#InfoPenangananKendala

Terdapat kendala pembuatan bukti potong yang telah disampaikan ke tim teknis terkait dan saat ini masih proses perbaikan.

Silakan menggunakan skema XML sebagai alternatif pembuatan bukti potong.

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenyelesaianKendala

Kendala service API telah diperbaiki, silakan dicoba kembali pembuatan Faktur Pajak VAT Refund dengan data paspor yang valid.

Boleh sampaikan feedback apabila masih terkendala..

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenyelesaianKendla

Pukul 17.00 WIB 3 September telah dilakukan perbaikan pada modul Ebupot BPMP dan BP21 yang gagal menampilkan nama penerima penghasilan saat NPWP penerima penghasilan diinput oleh pemotong

Silakan dicoba kembali

--
t.me/FAQcoretax

#PajakMinimumGlobal #GMT #Globe

Pengenaan Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules) yang selanjutnya disebut GloBE adalah ketentuan pengenaan pajak tambahan yang dikembangkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang meliputi commentary, examples, agreed administrative guidance, GloBE information return, dan safe harbours and penalty relief.

Kementerian Keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 terkait pengenaan pajak minimum global yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025.

Wajib Pajak yang dikenai GloBE yang selanjutnya disebut Wajib Pajak GloBE adalah Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (joint venture groups) yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang merupakan anggota atau bagian dari Grup PMN yang masuk dalam GloBE


Perubahan status terkait Pajak Minimum Global secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yakni penambahan status sebagai Wajib Pajak yang tercakup ketentuan Pajak Minimum Global (Wajib Pajak GloBE),
perubahan data Wajib Pajak GloBE, dan pencabutan status Wajib Pajak GloBE. Ketiganya dapat dilaksanakan secara elektronik melalui Portal Coretax Wajib Pajak.

Terlampir panduan/user manualnya..


--
t.me/FAQcoretax

#PenghapusanNPWP #UpdateDataAHU #Coretax

265. ❓ SOLUSI ERROR AHU TIDAK TERBACA SAAT PENGHAPUSAN NPWP BADAN

🗣 Pertanyaan:
Jika Wajib Pajak (WP) Badan ingin mengajukan penutupan atau penghapusan NPWP, apakah harus melakukan update informasi AHU terlebih dahulu?

✅ Jawaban:
Ya, betul. Sebelum mengajukan penghapusan NPWP, WP diwajibkan untuk menambahkan atau memutakhirkan data SK Terakhir (Akta Perubahan) pada profilnya terlebih dahulu, agar data penutupan perusahaan dari AHU dapat terbaca oleh sistem.

🚨 Kendala yang Sering Terjadi:
Sering ditemui kasus saat permohonan diajukan, data penutupan dari AHU tetap tidak terbaca dan justru muncul pesan error: "Wajib Pajak belum melakukan update data AHU pada Informasi Umum".
Hal ini BUKAN merupakan bug sistem, melainkan kegagalan validasi data. Sistem mengecek SK Pembubaran dengan membandingkannya terhadap data SK Terakhir. Jika SK Terakhir tersebut belum tercatat di profil WP, maka sistem tidak bisa membaca data penutupannya.

🛠 Solusi Penyelesaian:
Jika mengalami kendala di atas, ikuti langkah perbaikan berikut:
1. Buka modul Profil Saya lalu klik menu Informasi Umum dan klik tombol Edit, proses ini diajukan sebelum mengajukan permohonan penghapusan.
2. Lakukan pemutakhiran data secara spesifik pada kolom Dokumen Akta Perubahan dengan memasukkan data SK Terakhir.
3. ⚠️ PENTING: Lakukan proses perubahan data ini secara manual, JANGAN mengklik tombol *"Ambil Data Terbaru dari DG AHU"*.
4. Setelah pembaruan data tersebut berhasil disimpan, silakan ajukan kembali permohonan penghapusan NPWP.

--
t.me/FAQcoretax

#UpdateEskalasi

Per 03 September 2026 telah dilakukan fixing massal unduh PDF Faktur/Nota Retur mencegah ketidaksesuaian hasil unduh dengan grid system..

Eskalasi masih akan dibuka hingga sepekan ke depan untuk antisipasi ada unduhan PDF tidak sesuai yang dilakukan sebelum fixing.

