🚨 WEBINAR PAJAKKU x DJP 🚨

Ingin menjadi Kuasa Wajib Pajak? Pahami dulu Aturannya~💡

Rekan-rekan Praktisi dan Konsultan Pajak, jangan sampai hak dan kewajiban Wajib Pajak tidak terpenuhi hanya karena legalitas Kuasa yang tidak sah.

Mari kupas tuntas aturan terbaru PMK 44/2026 agar langkah Anda mendampingi klien tetap aman dan sesuai regulasi.

📌 TOPIK
✔️ Syarat seorang Kuasa.
✔️ Kuasa non-karyawan dan Konsultan Pajak.
✔️ Kewajiban SKT bagi Pihak Lain & Konsultan Pajak.
✔️ Tata Cara penggunaan Surat Kuasa Khusus (SKK) Elektronik.

🗓 Rabu, 19 Agustus 2026
🕘 09.00 – 11.30 WIB
🔴 Live via Zoom & YouTube Pajakku
📃Tersedia e-Certificate & Post Test
🎁 GRATIS & TERBUKA UNTUK UMUM

🗣 NARASUMBER:
Penyuluh P2Humas DJP:
* Timon Pieter, S.S.T. Ak., M.E.
* Agus Wahyudi, S.E., M.M.
* Rahmatullah Barkat. M, S.Ak.
* Yoyon Hardhianto, S.Ak.

Pajakku:
* Fernando Siahaan, Ph.D

DAFTAR & AJUKAN PERTANYAAN ANDA SEKARANG, via:
🔗 linktr.ee/WebinarPajakku

Sampai jumpa di Webinar 👋🏻😄

#EmailResmiDJP #WaspadaPenipuan #Coretax
262. 🚨 WASPADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN DJP!

Saat ini sedang beredar email penipuan (__phishing__) terkait "Validasi dan Singkronisasi Data Coretax" seperti pada gambar. Email tersebut PALSU karena dikirim dari alamat sembarangan (misalnya menggunakan @gmail.com).

📌 Cara Membedakan Email DJP Asli vs Palsu:
Pastikan email yang Anda terima memenuhi kriteria mutlak berikut:
✅ Menggunakan domain resmi @pajak.go.id
✅ Berasal dari salah satu alamat email resmi DJP berikut (per 9 Juni 2026):
1. dirjenpajak@pajak.go.id
2. ditjenpajak@pajak.go.id
3. ditjen.pajak@pajak.go.id
4. dirjen.pajak@pajak.go.id

⚠️ TINDAKAN PENCEGAHAN:
Jika Anda menerima email mencurigakan atau merasa ragu, JANGAN KLIK tautan apa pun di dalamnya! Segera konfirmasi dengan menghubungi KPP terdaftar (cek kontak di pajak.go.id/unit-kerja) atau telepon Kring Pajak di 1500200.

Bantu sebarkan informasi ini agar tidak ada lagi Kawan Pajak yang terkena modus penipuan! 🤝

--
t.me/FAQcoretax

#UpdateCoretax #SPTUMKM #PembetulanSPT #KonsepDelta
263. 📢 UPDATE CORETAX: PENYEDERHANAAN LAMPIRAN REKAPITULASI BRUTO UMKM (L3-B & L5) TANPA KONSEP DELTA

📌 Mekanisme Pelaporan (PMK-164/2023)

Wajib Pajak (WP) UMKM wajib melaporkan rekapitulasi peredaran bruto bulanan di setiap tempat usaha melalui formulir SPT Tahunan lampiran L3-B Bagian A (Orang Pribadi) dan Lampiran 5 (Badan).

Sistem Coretax akan menghitung PPh Final terutang secara otomatis dan menarik data pelunasannya, baik dari setoran mandiri (411128-420) maupun pemotongan pihak lain (Kode Objek 28-423-02). Jika hasil akhirnya Nihil (0), SPT bisa langsung dilaporkan. Jika Lebih Setor, (-) WP dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang (PPYSTT) secara terpisah setelah lapor SPT.

