#KendalaSPT #PPN

Wajib Pajak yang memiliki kepentingan membuat pembetulan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari-Maret 2025 akan berpotensi mengalami data B1 dan/atau B2 yang berkurang karena berasal dari pengkreditan MTS (Masa Tidak Sama) 2024 dan beberapa penyebab lain.

Atas hal tersebut telah kami laporkan ke tim teknis, mohon berkenan menunggu info updatenya.

--
t.me/FAQcoretax

#Reminder
#SPTTahunan

🚨 Lapor SPT Tahunan cepat itu bagus tapi jangan terburu-buru. Pastikan dulu ini!

✅ SEBELUM klik “Lapor”, pastikan:
1️⃣ Semua Bukti Pemotongan PPh sudah MASUK, termasuk:
- Bukti Potong A1/A2 (pegawai tetap)
- Bukti potong dari semua pemberi penghasilan
2️⃣ Semua penghasilan sudah dilaporkan, baik:
- Yang dipotong pajak (ada bukti potong)
- Maupun yang tidak dipotong pajak

❗️ Kenapa ini penting?
Jangan sampai SPT dilaporkan Lebih Bayar (LB) tapi datanya belum lengkap.

⚠️ Risikonya serius:
1️⃣ Saat dibetulkan → bisa jadi Kurang Bayar (KB)
➜ WAJIB setor tunai, tidak bisa dikompensasikan dengan LB di SPT Normal
(karena konsep delta).

2️⃣ LB di SPT Normal tetap diproses
➜ penelitian pengembalian pendahuluan atau pemeriksaan.

3️⃣ Berpotensi pemeriksaan lebih dalam, karena penghasilan di SPT awal tidak lengkap.

📚 Contoh Kasus: Pak Budi yang Terburu-buru
Pak Budi kerja di 2 perusahaan (PT A & PT B)
Januari: lapor SPT hanya pakai A1 dari PT A
Status SPT Normal: Lebih Bayar Rp5.000.000 (Karena penghasilan < PTKP) → pilih dikembalikan

➡️ Maret: Bukti Potong PT B baru diterima
➡️ SPT dibetulkan → ternyata Kurang Bayar Rp2.000.000 (Penghasilan digabungkan)

❌ Akibatnya:
💸 Harus setor Rp2.000.000 tunai
❌ Tidak bisa potong dari LB Rp5.000.000
🔍 Proses LB tetap jalan & berisiko pemeriksaan

👉 Singkatnya: "Rugi dua kali" uang keluar, uang LB tertahan lama.

🎯 Kesimpulan
🛑 Jangan kejar cepat, kejar benar.
✔️ Tunggu semua bukti potong lengkap
✔️ Pastikan seluruh penghasilan sudah masuk
➡️ Baru lapor SPT Tahunan

—
t.me/FAQcoretax

#UpdateEskalasi

4.B ⏩ Data eskalasi yang masuk sampai dengan 7 Januari 2026 pukul 10:35 WIB telah selesai diperbaiki.

4.C ⏩ Data eskalasi yang masuk sampai dengan 7 Januari 2026 11:20 WIB telah selesai diperbaiki.

Silakan masing-masing melakukan unduh ulang.

--
t.me/FAQcoretax

#PortalNPWP
201. Untuk validasi NIK di portal NPWP sampai kapan ya batas akhirnya?

07-01-2026:
Sampai saat ini belum ada informasi resmi kapan portal NPWP ditutup.
Namun, untuk keperluan pembuatan bukti pemotongan A1 atau A2 perlu dipastikan BPMP atas pegawai tetap bersangkutan NIK nya valid.

Penyerahan bukti A1/A2 sesuai PMK-168/2023 kepada pegawai bersangkutan dilakukan paling lambat akhir Januari.

Oleh karena itu untuk penggunaan portal NPWP silakan segerakan, agar segera dapat membetulkan BPMP dengan NPWP sementara, lalu bisa membuat Bukti Pemotongan A1/A2.

