REMINDER

Perlu dipahami, pengawas dan penyuluh di kantor pajak itu sangat paham pola-pola pelaporan SPT yang “dipaksa” jadi nihil. Dan pola seperti itu sangat mudah diolah menjadi data pemicu? atau daftar sasaran pengawasan karena jelas merupakan red flag.

Lalu solusinya apa?

Kalau memang kurang bayar, ya harus dibayar.

Bukan karena saya, petugas, atau penyuluh pajak yang bilang demikian, tetapi karena undang-undang yang mengaturnya. That’s the hard truth.

Pajak adalah kontribusi wajib berdasarkan undang-undang, tanpa imbal balik langsung. Itu adalah harga yang dibayar untuk sebuah peradaban.

Kami pun menjalankan undang-undang. Kami pun, kalau memang kurang bayar, ya dibayar. Bahkan Pak Purbaya juga sudah menegaskan hal itu.

Kalau bingung harus bagaimana, datang saja ke KPP TERDEKAT.

Sudah banyak ulasan positif di media sosial dari Kawan Pajak yang merasa lega dan berterima kasih karena dibantu oleh KPP. Dan perlu dipahami juga, pendampingan dari KPP itu tidak selalu berujung kurang bayar. Ada juga kasus yang awalnya dikira kurang bayar, setelah dibantu justru hasilnya nihil. Jadi semua dilihat berdasarkan data dan ketentuan. Yang jelas, semua layanan ini GRATIS. Jangan takut. Jangan sungkan.

Selain itu, di media sosial juga mulai banyak muncul unpopular opinion bahwa lapor di Coretax itu justru lebih enak. DJP juga sudah menyediakan berbagai media edukasi, tutorial, panduan, dan paparan yang dikumpulkan dalam satu tempat di pajak.go.id/lapor-tahunan. Coba dulu. Kalau bingung, seek help.

Kalau saat ini sedang masa libur, tenang. KPP akan buka lagi tanggal 25 Maret. Bahkan pada akhir Maret, hari Sabtu dan Minggu pun ada KPP yang tetap buka untuk membantu layanan. Beberapa KPP juga berinisiatif tetap buka hari ini dan besok. Silakan cek Instagram KPP masing-masing. Biasanya akun resminya diawali dengan @pajak...

Intinya: jangan terjebak menggunakan jasa “calo” seperti ini.

Kenapa?

1. Data pribadi Anda tidak aman.
Data sensitif seperti nama ibu kandung dan informasi penting lainnya bisa bocor atau disalahgunakan. Kecanggihan Coretax pada sisi layanan online justru membuat kita harus menjaga kerahasiaan data dengan ekstra hati-hati. Tidak mau, kan, tiba-tiba deposito hilang, rekening berubah, atau ada persetujuan dan tindakan hukum tertentu yang mengatasnamakan kita?

2. Jika SPT dipaksa nihil dengan cara yang tidak benar, risikonya serius.
Bisa disurati, bahkan didatangi oleh pengawasan. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi memang fakta seperti itu. Di kantor pajak, selain fungsi penyuluhan, ada juga fungsi pengawasan, pemeriksaan, bahkan penyidikan atas tindak pidana yang merugikan negara. Salah satunya adalah apabila SPT diisi dengan sengaja secara tidak benar untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayar. (Pasal 39 KUP)

Akhirnya, kalau tetap memaksakan, masalah yang seharusnya bisa selesai justru menjadi lebih besar. Kewajiban terlambat dibayar, muncul sanksi, denda, dan urusan jadi makin panjang.

Kalau tidak punya kesempatan datang ke KPP, bergabunglah ke komunitas pajak. Bisa grup yang dibentuk KPP, atau kanal diskusi di WhatsApp maupun Telegram, misalnya t.me/konsulgabjatim1 atau bisa ke channel atau threads. Sudah ada tuh penyuluh menawarkan diri membantu di luar jam kantor. Intinya. Banyak orang baik yang mau berbagi, sesama Wajib Pajak. Diskusinya bahkan bisa berjalan hampir 24 jam.

