Halo Sobat Kredibel!

Swakelola dapat dilakukan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola.

Bagaimana tahapan dan tantangan dalam pelaksanaan swakelola, khususnya tipe 4? Saksikan dalam Tema Pentas minggu ini yakni "Sharing Session Program Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Lansia di Surabaya Sebagai Implementasi Dari Swakelola Tipe IV" dengan narasumber dari Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial.

Acara dilaksanakan pada:
Hari : Kamis, 29 September 2022
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Link zoom: https://tinyurl.com/57brenkr

Kapasitas zoom hanya 500, tapi jangan sedih! Sobat dapat menyaksikannya melalui Youtube Chanel Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

Kami tunggu partisipasinya besok ya!

Hallo Sobat Kredibel!!!
Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral, saat ini Kementerian/Lembaga telah berperan sebagai pengelola katalog sektoral.
Tujuan dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik bagi kementerian/Lembaga dan penyedia yang memanfaatkan toko daring dan katalog elektronik agar pengadaan dapat berjalan dengan cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik.
Dalam rangka percepatan implementasi percepatan katalog elektronik sektoral, maka perlu dilakukan pendalaman terkait hal-hal yang harus dipersiapkan untuk implementasi katalog sektoral.
Berikut Link terkait referensi guna Percepatan Katalog Elektronik
https://linktr.ee/advokasipemerintahpusat
Semoga bermanfaat..
Salam pengadaan ❕❕

Halo Sobat Kredibel! Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), perlu dilakukan pengukuran terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan melibatkan partisipasi penggunaan layanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara berkala. Kegiatan ini juga dalam rangka menjalankan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, kami dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat guna menjadi masukan dan pelayanan layanan kami kedepannya pada tautan berikut https://bit.ly/SKM2LKPP2022 dengan memilih pelayanan yang kami berikan "Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Kontrak melalui Surat, Tatap Muka dan Website" kemudian mengisi survey sesuai dengan pelayanan yang telah kami berikan. Mohon kiranya link survei ini dapat disebarluaskan. Demikian kami sampaikan atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Salam hangat dari kami

Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Selamat siang Sobat Kredibel!

Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tngW8ARlRV8

Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Salam Pengadaan!

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Hallo Sobat Kredibel!!!
Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral, saat ini Kementerian/Lembaga telah berperan sebagai pengelola katalog sektoral.
Tujuan dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik bagi kementerian/Lembaga dan penyedia yang memanfaatkan toko daring dan katalog elektronik agar pengadaan dapat berjalan dengan cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik.
Dalam rangka percepatan implementasi percepatan katalog elektronik, maka perlu dilakukan pendalaman terkait hal-hal yang harus dipersiapkan untuk implementasi katalog sektoral.
Berikut Link terkait referensi guna Percepatan Katalog Elektronik
https://linktr.ee/advokasipemerintahpusat
Semoga bermanfaat..
Salam pengadaan ❕❕

Halo Sobat Kredibel!

Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia, Presiden meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada 29 Agustus 2022.

Pentas Pengadaan minggu ini akan mengangkat tema “Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik Bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah”. dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.

Jangan lupa, Pentas Pengadaan akan dilaksanakan:
Hari: Kamis, 6 Oktober 2022
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Link zoom: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Zoom hanya memuat kapasitas 500 peserta, namun jangan sedih, acara ini juga disiarkan langsung melalui Youtube Chanel Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

Kami tunggu partisipasi nya besok ya Sobat!

Selamat siang Sobat Kredibel!

Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://youtu.be/d-QfBHw1dyc

Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Salam Pengadaan!