—
t.me/FAQcoretax

#PMK112

Formulir DGT harus ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Wajib Pajak Luar Negeri sesuai dengan yang berlaku di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan yang berlaku di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

#UpdateEskalasi 4.B

Data eskalasi yang masuk sampai dengan 7 Januari 2026 pukul 18:48 WIB telah selesai diperbaiki.

Silakan unduh ulang PDF Faktur-nya.

—
t.me/FAQcoretax

🏷 Cap Fasilitas PMK 90/2025 Sudah Tersedia di Coretax

Cap fasilitas berdasarkan:
PMK Nomor 90 Tahun 2025
tentang PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun
TA 2026 ➡️ SUDAH TERSEDIA di sistem.
`
Faktur Pajak WAJIB mencantumkan keterangan:
“PPN DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 90 TAHUN 2025” sebagai syarat formal fasilitas PPN DTP.
• Jika tidak dicantumkan sesuai Pasal 8:
➝ Fasilitas PPN DTP batal
➝ PPN terutang wajib dipungut secara normal.

🧾 Cara Pencantuman di Faktur Pajak
• Melalui pilihan otomatis di aplikasi pembuatan Faktur Pajak
`
🗓 Periode Berlaku
• Berlaku untuk:
Penyerahan rumah tapak atau rumah susun
• Untuk:
Tahun Anggaran 2026

💻 Khusus Pengguna XML
Gunakan parameter berikut:
• add info/keterangan tambahan : TD.00531
• stamp/cap fasilitas : TD.01131

—
t.me/FAQcoretax

#InfoPenyelesaianKendala

Atas kendala gagal unduh Faktur Pajak (approved, amended, cancel) yang di create dan upload sejak 22-Dec-2025 s.d 4-Jan-2026 sudah diperbaiki massal seluruhnya.

Silakan unduh ulang.

—
t.me/FAQcoretax

Panduan Pendaftaran Nomor Identitas Perpajakan (NIP) Bagi WNA SPLN dan Perubahan Pemegang Saham

#EskalasiKolektif 4.B (Baru)

Setelah perbaikan massal, masih ditemukan gagal unduh PDF:
- FP Faktur Pajak Keluaran
- FP Faktur Masukan, dan
- Nota Retur meskipun status faktur telah Approved.
❌ Pesan error yang muncul:

Operation Failed – Could not download file, reason: “The requested file could not be found.”

📌 Kriteria Kendala
- FP Faktur Pajak Keluaran
- FP Faktur Masukan
- FP Nota Retur
- Status Approved
- PDF tidak dapat diunduh

🛠 Tindak Lanjut
Kendala ini kembali masih ditangani tim terkait dan pengembang, wajib pajak yang butuh segera dapat memanfaatkan eskalasi kolektif atau tiket ke KPP/Kring Pajak

👉 Eskalasi Kolektif atas Error di atas
🔗 t.kemenkeu.go.id/eskalasikolektif (Kategori 4.B)

⚠️ WASPADA: Hanya lakukan eskalasi kolektif dari link di atas. Harap berhati hati jika link eskalasi di luar link di atas.

Mohon pastikan hanya melaporkan apabila mengalami kendala yang sama, agar proses penanganan dapat berjalan lebih efektif.

Info update penanganan pantau di @FAQcoretax

—
t.me/FAQcoretax

#UpdateEskalasi 4.B (Baru)

Data eskalasi yang masuk sampai dengan 8 Januari 2026 pukul 16:19 WIB telah selesai diperbaiki.
Silakan unduh ulang.

Mohon perhatikan saat pengisian form eskalasi, apabila terkait nota retur agar diinput nomor retur, jangan nomor faktur. Begitupun sebaliknya.

Terima kasih

—
t.me/FAQcoretax

#InfoPenyelesaianKendala

Telah dilakukan perbaikan atas pembuatan Nota Retur Faktur Pajak melalui PJAP dengan tahun retur 2025 namun disimpan sebagai tahun retur 2026.

Nota retur yang terbit sebelum deploy fixing akan dilakukan cleansing massal, mohon menunggu info update selanjutnya.