Kalau memang tidak mau repot, gunakan konsultan pajak resmi. Ingat. Yang Resmi! Daftarnya bisa dicek di:
sikop.kemenkeu.go.id/front/carikonsultan

Dan jangan lupa, tetap belajar, ditelateni. Karena selamanya kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Toh, pajak itu berulang. Prinsipnya tidak berubah. Sekali paham, insya Allah berguna terus.

Akhir kata, pajak memang kadang terkesan menakutkan. Tapi percayalah, di balik itu ada banyak komunitas dan petugas yang ramah serta siap membantu. Coba saja tanya kepada mereka yang sudah lama terdaftar sebagai Wajib Pajak. Perubahan layanan itu nyata, dan terus bergerak ke arah yang lebih baik.

- Rahmatullah Barkat
t.me/FAQcoretax

1 juta uang pajak buat apa?

Berdasarkan informasi buku APBN 2025.

Jika ingin cek alokasinya bisa ke kemenkeu.go.id/alokasipajakmu

--
t.me/FAQcoretax

Baru aja dibahas, soal kurang bayar. Panutan 👍

.

#Reminder

Batas Waktu SPT Tahunan OP & Opsi "Perpanjangan"

"Perpanjangan" penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 masih menjadi salah satu opsi yang dibahas setelah dilakukan evaluasi menjelang akhir Maret 2026.

Perlu dipahami, batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi pada dasarnya sudah diatur dalam UU KUP, yaitu paling lambat 31 Maret setelah akhir Tahun Pajak.

Lalu, apa yang dimaksud dengan opsi "perpanjangan" tersebut?

Sederhananya, penyampaian SPT Tahunan OP yang dilakukan setelah 31 Maret tetap melewati batas waktu undang-undang dan pada prinsipnya dapat dikenai sanksi Pasal 7 UU KUP.

Namun, apabila nantinya ditetapkan kebijakan oleh Dirjen Pajak, yang diberikan pada dasarnya adalah RELAKSASI ATAS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF, bukan perubahan batas waktu yang diatur dalam undang-undang.

⚠️ IMBAUAN:
Rekan wajib pajak tetap diimbau untuk menyampaikan SPT Tahunan sesuai jangka waktu yang berlaku, yaitu paling lambat 31 Maret 2026. Usahakan sebisanya agar lebih tenang.

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

Saat ini kendala terkait service pengiriman email sedang ditangani. Dampaknya, pengiriman BPE setelah laporan SPT atau perubahan email membutuhkan waktu yang lebih lama.

--
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

📢 Kendala Submit SPT Tahunan PPh Badan

Terdapat notifikasi "Data Tidak Ditemukan ... must have at least one entry" pada Lampiran L-10C saat melakukan Submit SPT Tahunan PPh Badan.

📌 Kondisi yang Mengalami:
Dialami oleh Wajib Pajak yang:
• Menjawab "YA" pada pertanyaan Induk nomor 21a:
Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?
• Memiliki transaksi hubungan istimewa
• Namun tidak memiliki transaksi dengan Tax Haven Country

⚠️ Penjelasan:
Lampiran L-10C seharusnya bersifat opsional, karena tidak semua transaksi hubungan istimewa melibatkan pihak di Tax Haven Country.

🛠 Status Saat Ini:
Kendala telah diteruskan ke tim pengembang dan menunggu proses perbaikan.

⏳ Tindak Lanjut:
Mohon menunggu hingga proses deploy perbaikan selesai sebelum melakukan submit kembali.

—
t.me/FAQcoretax

📢 Reminder Penting

Diingatkan sekali lagi ya…

⏳ Pemberitahuan NPPN dan Laporan Realisasi Investasi Dividen tetap paling lambat 31 Maret 2026.

⚠️ Jangan sampai terlewat.

📌 Khusus Laporan Realisasi Investasi Dividen:
Sebagai langkah antisipasi, sebelum kirim laporan:

⬇️ Silakan unduh terlebih dahulu laporan yang sudah ditandatangani dengan klik "Download".