🚨 Kendala Sebelumnya (Mekanisme Delta)

Sebelumnya, pada pelaporan SPT Pembetulan, sistem menerapkan konsep Delta yang memunculkan dua baris perhitungan: "Selisih pada SPT yang dibetulkan" dan "Selisih karena pembetulan". Hal ini sering memicu munculnya Kurang Bayar (KB) semu, yang mengharuskan WP membayar lagi agar bisa men submit SPT.

✨ Update Terbaru Coretax (Per 31 Juli 2026)

Untuk menyederhanakan proses pelaporan dan mengatasi kendala submit tersebut, Coretax kini telah menghapus kedua baris selisih berkonsep Delta tersebut. Pembaruan ini berlaku untuk SPT Normal maupun SPT Pembetulan.

💡 Dampak Positif & Cara Lapor Sekarang:

• Input Utuh: WP cukup melaporkan total peredaran bruto terbaru secara utuh.
• Tanpa Bayar KB Semu: WP tidak perlu lagi melakukan pembayaran atas nilai Kurang Bayar semu akibat pembetulan Delta.
• Pelunasan Otomatis: Jika ada PPh terutang, nilai tersebut dapat dilunasi langsung dari PPh yang disetor sendiri/dipotong pihak lain (sepanjang saldonya belum pernah diajukan PPYSTT).
• Tindak Lanjut: Bagi WP Orang Pribadi atau Badan yang sebelumnya terkendala atau gagal men-submit SPT Tahunan Pembetulan akibat isu KB semu tersebut, silakan coba lakukan submit pembetulannya.

Semoga informasi ini membantu. Terima kasih.

--
t.me/FAQcoretax

#Reminder

Dari informasi yang diperoleh, fitur BULK PROCESS untuk unduh PDF massal, terutama yang muncul di menu Faktur Pajak Masukan Coretax, memang SEHARUSNYA belum berfungsi dan seharusnya belum terdeploy tombolnya.

Untuk mengunduh massal PDF silakan gunakan GENTA pada DJP Online. Informasi lebih lanjut klik di sini.

Sekian informasi ini. Terima kasih.

—
t.me/FAQcoretax

#UpdateEskalasi

Atas kendala yang disampaikan melalui eskalasi kolektif terkait Faktur Pajak dan Nota Retur, periode pengisian eskalasi sampai dengan 20 Agustus 2026, pukul 07.00 WIB ✅ telah selesai ditindaklanjuti oleh tim TIK DJP.

Silakan coba diunduh kembali PDF-nya.

⬇️ Untuk kendala unduh SPT, silakan laporkan melalui ticketing MeLaTI

📝 Note :
Eskalasi kolektif ditindaklanjuti berkala setiap hari kerja, walau tanpa dilakukan update info, silakan manfaatkan eskalasi kolektif selama tersedia.

--
t.me/FAQcoretax

#updateinfo #PPN #kompensasi

Dapat kami #reminder dan informasikan, karena banyak yang masih bertanya terkait kompensasi Lebih Bayar atas pembetulan SPT PPN masa pajak sebelum masa pajak Januari 2025, bahwa sesuai pasal 137 huruf c PER-11/PJ/2025:

dalam hal terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang berasal dari pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelum Masa Pajak Januari 2025, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pertama dengan status normal yang belum disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pembetulan.

Maka, sebagai contoh apabila SPT PPN Pembetulan masa pajak Desember 2023 dengan status LB yang dikompensasi baru disampaikan tanggal 21 Agustus 2026 dan wajib pajak sudah menyampaikan SPT PPN masa pajak sampai periode Juni 2026, maka LB kompensasi akan masuk atau diperhitungkan sebagai kompensasi pada SPT PPN masa pajak Juli 2026 normal yang batas waktu pembayaran dan pelaporannya pada 31 Agustus 2026.

📝
Silakan cek dasbor kompensasi pada menu SPT di Coretax mengenai informasi asal dan penggunaan LB kompensasi.

