KEP 54

❓ FAQ (diperbaharui sesuai perkembangan):
- FAQ #1 (Versi 1.0 - 12 Februari 2025 dengan penambahan)
- FAQ #2
- 📚 PDF FAQ Volume 1 (versi 12-02-2025)
- 📚 PDF FAQ Volume 2 (versi 13-02-2025)

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1