🔎 Sesuai reminder:
👉 https://t.me/FAQcoretax/1335

⚠️ Jika sudah terlanjur lapor dan mengalami:
• PDF BPE kosong padahal sudah terlapor
• PDF Laporan Realisasi Investasi belum terunduh dan tidak ada di tab Dokumen

🛠 Silakan ajukan tiket Melati untuk penanganan lebih lanjut.

—
t.me/FAQcoretax

Kabarnya sempat beberapa koneksi server KO putus, saat ini sudah tidak. Silakan coba sign lagi, apa masih ada kendala? Silakan komen

"Mau lapor SPT di Coretax tanpa ribet? Simak panduan dari ahlinya! Kupas tuntas soal otomatisasi bukti potong, trik tombol 'Posting', hingga cara lapor pajak suami-istri yang benar. Tonton sekarang agar lapor pajak makin mudah dan aman! 🚀✨"

FRANS MEMBAHAS
dengan Narasumber Penyuluh Ahli Pertama P2Humas DJP
https://youtu.be/P6ZGXesEJmA?si=R6opWl9aI5B0uVfE

Ringkasan Topik Utama:
* Otomatisasi Bukti Potong:
* Pajak Suami-Istri:
* Fitur Tombol "Posting":
* Pekerjaan Bebas:
* Pembayaran Otomatis:
* Peringatan Kesalahan Fatal: Menghapus data asli agar status menjadi nihil bisa berisiko pidana perpajakan.

—
t.me/FAQcoretax

⚠️ #AlertFAQCoretax

Antrian email memang sedang terpantau tinggi saat ini.
Belum normal. Silakan ditunggu saja.
Yang sedang ditunggu kirim, pasti akan masuk.
Cek folder spam jika perlu

—
t.me/FAQcoretax

#Reminder

Sekali lagi ditegaskan, pemberitahuan NPPN tidak menggugurkan penggunaan tarif PPh Final UMKM.

📖 Selengkapnya bisa baca di sini: 👉 https://www.neraca.co.id/article/231866/nppn-dapat-gugurkan-pph-final-umkm-simak-faktanya

Namun demikian:
Bagi WP OP UMKM yang khawatir, misalnya:
1️⃣ Perubahan PP 55 Tahun 2022 tidak keluar
2️⃣ Perubahan keluar, namun ada ketentuan baru yang membuat WP tidak memenuhi syarat PPh Final UMKM (misalnya: batasan omzet lebih ketat, atau penggabungan omzet suami–istri/perusahaan)

➡️ Artinya: penghasilan usaha harus menghitung PPh terutang dengan ketentuan PPh Umum (tarif Progresif) dengan menghitung penghasilan kena pajak dengan (pembukuan atau pencatatan+NPPN (yang mewajibkan pengajuan NPPN)

💡 Saran kami: Tidak ada salahnya untuk jaga-jaga ajukan NPPN Tahun Pajak 2026.

✔️ Jika tidak digunakan → tidak masalah
✔️ Jika ternyata diperlukan → aman, tidak ada risiko pajak lebih besar

Terutama bagi WP OP dengan omzet di bawah 4,8 miliar atau pegawai yang berencana berusaha atau ingin mengantisipasi jika akan memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas ke depannya.

👉 Pilihan ada di tangan rekan-rekan semua.

Jika ingin NPPN tahun 2026, pastikan diajukan paling lambat hari ini..

📚 Panduan NPPN:
1️⃣ Paparan PDF: s.kemenkeu.go.id/panduanNPPN
2️⃣ Youtube: s.kemenkeu.go.id/paparanNPPN
Sekian reminder ini 🙏

—
t.me/FAQcoretax

Reminder terakhir soal NPPN

Di IG ditjenpajakri juga udah berkali kali

Habis ini kalau masih ada belum yang ajukan NPPN, bakal sedih banget.

Sedihnya karena kasihan aja, bakal lebih banyak PPh yang dibayar, padahal harusnya bisa diantisipasi. 🙏

Terima kasih