—
t.me/FAQcoretax

Sosialisasi PMK 55 Tahun 2026 Tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain Yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak

https://youtu.be/Dr5oBOCVTPs?feature=shared

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenyelesaianKendala

Atas kendala OTP email terkait keperluan misalnya lupa kata sandi di Coretax, saat ini sudah bisa dicoba kembali.

—
t.me/FAQcoretax

#Reminder

Pemberitahuan Akan Ditutupnya Eskalasi PDF Faktur

Dari hasil assessment terkait dengan semakin sedikitnya error dan telah diperbaikinya sistem mengenai nomor FP yang tidak sesuai di Coretax,

Kami beritahukan bahwa Eskalasi 4 PDF Faktur Keluaran yang tidak sesuai, termasuk nama penanda tangan pada grid FPK yang tidak sesuai, akan dibuka hanya sampai dengan minggu ini

Silakan manfaatkan jika membutuhkan di http://t.kemenkeu.go.id/eskalasikolektif

Dalam hal WP mengalami kendala terkait hal ini di kemudian hari, silakan untuk membuat tiket melati sesuai FAQ 120

Sekian. Terima kasih.

--
t.me/FAQcoretax

#Webinar: PMK 55/2026 & Profesionalisme Konsultan Pajak 📣

Yuk bedah implementasi PMK 55/2026 untuk menata ekosistem tax intermediaries bareng tim ahli djspsk Kemenkeu!
🗓 Kamis, 10 September 2026
⏰ 14.00 WIB
📍 Zoom Meeting (Free)
→ ID: 988 9463 7305
→ Passcode: 254113

Keynote Speaker:
• Dr. Erawati, S.H., K.N., M.T.
Narasumber:
• Taufik Sukmawan, S.Akun.
• Citra Wulan Ratri, S.P., MBA.
• Ririn Septiani, S.E., M.Bus., CFP.

⚠️ Kuota Terbatas, langsung join sesuai jadwal!
🌐 Info: pppk.kemenkeu.go.id
✉️ Kontak: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

--
t.me/FAQcoretax

Reminder FAQ255 barusan diangkat karena banyak keluhan dari WP yang sudah impersonate sebagai PIC namun saat buka SPT Induk 21 muncul warning sesuai gambar, dengan keterangan "Pengguna Hanya Dapat Mengakses Induk SPT 21"

Tampaknya secara default PIC utama role akses hanya induk tercentang otomatis. Jika ternyata seharusnya perlu melihat isi induk sekaligus lampiran daftar bupot PPh Pasal 21, maka silakan hilangkan centang role "Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21 (Hanya Induk)" tersebut

Terima kasih
--
t.me/FAQcoretax

"dengan Rahmat Tuhan yang ME, kesatu dan kedua dan seterusnya, mengangkat Profesor Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih... 2024-2029.."

Selamat datang Pak Prof Suahasil Nazara 🙏

🚨 WASPADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN RAHMATULLAH BARKAT DAN DJP

Saya Rahmatullah Barkat tidak pernah melakukan broadcast whatsapp/email ke WP meminta pembaharuan data atau menginstall aplikasi M-Pajak palsu (di luar playstore/appstore)

Saat ini sedang beredar email/whatsapp penipuan (phishing) terkait "Validasi dan Singkronisasi Data Coretax", mencatut nama saya.

Silakan abaikan dan minta yang bersangkutan taubat sebelum ajalnya dijemput yang maha kuasa.

✅ Email domain resmi DJP hanya @pajak.go.id, seperti:
1. dirjenpajak@pajak.go.id
2. ditjenpajak@pajak.go.id
3. ditjen.pajak@pajak.go.id
4. dirjen.pajak@pajak.go.id

⚠️ TINDAKAN PENCEGAHAN:
Jika menerima email/whatsapp mencurigakan atau merasa ragu, JANGAN KLIK tautan apa pun di dalamnya! 👍

Segera konfirmasi dengan menghubungi KPP terdaftar (cek kontak di pajak.go.id/unit-kerja) atau telepon Kring Pajak di 1500200.

Bantu sebarkan informasi ini agar tidak ada lagi Kawan Pajak yang terkena modus penipuan! 🤝

--
t.me/FAQcoretax