Semoga membantu.. 🌳

#InfoPenting #PPh15 #KodeObjekPajak #Coretax

264. 📢 ISU TERTUKARNYA KOP PPh 15 IMBALAN JASA PELAYARAN DI CORETAX

PERTANYAAN:
Kode Objek Pajak (KOP) Bupot Setor Sendiri (BPSP) atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri bukannya 28-410-01 ya? Mengapa saat memilih nama objeknya, yang muncul malah KOP untuk yang pelayaran luar negeri ya ?

📌 Deskripsi Kendala
Terdapat ketidaksesuaian antara Nama Objek Pajak dan Kode Objek Pajak (KOP) pada pembuatan Bukti Potong Penyetoran Sendiri PPh 15. Meskipun tarifnya sesuai, namun KOP untuk Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri saling tertukar di sistem, dan ini berdampak pada pengerjaan masa pajak Juli dan Agustus.

📊 Rincian KOP yang Tertukar:
1️⃣ Pelayaran Dalam Negeri (Penyetoran Sendiri)
• Nama Objek Pajak: Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
• KOP di Coretax: 28-411-01 (Tertukar)
• KOP Seharusnya (PER-11/2025): 28-410-01

2️⃣ Pelayaran Luar Negeri (Selain Perjanjian Charter)
• Nama Objek Pajak: Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian Charter)
• KOP di Coretax: 28-410-01 (Tertukar)
• KOP Seharusnya (PER-11/2025): 28-411-01

💡 Solusi Sementara:
• Wajib Pajak tetap dapat membuat BPSP dengan fokus pada Nama Objek Pajak dan Tarifnya saja.
• Untuk sementara waktu, abaikan angka KOP yang tertera di sistem.
• 👉 Contoh: Jika ingin menyetor Sendiri PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri, silakan pilih opsi dengan Nama Objek Pajak "Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri", meskipun KOP yang muncul di sistem adalah 28-411-01 (yang seharusnya 28-410-01).

⚙️ Status Perbaikan
Tim terkait saat ini sedang memproses perbaikan (on going). Setelah perbaikan selesai, sistem akan secara otomatis melakukan update massal untuk membetulkan KOP yang terlanjur salah.

--
t.me/FAQcoretax

Halo, sobat lulusan SMA/sederajat!
Siap jadi mahasiswa PKN STAN? 😉

Pengumuman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN Tahun 2026 untuk Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah (SPMB-PM) telah terbit lho rek! ✨

Simak pengumuman dan informasi lengkapnya di tautan iki yo rek:
1. Informasi penerimaan:
pknstan.ac.id/spmb_pm_26
2. Link Pengumuman:
https://drive.google.com/file/d/1pU_ZecTPU3GlpoL-G2EFniQf_oO8R5pX/view
3. Laman Pendaftaran SSC BKN:
https://sscasn.bkn.go.id/
4. Informasi Lain:
https://drive.google.com/drive/folders/1mbKe28Oa0F44Lm7bnOZ6RvCuEkN6eVHI?hl=ID

Selamat berjuang ya, semoga lancar hingga tahapan akhir!
🏆💪🏼

"Wake me up when september ends"

Kalau september datang. Entah kenapa ada generasi milenial pengen cepat cepat berakhir, sambil nyanyi lagu greenday itu.

September defactonya jadi bulan skip nasional. Ya ga?

Coba aja. Jika memang ada harapan. mungkin bisa ikut tren tersebut.

Bobok sampai september selesai. 😁

Bangun-bangun pas tuh peringatin hari kesaktian pancasila juga.

Harapannya juga insya Allah terwujud.

1 Oktober.

Semoga dengan terbitnya PMK 55, memberikan kejelasan.

Adapun bentuk ujian nantinya untuk Pihak Lain, sepertinya kita bisa menunggu sosialisasi dari BPPK/PP2PK

Akun instagram:
* BPPK -> instagram.com/bppkkemenkeu/
* PPPK -> instagram.com/pppk_kemenkeu/

Ikutin aja dulu. Kali aja entar ada infonya.