Note: Apabila ada keperluan mendesak, silakan batal dan buat ulang nota retur

—
t.me/FAQcoretax

#UpdateEskalasi 4.B (Baru)

Data eskalasi yang masuk sampai dengan 8 Januari 2026 pukul 18:30 WIB telah selesai diperbaiki.

Silakan unduh ulang.

Mohon perhatikan saat pengisian form eskalasi, apabila terkait nota retur agar diinput nomor retur, jangan nomor faktur. Begitupun sebaliknya.

Terima kasih

—
t.me/FAQcoretax

#InfoPenyelesaianKendala

Atas kendala pembuatan nota retur dengan notif error:

Operation Failed ODP-10007:UNIQUE constraint violation ('EINVOICE'.'PK_EINVOICE_FORM_DATA')

telah selesai dilakukan perbaikan .

Silakan coba kembali dan infokan apabila masih terkendala.

—
t.me/FAQcoretax

#UpdateEskalasi 4.C

Gagal Unduh Bukti Potong PPh (BPU, BPNR, BP21, BP26, BPA1, BPA2)
Data eskalasi per 1/9/2026 Pukul 8:52:19 WIB

Telah selesai ditindaklanjuti.
Silakan untuk dapat dicoba unduh. Terima kasih

Silakan jika masih mengalami kendala untuk sementara dapat eskalasi di t.kemenkeu.go.id/eskalasikolektif

—
t.me/FAQcoretax

All in one tentang SPT t.kemenkeu.go.id/coretaxSPT

atau bisa ke pajak.go.id/lapor-tahunan

—
t.me/FAQcoretax

#Infopenyelesaiankendala

Wajib Pajak yang memiliki kepentingan membuat pembetulan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari-Maret 2025, sudah dapat cek ulang isi lampiran B1/B2-nya, dengan melakukan posting terlebih dahulu.

Data B1 dan/atau B2 yang berasal dari pengkreditan MTS (Masa Tidak Sama) 2024, seharusnya sudah masuk ke draft SPT pembetulan.

Info deploy fixing: 9 Januari 2026, pukul 15.33 WIB

—
t.me/FAQcoretax

Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir untuk INSTANSI PEMERINTAH

Berisi materi:
1️⃣ Pendahuluan dan Kewajiban Pemotong Pajak (Hitung, Bayar, Lapor)
2️⃣ Jenis Bukti Pemotongan (BPMP, BPA1, BPA2, dan BP 21)
3️⃣ Penentuan Masa Pajak Terakhir (Desember atau Masa Berhenti Bekerja)
4️⃣ Komponen Penghasilan Bruto (Gaji, Tunjangan, Bonus, Natura, Premi)
5️⃣ Komponen Pengurang Penghasilan *(Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, Zakat)*,.
6️⃣ Metode Penghitungan PPh 21 (Tarif Efektif/TER dan Pasal 17 UU PPh)
7️⃣ Pengelolaan Akun Coretax (Konsep Impersonating oleh Wakil Instansi)
8️⃣ Panduan Teknis Pembuatan BPA2 (Khusus PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara) secara Manual dan Impor,,.
9️⃣ Panduan Teknis Pembuatan BPA1 (Pegawai Tetap dan Pensiunan Berkala) secara Manual dan Impor,,.
🔟 Prosedur PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Pemisahan Catatannya
1️⃣1️⃣ Pengembalian Kelebihan Pemotongan kepada Pegawai

—
t.me/FAQcoretax

#Revisi FAQ 201

Untuk pembuatan Bukti Pemotongan A1/A2 sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PMK 168 Tahun 2023, adalah paling lambat akhir bulan saat terutang. Artinya, untuk pembuatan A1/A2 di masa pajak akhir (Desember), adalah tanggal antara 1 Desember sampai dengan 31 Desember.

Adapun untuk pemberiannya kepada pegawai, wajib dilakukan paling lambat akhir bulan "berikutnya".

Revisi yang sebelumnya menyatakan bahwa pembuatan A1/A2 paling lambat akhir Januari.

Sekian revisi ini. Terima kasih 🙏

—
t.me/FAQcoretax