—
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

Saat ini sedang ada kendala sinkronisasi API dari pihak imigrasi, sehingga penginputan nomor paspor di coretax error 401, misalnya saat menginput nomor passport FP 06 (VAT Refund)

Untuk sementara silakan dicoba secara berkala sampai API imigrasi diperbaiki.

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

Terdapat kendala pembuatan bukti potong yang telah disampaikan ke tim teknis terkait dan saat ini masih proses perbaikan.

Silakan menggunakan skema XML sebagai alternatif pembuatan bukti potong.

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenyelesaianKendala

Kendala service API telah diperbaiki, silakan dicoba kembali pembuatan Faktur Pajak VAT Refund dengan data paspor yang valid.

Boleh sampaikan feedback apabila masih terkendala..

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenyelesaianKendla

Pukul 17.00 WIB 3 September telah dilakukan perbaikan pada modul Ebupot BPMP dan BP21 yang gagal menampilkan nama penerima penghasilan saat NPWP penerima penghasilan diinput oleh pemotong

Silakan dicoba kembali

--
t.me/FAQcoretax

#PajakMinimumGlobal #GMT #Globe

Pengenaan Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules) yang selanjutnya disebut GloBE adalah ketentuan pengenaan pajak tambahan yang dikembangkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang meliputi commentary, examples, agreed administrative guidance, GloBE information return, dan safe harbours and penalty relief.

Kementerian Keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 terkait pengenaan pajak minimum global yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025.

Wajib Pajak yang dikenai GloBE yang selanjutnya disebut Wajib Pajak GloBE adalah Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (joint venture groups) yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang merupakan anggota atau bagian dari Grup PMN yang masuk dalam GloBE


Perubahan status terkait Pajak Minimum Global secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yakni penambahan status sebagai Wajib Pajak yang tercakup ketentuan Pajak Minimum Global (Wajib Pajak GloBE),
perubahan data Wajib Pajak GloBE, dan pencabutan status Wajib Pajak GloBE. Ketiganya dapat dilaksanakan secara elektronik melalui Portal Coretax Wajib Pajak.

Terlampir panduan/user manualnya..


--
t.me/FAQcoretax

#PenghapusanNPWP #UpdateDataAHU #Coretax

265. ❓ SOLUSI ERROR AHU TIDAK TERBACA SAAT PENGHAPUSAN NPWP BADAN

🗣 Pertanyaan:
Jika Wajib Pajak (WP) Badan ingin mengajukan penutupan atau penghapusan NPWP, apakah harus melakukan update informasi AHU terlebih dahulu?

✅ Jawaban:
Ya, betul. Sebelum mengajukan penghapusan NPWP, WP diwajibkan untuk menambahkan atau memutakhirkan data SK Terakhir (Akta Perubahan) pada profilnya terlebih dahulu, agar data penutupan perusahaan dari AHU dapat terbaca oleh sistem.

🚨 Kendala yang Sering Terjadi:
Sering ditemui kasus saat permohonan diajukan, data penutupan dari AHU tetap tidak terbaca dan justru muncul pesan error: "Wajib Pajak belum melakukan update data AHU pada Informasi Umum".
Hal ini BUKAN merupakan bug sistem, melainkan kegagalan validasi data. Sistem mengecek SK Pembubaran dengan membandingkannya terhadap data SK Terakhir. Jika SK Terakhir tersebut belum tercatat di profil WP, maka sistem tidak bisa membaca data penutupannya.

🛠 Solusi Penyelesaian:
Jika mengalami kendala di atas, ikuti langkah perbaikan berikut:
1. Buka modul Profil Saya lalu klik menu Informasi Umum dan klik tombol Edit, proses ini diajukan sebelum mengajukan permohonan penghapusan.
2. Lakukan pemutakhiran data secara spesifik pada kolom Dokumen Akta Perubahan dengan memasukkan data SK Terakhir.
3. ⚠️ PENTING: Lakukan proses perubahan data ini secara manual, JANGAN mengklik tombol *"Ambil Data Terbaru dari DG AHU"*.
4. Setelah pembaruan data tersebut berhasil disimpan, silakan ajukan kembali permohonan penghapusan NPWP.

--
t.me/FAQcoretax